Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Barat untuk melihat langsung dampak bencana alam yang terjadi pada 27 November 2025 silam. Sumatera Barat merupakan satu dari tiga provinsi yang terdampak paling parah akibat fenomena siklon tropis yang memicu banjir besar dan kerusakan infrastruktur.
Melalui kunjungan ini, Komisi V menegaskan komitmennya untuk mendorong langkah-langkah penanganan dan pemulihan yang lebih cepat dan terarah. Dalam kunjungan tersebut, Tim Komisi V didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum meninjau tiga titik paling kritis, yakni Bantaran Sungai Batang Kuranji, Jalan Lintas Lembah Anai, serta Jembatan Andurian di Kayu Tanam.
Ketiga lokasi ini diketahui mengalami kerusakan parah akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Kondisi infrastruktur yang rusak menjadi perhatian utama karena berpotensi menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.
Setelah melakukan pengecekan lapangan, Komisi V DPR RI melanjutkan agenda dengan menggelar pertemuan bersama Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, Bupati Padang Pariaman, serta beberapa pihak dari mitra kerja kementerian terkait. Pertemuan ini bertujuan merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana serupa di masa mendatang.
Komisi V DPR RI kemudian menyampaikan sejumlah rekomendasi penting yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah.
“Rekomendasi pertama perlunya pengumpulan data kerusakan infrastruktur secara tepat dan komprehensif setelah tahap tanggap darurat selesai, sehingga skala prioritas penanganan dapat ditetapkan dengan akurat. Data yang tepat diyakini akan mempercepat alokasi anggaran dan pelaksanaan perbaikan,” jelas Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Ridwan Bae di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (10/12/2025).
Selanjutnya, rekomendasi kedua menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait pengadaan tanah serta pendataan jumlah rumah warga yang terdampak. Koordinasi yang baik dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan mempercepat proses relokasi jika diperlukan.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk segera membuat regulasi yang lebih tegas mengenai larangan pemanfaatan kawasan sepadan sungai dan pantai untuk permukiman maupun aktivitas usaha.
Rekomendasi berikutnya menyangkut penyusunan desain solusi jangka panjang terhadap infrastruktur yang rusak. “Komisi V menilai desain ulang harus memperhatikan aspek ketahanan banjir dan gempa, mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi. Perbaikan kualitas infrastruktur diharapkan dapat meminimalkan kerusakan jika terjadi kejadian serupa di masa depan,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Selain itu, Komisi V DPR RI juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem penyebaran informasi cuaca ekstrem dari BMKG. Penyampaian informasi melalui media sosial, televisi, dan konferensi pers harus dioptimalkan, terutama jika terdapat potensi siklon tropis. Informasi dini diyakini dapat mengurangi risiko korban dan memaksimalkan persiapan masyarakat dan pemerintah daerah.
Tak hanya itu, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi juga menjadi rekomendasi utama. Komisi V meminta agar kebutuhan air bersih, sanitasi, sandang, dan papan dapat diprioritaskan. “Termasuk dalam hal ini adalah penyediaan sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak agar proses pendidikan tetap berjalan meski dalam kondisi bencana,” tegasnya.
Terakhir, menutup rangkaian rekomendasinya, Komisi V DPR RI juga berharap agar operasional sementara Jalan Lintas Lembah Anai dapat dimulai pada 16 Desember 2025. Pembukaan jalur tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran arus logistik dan distribusi pangan, khususnya untuk wilayah Sumatera Barat dan Riau yang sangat bergantung pada jalur tersebut.
