- Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo
- Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia
- Komitmen Komisi III Perkuat Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Perlindungan Masyarakat
- Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR Pastikan Perlindungan Pengguna Telekomunikasi
- Amelia Anggraini: Harus Antisipasi Dampak Geopolitik Penutupan Selat Hormuz
- AS-Israel Serang Iran, Legislator: Pemerintah Harus Pastikan Keamanan dan Jalur Evakuasi PMI
- 58 Ribu Jemaah Umrah Tertahan, Komisi VIII Desak Respons Cepat Pemerintah
- DPR Sebut Pasal 292 UU Kepailitan Tak Bertentangan UUD 1945
Author: Redaksi
Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen kuat untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap eks karyawan OCI (Oriental Circus Indonesia) Taman Safari Indonesia. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa Komisi XIII tidak hanya akan mengawal kasus ini secara intensif, tetapi juga berupaya menjadikannya momentum untuk menegakkan hak asasi manusia secara lebih luas di Indonesia. “Komisi XIII punya komitmen yang sangat kuat, bukan hanya mengawal kasus ini, tapi juga dalam konteks penegakan hak asasi manusia,” ujar Sugiat dalam Audiensi Komisi XIII dengan eks karyawan OCI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Menanggapi pernyataan…
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, angkat bicara soal insiden pengeroyokan terhadap seorang perempuan oleh 11 oknum debt collector yang terjadi di depan Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Kejadian yang sempat viral di media sosial ini menuai sorotan publik lantaran aparat yang berada di lokasi tidak bertindak, bahkan beberapa di antaranya disebut merekam peristiwa tersebut. “Kejadian ini sangat mencoreng upaya-upaya pemulihan sektor pembiayaan pasca pandemi,” tegas Evita dalam pernyataannya kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Rabu (23/4/2025). Sebagai pimpinan komisi yang membidangi industri, pariwisata, dan UMKM, Evita mendesak aparat penegak hukum untuk tidak abai terhadap peristiwa semacam ini. Ia menekankan bahwa kehadiran…
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibuat pemerintah merupakan langkah strategis dalam merapikan administrasi pertanahan guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, menghindari sengketa tanah, serta mendukung penataan ruang nasional yang lebih tertib dan teratur. Untuk itu, Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, mendorong penyelesaian target program PTSL. “PTSL bukan hanya sekadar memberikan sertifikat, melainkan fondasi penting dalam membangun sistem hukum pertanahan yang jelas dan transparan untuk menghindari permasalahan sengketa agraria. Melalui sertifikasi tanah, masyarakat diberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan lahan yang mereka miliki. Sertifikat resmi…
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Herman Khaeron mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sektor perikanan dan pertanian nasional yang kian tertekan akibat dinamika ekonomi global. Berangkat dari peristiwa ini, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan internasional dan efektivitas subsidi yang selama ini digelontorkan pemerintah. “Kami sadar bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini bukan semata urusan domestik. Dampak global sangat nyata, terutama bagi sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan,” ujar Herman saat membuka agenda audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Lebih lanjut,…
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Eva Monalisa menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk pembersihan etnis Palestina. Ia mengatakan akan terus mendorong dan mengupayakan kemerdekaan Palestina melalui berbagai negosiasi dan forum internasional. “Beberapa catatan yang mungkin jadi perhatian kita semua ya terutama untuk BKSAP dengan bagaimana dengan negosiasi-negosiasinya untuk kemerdekaan Palestina,” kata Eva usai bertemu dengan delegasi Palestina, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Ia menilai, evakuasi warga Palestina yang sebelumnya ramai diperbincangkan bukanlah jalan terbaik. Sebab, Palestina sendiri secara konsisten dan tegas juga telah menolak gagasan relokasi pengungsi Palestina ke negara lain, termasuk Indonesia. “Karena…
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengingatkan Kementerian Keuangan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan negara di tengah dinamika geopolitik global. Pasalnya realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar baru sebesar Rp 516,1 triliun. Sementara belanja negara sudah mencapai Rp620,3 triliun. “Penerimaan perpajakan hingga akhir maret mencapai 16,1 persen dari target APBN, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang melampaui 20 persen, atau 2023 sebesar 24,96 persen, tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh ekonomi global, tarif dan efektivitas Coretax,” ujar Anis dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Selasa (22/4/2025). Ia menyarankan pemangku kebijakan agar segera memperbaiki Core tax, sekaligus…
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mempertanyakan perkembangan Satgas Antipremanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Pertanyaan itu mencuat usai terjadinya pembakaran tiga mobil polisi saat operasi penangkapan pimpinan salah satu Ormas di Kota Depok yang bermasalah dengan hukum. “Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi?” ujar Anggota Dewan yang membidangi Komisi Hukum DPR RI tersebut dalam keterangan resmi kepada sinarharapan.com, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025). “Pembentukan satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu…
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menilai bahwa pemikiran RA Kartini masih sangat relevan untuk kaum perempuan di masa kini. Ia mengatakan perjuangan emansipasi di masa kini harus diwujudkan dalam bentuk nyata yang berdampak langsung bagi kehidupan perempuan, mulai dari regulasi yang berpihak hingga sistem hukum yang benar-benar melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. “Kesejahteraan perempuan adalah indikator utama kemajuan sebuah bangsa. Dan keadilan bagi perempuan bukanlah hadiah, melainkan hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara,” tutur Puan dalam keterangan rilisnya yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (21/4/2025). Tantangan perempuan saat ini, menurutnya, semakin kompleks. Beberapa tantangan yang dimaksud Puan…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong penyelesaian kasus dugaan kekerasan yang dialami 11 (sebelas) orang mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah bekerja di Taman Safari Indonesia. Sahroni mendorong agar penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan secara kekeluargaan atau melalui keadilan restoratif. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan Dirreskrimum Polda Jabar, Kuasa Hukum Mantan Pemain Sirkus dan Pengelola Sirkus Taman Safari. “Tadi kita baca rekomendasi Komnas HAM, Pak lawyer, kan jelas ya secara kekeluargaan secara bagaimana harapan-harapan yang sebelas orang ini meminta keadilan,” ujar Sahroni saat memimpin RDPU Komisi III di Gedung…
Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama 2025 dan menekankan masalah penegakan hukum pertanahan dan tata ruang. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan evaluasi tersebut penting karena kini publik menyoroti kinerja pemerintah dalam sektor pertanahan dan tata ruang, terutama karena adanya kasus sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di laut atau pagar laut. “Kami tentu mengapresiasi kerja-kerja positif yang sudah dilakukan saudara menteri, di tengah berbagai macam polemik publik dan perhatian publik kepada sektor pertanahan dan tata ruang,” kata Rifqinizamy di kompleks…