Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyoroti kondisi Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat, yang dinilai sangat memprihatinkan. Menurutnya, fasilitas embarkasi tersebut kurang terawat, tidak lengkap, dan jauh dari standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada calon jemaah haji. “Kalau saya bandingkan dengan beberapa asrama haji yang sudah saya kunjungi, kondisi di Indramayu ini yang paling memprihatinkan. Banyak fasilitas tidak terawat dan tidak sempurna. Ini harus segera diperbaiki,” tegas Singgih kepada sinarharapan.com usai memimpin peninjauan Komisi VIII ke Embarkasi Haji Indramayu, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025). Politisi Fraksi Golkar ini menekankan pentingnya langkah evaluasi menyeluruh, terutama jelang persiapan penyelenggaraan haji 2026. Ia menyebut,…

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menekankan pentingnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih berpihak pada masyarakat luas, bukan semata pada aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Padang, Sumatra Barat “KUHAP kita ini memang dari tahun 1981. Kalau dibilang usang ya tidak, karena masih kita pakai. Tetapi kondisi waktu itu berbeda dengan hari ini. KUHAP yang ada lebih berpihak ke APH dibanding berpihak ke masyarakat,” ujar Hasbiallah kepada sinarharapan.com, Jumat (26/9/2025). Ia menegaskan, revisi KUHAP harus mengutamakan kemanfaatan, kepastian hukum, dan pemulihan bagi korban salah tangkap atau error in…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta transparansi penggunaan anggaran pembangunan Embarkasi Haji di Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, fasilitas yang tengah dibangun cukup beragam, tetapi perlu kejelasan dalam pelaporan sumber dana agar tidak terjadi tumpang tindih. “Kalau kita melihat dari fasilitas kesehatan, klinik yang sudah berdiri merupakan lanjutan dari anggaran tahun ini. Selain itu juga sedang dikerjakan pembangunan dapur. Namun masih ada tahapan yang belum selesai, seperti mock up manasik haji dan replika kubah seperti di Saudi Arabia,” jelas Selly kepada sinarharapan.com usai meninjau Embarkasi Haji Indramayu, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan, masih ada sejumlah harapan…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa Komisi XII DPR tidak hanya mengawasi ketersediaan listrik secara nasional, tetapi juga memastikan aspek sosial pembangunan energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti rapat dengan Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan pemangku kepentingan terkait, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025) Dalam forum itu, Sugeng menanggapi langsung masukan dari Anggota Komisi XII DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah II meliputi Jepara, Kudus, Demak , Jamaludin Malik, yang menyuarakan keluhan masyarakat sekitar PLTU Tanjung Jati B di Jepara terkait kerusakan jalan dan dampak lingkungan. “Tadi ada masukan langsung dari…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Hillary Brigitta Lasut menyampaikan apresiasi atas pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, pidato tersebut tidak hanya menjadi representasi Indonesia sebagai bangsa pejuang kemerdekaan, tetapi juga momentum strategis yang menegaskan peran Indonesia dalam kancah global. “Pidato yang disampaikan tidak hanya mencerminkan Indonesia tapi juga menegaskan posisi bangsa kita sebagai salah satu faktor penting dalam tatanan global, hadirnya presiden Prabowo di podium PBB bukan sekedar ceremony melainkan momentum strategis yang mengingatkan dunia pada setiap pertanyaan Indonesia sebagai bangsa pejuang kemerdekaan bangsa yang pernah mengalami penindasan dan kini berdiri tegak…

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari rezim keuangan negara. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Pakar Hukum UGM Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, SH, LLM., Pakar Hukum Universitas Jember Prof Dr. I Gede Widhiana Suarda, SH, M.HUM., dan Guru Besar Hukum Universitas Lampung Prof. Rudy Lukman, SH, MH, Ph.D di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025). Menurutnya, langkah pemerintah merevisi undang-undang ini menunjukkan komitmen politik hukum Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat transparansi dan integritas…

Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Batik Anantari tidak hanya menyoroti tantangan ekonomi kreatif, tetapi juga membuka fakta menarik tentang dampak sosial UMKM. Dari total pekerja di UMKM Batik Anantari, 97 persen adalah perempuan, sebagian besar ibu rumah tangga. “Model ini bagus sekali karena perempuan tetap bisa menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga sambil menambah penghasilan. Hingga 40 perempuan bisa terlibat dalam produksi Anantari,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim di Yogyakarta, DIY, Yogya, Rabu, (24/09/2025). Ia berharap pola serupa bisa dikembangkan di banyak UMKM agar lapangan kerja perempuan semakin luas. Selain itu, Chusnunia menyampaikan aspirasi pelaku…

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya dalam mengejar tunggakan pajak sebesar Rp60 triliun dari 200 wajib pajak besar sebagai kebijakan penting dan signifikan bagi kesehatan fiskal negara. Menurutnya, penagihan Rp60 triliun tersebut akan memberi dampak langsung terhadap pengelolaan defisit APBN tanpa perlu menambah utang baru. “Rp60 triliun itu jumlah yang sangat besar. Kalau berhasil ditarik, bisa menutupi 15–20% dari defisit APBN per Agustus 2025 yang mencapai Rp321,6 triliun. Artinya, negara tidak perlu menerbitkan surat utang baru. Ini langkah yang sangat membantu menjaga kesehatan fiskal, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk membiayai program-program esensial,” ujar…

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pihak terkait, Rabu (25/9/2025). Agenda rapat kali ini membahas dua isu penting, yakni permasalahan pertanahan dan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rapat itu, Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Syamsuddin, menegaskan pentingnya mencari solusi konkret dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Menurutnya, permasalahan tanah tidak cukup hanya diselesaikan secara prosedural melalui dokumen, melainkan harus ada terobosan agar tidak ada pihak yang dirugikan. “Kalau ada yang dirugikan, maka harus ada solusi. Jangan hanya mengedepankan jalur hukum. Perusahaan besar yang berstatus Tbk juga punya…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengingatkan agar rumah sakit tidak semena-mena membatasi masa rawat inap pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menegaskan, BPJS Kesehatan tidak pernah mengatur pembatasan jumlah hari rawat inap, sehingga tindakan rumah sakit yang mempercepat pemulangan pasien berpotensi membahayakan keselamatan. “Banyak kasus pasien baru dirawat tiga hari lalu dipaksa pulang, padahal masih dalam kondisi sakit. Bahkan ada pasien yang kemudian meninggal karena penanganan tidak tuntas. Ini jelas merugikan masyarakat,” kata Irma. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Panja JKN Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Rapat bertema Pengawasan terhadap Sistem Pengaduan…