Author: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti penggunaan istilah terminologi ‘sejarah resmi’ terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Menurutnya, terminologi ‘sejarah resmi’ dalam draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia itu tidaklah tepat. Menurut Bonnie, jika terminologi ‘sejarah resmi’ yang digunakan, maka akan muncul interpretasi ‘ilegal’ terkait tulisan sejarah versi lain selain yang dibuat Kemenbud. Ia pun meminta Kemenbud untuk memperjelas dan mengevaluasi proyek penulisan sejarah baru tersebut. “Hendaknya proyek penulisan sejarah yang kini dikerjakan oleh Kemenbud tidak menggunakan terminologi ‘sejarah resmi’ atau ‘sejarah resmi baru’. Istilah tersebut tidak dikenal dalam kaidah ilmu…

Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan haji 1446 Hijriah. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dengan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, dan beberapa pimpinan Komisi VIII DPR RI, yaitu Marwan Dasopang, Abidin Fikri, dan Ansory Siregar. “Jadi Timwas DPR RI ini bertugas mengawasi bagaimana pelayanan daripada Kementerian Agama memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jemaah haji Indonesia yang berjumlah 221.000 orang yang akan berangkat ke menunaikan ibadah haji tahun ini,” jelas Adies kepada sinarharapan.com usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (22/5/2025). Ia menekankan berdasarkan informasi…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah proaktif menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan belakangan ini. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan yang merupakan hasil dari demokrasi harus hadir langsung dalam menyejahterakan kehidupan rakyat. “Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan Maharani, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).  Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengumumkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Per 20 Mei 2025, sudah ada 26.454 pekerja…

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sehat, sehingga dapat menghadirkan kemandirian fiscal bagi pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Rifqi, sapaan akrabnya, saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Rabu (21/5/2025). “Bagi Komisi II DPR RI, BUMD yang sehat itu adalah tujuan kami. Kenapa BUMD harus sehat? Karena hanya melalui BUMD-lah pemerintah daerah bisa melakukan intervensi birokrasi,” ujar Rifqi saat ditemui sinarharapan.com setelah memimpin jalannya rapat pertemuan. Legislator Dapil Kalsel I tersebut menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun instansi pemerintah…

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memastikan bahwa regulasi terkait transportasi online akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebelumnya, sempat muncul wacana bahwa aturan tersebut akan digabungkan ke dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Keputusan dibentuknya UU tersendiri ini diambil karena kompleksitas isu dalam dunia transportasi online yang mencakup banyak sektor dan kementerian. “Tadinya ini akan kami tempelkan di (UU) lalu lintas dan angkutan jalan tapi karena (persoalan transportasi online) ini spesifik nggak bisa numpang di UU lalu lintas dan angkutan jalan. Karena nggak mungkin nanti sistemnya itu kita masukkan di lalu lintas dan angkutan jalan, ini sementara hasil diskusi…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Anna Mu’awanah, menilai bahwa substansi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan ide yang sangat baik karena bertujuan memanusiakan manusia — atau dalam istilah Jawa, “ngewongke wong”. Namun, ia mengingatkan agar regulasi tersebut tidak justru menjadi alat eksploitasi, baik terhadap pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja. “Pada dasarnya, ini ide yang sangat bagus untuk ‘wong ke wong’. Tapi mari kita diskusikan agar ini bukan menjadi suatu eksploitasi,” ujar Anna dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ani Widyani Sutjiptop (Guru Besar Fisip…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2025 sebagai momentum refleksi atas arah perjuangan Indonesia saat ini. Dalam pesannya, ia menekankan pentingnya membangkitkan semangat kebangsaan secara nyata di tengah tantangan zaman, bukan sekadar hanya sekadar seremonial tanggal 20 Mei setiap tahunnya. “Kita patut mengenang semangat para pendiri bangsa yang memulai kebangkitan nasional dengan keberanian dan tekad besar. Namun hari ini, kebangkitan itu harus dimaknai sebagai keberanian kolektif untuk membenahi hal-hal mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Puan, Selasa (20/5/2025). Seperti diketahui, Kebangkitan Nasional didorong oleh terbentuknya organisasi Budi Utmo pada…

Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 yang jatuh pada 20 Mei 2025, Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan upacara peringatan dengan mengusung semangat tema nasional: “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”. Dalam momen ini, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono menegaskan pentingnya adaptasi terhadap perubahan dan kesiapan lembaga dalam mendukung program-program prioritas negara. “Sekretariat Jenderal DPR RI tentunya juga mengikuti perubahan-perubahan yang ada dan kita juga selama ini sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada itulah yang perlu kita tekankan kepada pegawai-pegawai kita,” ujar Sumariyandono usai pelaksanaan upacara yang digelar di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Ia…

Kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak yang melibatkan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, menjadi perhatian publik sejak awal tahun 2025. Namun, hingga kini, proses hukum terhadap kasus pelecehan terhadap tiga anak dibawah umur tersebut belum juga mencapai titik terang. Aliansi Peduli Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur (APPA NTT) mengatakan sampai saat ini berkas perkara kasus tersebut masih bolak balik di Kepolisian Daerah NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT sejak awal Maret 2025. APPA NTT pun berharap agar Komisi III dapat mengawasi dan mengawal proses hukum dan meminta agar proses hukum dapat dijalankan secara transparan, akuntabel dan tidak tunduk…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong peningkatan layanan bagi jemaah haji lanjut usia (lansia) dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2025. Ia mengimbau Pemerintah memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, dioptimalkan di tengah kompleksitas sistem penyelenggaraan haji. “Kita ketahui bersama, pelayanan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Ibadah Haji menjadi tantangan tersendiri. Kami berharap Pemerintah memastikan pelayanan maksimal bagi jemaah haji lansia dan disabilitas,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Selasa (20/5/2025). Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), sebanyak 101.678 jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Kurang lebih 21.930 atau hampir 22 persen di…