Author: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian korupsi sebesar Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Legislator PKS ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas utama kebijakan nasional. “Saya kira sudah tepat Pak Prabowo itu membangun dari SDM, jadi kita sudah lama hanya berkutik tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi [persoalan] kehidupan masyarakat,” kata Fikri kepada sinarharapan.com, Kamis (23/10/2025). Menurut Fikri, SDM yang berkualitas akan mampu menyelesaikan beragam persoalan di…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan keprihatinan mendalam atas vonis penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, terhadap 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara yang dinyatakan bersalah karena menghalangi aktivitas pertambangan nikel di sana. Ia menilai kasus ini mencerminkan ketegangan serius antara kepentingan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan ketimpangan regulasi dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. “Dalam perspektif reformasi regulasi dan hak asasi manusia, kami menilai bahwa peraturan dan praktik hukum yang ada masih belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat adat dan pejuang lingkungan,” kata…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menegaskan bahwa peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran santri sebagai penjaga iman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ia menilai santri merupakan agen perubahan yang membawa nilai kasih sayang bagi seluruh semesta. “Santri bukan hanya ahli ibadah, tapi juga agen perubahan sosial. Mereka harus membawa nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, berpadu dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air,” ujar Maman, kepada sinarharapan.com, Rabu (22/10/2025). Pria yang akrab disapa Kiai Maman itu menilai, tantangan globalisasi menuntut santri menguasai kecakapan baru, baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, serta kepemimpinan sosial.…

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII, Meitri Citra Wardani, meresmikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SDIT Brilliant, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/10/2025). Hal itu sebagai bagian dari program lingkungan hidup yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Komisi XII DPR RI. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan sosialisasi pengelolaan air limbah dan sanitasi sehat kepada pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Program IPAL ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan legislatif dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan. Dalam sambutannya, Anggota Komisi XII DPR RI…

Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Komisi III DPR RI kembali menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan hukum atas sengketa lahan yang dinilai merugikan warga. Aminudin, selaku pihak pendamping warga yang menyampaikan aspirasi, melaporkan empat kasus utama yang menjadi perhatian, yaitu dugaan penyerobotan tanah di Tangerang, laporan kasus serupa di Kabupaten Tangerang, kasus pertanahan yang tengah ditangani Polres Kabupaten Bekasi dan Polda Metro, serta laporan penyerobotan tanah di Jembrana, Bali. Terkait permasalahan tersebut, Komisi III menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat melalui proses klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyampaikan apresiasi atas kedatangan warga ke ruang aspirasi…

Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah menyambut baik langkah pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ia menilai kebijakan ini sebagai upaya konkret menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memberikan bantalan sosial yang dibutuhkan menjelang akhir tahun 2025. “Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial melalui BLT tambahan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini bukti negara hadir untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa bertahan dan berdaya,” kata Charles dalam keterangannya pada sinarharapan.com di Jakarta, Selasa (21/10/2025). Seperti diketahui,…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan pihaknya akan memanggil Komisioner KPU ke DPR RI terkait penggunaan jet pribadi yang diluar kepentingan tugas dalam proses pemilu 2024 lalu. “Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Dede merespon sanksi teguran keras Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU, Rabu (22/10/2025). Dijelaskannya, bahwa setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Oleh karena itu pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat integritas dan kesejahteraan aparat peradilan. Meski begitu, ia memberikan sejumlah catatan. Abdullah pun menekankan, peningkatan kesejahteraan hakim harus disertai dengan reformasi sistemik dan pengawasan yang ketat agar tujuan utama, yakni menciptakan lembaga peradilan yang bersih dan independen, benar-benar tercapai. “Komisi III DPR mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hakim agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari tekanan ekonomi,” kata Abdullah, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Rabu (22/10/2025).  “Namun, kenaikan gaji…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus difokuskan pada tiga aspek utama, yakni kewenangan daerah, kebijakan fiskal, dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tiga hal tersebut dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Nasir menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan UUPA selama hampir dua dekade menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kejelasan dalam pengaturan ketiga aspek tersebut. Ia menilai revisi UUPA bukan hanya untuk memperbarui regulasi, tetapi juga untuk memastikan hak dan kekhususan Aceh benar-benar dijalankan secara optimal. “Sebenarnya yang dievaluasi itu…

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang mulai membuka ruang bagi legalisasi tambang rakyat. Meski begitu, ia memberi sejumlah catatan khususnya dalam proses pengawasan dan pemberian izin tambang rakyat. Menurut Ratna, kebijakan tersebut merupakan langkah penting dalam membangun kedaulatan energi nasional yang inklusif dan berkeadilan. “Dengan kebijakan ini, kita berharap masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek, melainkan menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya energi,” kata Ratna dalam keterangan resminya kepada sinarharapan.com, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Ratna menyebut, selama ini ribuan sumur minyak rakyat telah beroperasi secara tradisional dan menopang perekonomian lokal, namun kerap…