Author: Redaksi

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Metro Jaya yang mengusut dugaan tindak pidana eksploitasi anak di balik kericuhan unjuk rasa pada 27 Agustus lalu. Menurutnya, dugaan pelibatan anak dalam aksi yang berujung kerusuhan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh. “Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada jajaran Polda Metro Jaya atas keberhasilannya mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi di balik kericuhan unjuk rasa,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Minggu (13/9/2026). Ia menegaskan, tindakan melibatkan maupun mengeksploitasi anak-anak dalam aksi unjuk rasa bukan hanya berpotensi melanggar ketentuan hukum,…

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mendorong jemaah haji lanjut usia yang berangkat bersama keluarga ditempatkan dalam satu syarikah dengan pendampingnya. Menurutnya, pemisahan lansia dari keluarga pendamping membuat tanggung jawab pengawasan berpindah kepada jemaah lain dan berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah. “Kalau seandainya memang dia ada keluarganya, seyogianya dalam satu syarikah. Karena bagaimanapun itu tanggung jawab daripada keluarga, bukan jemaah yang lain,” ujar Ina kepada sinarharapan.com saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah RI melakukan penggabungan porsi keberangkatan lansia dan…

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, anggota DPR RI Dapil NTB II, menyampaikan keprihatinan atas kejadian keracunan yang dialami 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat 11/09/2026 setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sari menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyasar anak-anak, sehingga aspek keamanan, kualitas makanan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi prioritas utama. “Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini…

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, telah mencapai 450 titik berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah memperkuat dukungan peralatan bagi relawan yang hampir setiap hari berjibaku memadamkan api. Politisi Fraksi PAN itu mengatakan tingginya kasus karhutla di Banjar belum diimbangi dukungan memadai bagi para relawan. Ia menerima laporan dari Bumi Rescue 690 Kabupaten Banjar dan sejumlah relawan yang terus turun ke lapangan melakukan pemadaman. “Hampir setiap hari, relawan di Kabupaten Banjar melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Data di Kabupaten Banjar, khususnya dari BPBD…

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menyoroti insiden hilangnya lima jurnalis saat meliput di kawasan Gunung Krakatau. Ia secara pribadi mendorong adanya peningkatan koordinasi dan konektivitas yang kuat antara Badan SAR Nasional (Basarnas) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna meminimalkan risiko bencana. “Makanya kemarin saya juga memberikan masukan jadi kerjasamanya itu harus konektivitas antara BMKG dengan Basarnas,dan segala lembaga lain yang berkaitan,” ujar Boyman kepada sinarharapan.com, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/92026). Lebih lanjut, Boyman menilai peringatan dini harus segera disampaikan kepada masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa informasi krusial tentang keadaan alam wajib diteruskan secara langsung kepada…

Proses seleksi calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) periode 2027-2030 mendapat sorotan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta DPR tak sekadar menguji kompetensi calon, tetapi juga membedah integritas, independensi dan rekam jejak mereka. Ketua YLKI Niti Emiliana menilai setiap persoalan yang menjadi perhatian publik harus diklarifikasi secara objektif sebelum DPR menentukan pilihan. “YLKI menghormati proses seleksi yang sedang berlangsung. Yang terpenting, calon komisioner BPKN harus memiliki kompetensi, integritas, independensi, dan rekam jejak yang baik dalam perlindungan konsumen,” kata Niti. Menurut Niti, isu publik yang belum tuntas tidak semestinya diabaikan dalam proses penilaian. Klarifikasi diperlukan agar keputusan DPR benar-benar bertumpu…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi percontohan nasional dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui penguatan layanan yang terintegrasi, termasuk rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, fasilitas, dan dukungan anggaran. “Kalau saran saya, mungkin nanti diajukan juga di Komisi XIII. Kota Bekasi ini menjadi percontohan nasional penegakan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial,” ujar Rieke dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan…

Komisi XIII DPR RI menyoroti kesiapan Imigrasi dalam memberikan kepastian status keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak kondisi force majeure, khususnya akibat gangguan penerbangan yang disebabkan bencana alam. Kebijakan khusus dinilai penting agar WNA yang tidak dapat meninggalkan Indonesia karena keadaan di luar kendalinya tidak menghadapi persoalan keimigrasian. Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas mengatakan pemerintah perlu memastikan adanya kelonggaran bagi WNA yang masa berlaku izin tinggalnya berakhir ketika penerbangan mereka tertunda akibat bencana. “Kebijakan imigrasi harus memberikan urgensi pelayanan terkait dengan warga negara asing yang memang sudah melewati batas izin tinggal dengan memberikan kelonggaran beberapa hari. Mereka…

Komisi XIII DPR RI meminta penanganan kasus yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), maupun keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural tidak berhenti pada penundaan keberangkatan. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan harus dikembangkan untuk mengungkap perekrut, sponsor, fasilitator, hingga jaringan yang berada di balik calon korban. Anggota Komisi XIII DPR RI muslim Ayub menegaskan, tindakan administratif di pintu pemeriksaan harus menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana. “Jangan sampai penolakan paspor atau penundaan keberangkatan berhenti sebagai tindakan administratif. Apabila terdapat indikasi perekrut, sponsor, fasilitator, pengurus dokumen, atau pihak lain yang terlibat dalam…

Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah menekankan pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi melalui penguatan skema penjaminan polis. Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kembali industri asuransi nasional setelah munculnya sejumlah persoalan yang merugikan pemegang polis. Legislator dari Fraksi PKB itu menjelaskan, karakter bisnis asuransi berbeda dengan transaksi barang dan jasa pada umumnya. Dalam asuransi, masyarakat menyerahkan sejumlah dana terlebih dahulu dengan harapan memperoleh manfaat pada masa mendatang. Karena itu, kepastian terhadap perlindungan dana menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemegang polis. “Kalau kita bicara misalnya ini objek bisnis, ini kan…