Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyerahkan bantuan berupa bibit kelapa dalam sebanyak 11.000 batang kepada masyarakat Desa Kalinanas, Wonosamodro, Boyolali, Jawa Tengah. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan rakyat yang berkelanjutan. “Potensi pertanian dan perkebunan di Boyolali luar biasa. Saya berharap bantuan bibit kelapa dalam ini bisa menjadi pemicu semangat bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha taninya, meningkatkan pendapatan, dan menjaga kemandirian ekonomi desa,” ujar Kharis dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Diketahui, dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan soal masa depan pertanian Indonesia berada di ambang risiko serius jika regenerasi petani tidak segera dilakukan. Ia mengingatkan, semakin sedikitnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian bisa mengancam keberlanjutan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. “Sekarang makin sulit mencari orang yang mau nandur, apalagi anak muda. Mereka lebih tertarik kerja di pabrik daripada turun ke sawah. Kalau ini dibiarkan, sepuluh tahun lagi kita bisa kekurangan petani,” ujar Saan saat membuka agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). Terbukti, data nasional menunjukkan urgensi yang disampaikan bukan tanpa…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian rakyat. Program unggulan pemerintah ini disebut mampu membuka banyak peluang kerja dan usaha di berbagai daerah. Menurut Nuroji, salah satu dampak ekonomi paling nyata dari pelaksanaan MBG adalah terciptanya lapangan kerja baru di tingkat lokal. Melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, banyak masyarakat yang bisa terserap sebagai tenaga kerja. “Setiap satu dapur atau SPPG bisa menyerap hingga 47 orang tenaga kerja. Jadi, MBG ini bukan hanya bicara soal gizi…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa infrastruktur pertanian berperan krusial menentukan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi para petani bukan hanya soal produksi, melainkan biaya distribusi yang tinggi akibat buruknya akses jalan dan irigasi dari hulu hingga hilir. “Kalau jalannya rusak, ongkos angkut jadi mahal. Akibatnya harga di tingkat petani jatuh, tapi harga di pasar naik. Jadi infrastruktur bukan sekadar jalan, tapi penentu nasib petani dan harga pangan,” ujar Saan di sela-sela agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). Saan mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah lumbung pangan…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan pendapatnya terkait polemik pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibebankan pada APBN. Anis sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya yang tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibebankan pada APBN. “Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung, kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar,” paparnya dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta,…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa fondasi utama untuk membangun ketahanan pangan nasional terletak pada tiga aspek mendasar yakni irigasi, pupuk, dan kesejahteraan petani. Ia menyebut, tanpa memperkuat tiga fondasi ini, target swasembada pangan dan cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tidak akan pernah tercapai secara berkelanjutan. “Kalau kita bicara ketahanan pangan, jangan hanya fokus pada hasil panen atau produksi beras. Pondasi utamanya ada di irigasi yang baik, pupuk yang tersedia dan terjangkau, serta petani yang sejahtera. Kalau salah satu rapuh, seluruh sistem pangan kita ikut goyah,” ujar Saan Mustopa dalam dalam agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI…

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, memberikan sejumlah catatan terhadap swasembada pangan, yang ditargetkan dalam waktu 2-3 bulan ke depan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman akan tercapai atau di akhir 2025. “Bagi kami, persoalan utama pertanian nasional bukan hanya berapa banyak beras yang dipanen, tetapi seberapa kuat fondasi ekosistem pertanian kita untuk menopang ketahanan pangan secara berkelanjutan,” kata Daniel, dalam keterangan persnya, dikutip sinarharapan.com di Jakarta, Rabu, (15/10/2025). Ia pun mengapresiasi kenaikan produksi beras nasional yang mencapai 33 juta ton tahun ini. Namun, pihaknya juga mengingatkan masih banyak petani yang menghadapi beban biaya produksi tinggi akibat harga pupuk, benih unggul, dan solar…

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil mencetak capaian positif di sektor pangan menjelang satu tahun masa pemerintahannya. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyebut langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan terbukti mendapat dukungan kuat dari masyarakat. “Langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan arah yang tepat. Masyarakat, terutama petani, mulai merasakan hasilnya,” ujar Yohan dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, Rabu (15/10/2025). Sejalan dengan pernyataan Yohan, hasil survei Litbang Kompas yang dirilis 10 Oktober 2025 lalu menyebutkan bahwa sebanyak 77 persen publik yakin kebijakan kenaikan harga gabah mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden…

Komisi III DPR RI melanjutkan penyerapan aspirasi untuk perjalanan revisi terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyegeraan pembahasan menjadi penting karena adanya kebutuhan mendesak akan hadirnya sistem peradilan Indonesia yang lebih adil dan seimbang bagi pencari keadilan. Dalam kesempatan ini, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) dengan aliansi mahasiswa nusantara.Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengungkapkan, pembahasan makin mendesak karena KUHAP yang masih berjalan saat ini masih menempatkan warga negara dalam posisi yang lemah. Habiburokhman mencontohkan, saat ini ketika ada seorang warga negara bermasalah dengan hukum dan diperiksa pertama kali sebagai saksi, ketentuan yang ada mengatur…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mendukung akselerasi hilirisasi produk olahan susu sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan peluang ekspor produk olahan susu. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja reses pribadi ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (9/10/2025). “Pemerintah terus melakukan upaya besar untuk memperkuat daya saing produk pertanian, perikanan, dan peternakan di pasar global. Salah satunya, melalui akselerasi hilirisasi termasuk di Yogyakarta yang memiliki potensi besar,” kata perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto itu yang dikutip sinarharapan.com di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Dalam kunjungan tersebut Titiek Soeharto menghadiri kegiatan bimbingan teknis akselerasi ekspor hilirisasi produk olahan susu…