Author: Redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi percontohan nasional dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui penguatan layanan yang terintegrasi, termasuk rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, fasilitas, dan dukungan anggaran. “Kalau saran saya, mungkin nanti diajukan juga di Komisi XIII. Kota Bekasi ini menjadi percontohan nasional penegakan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial,” ujar Rieke dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan…

Komisi XIII DPR RI menyoroti kesiapan Imigrasi dalam memberikan kepastian status keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak kondisi force majeure, khususnya akibat gangguan penerbangan yang disebabkan bencana alam. Kebijakan khusus dinilai penting agar WNA yang tidak dapat meninggalkan Indonesia karena keadaan di luar kendalinya tidak menghadapi persoalan keimigrasian. Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas mengatakan pemerintah perlu memastikan adanya kelonggaran bagi WNA yang masa berlaku izin tinggalnya berakhir ketika penerbangan mereka tertunda akibat bencana. “Kebijakan imigrasi harus memberikan urgensi pelayanan terkait dengan warga negara asing yang memang sudah melewati batas izin tinggal dengan memberikan kelonggaran beberapa hari. Mereka…

Komisi XIII DPR RI meminta penanganan kasus yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), maupun keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural tidak berhenti pada penundaan keberangkatan. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan harus dikembangkan untuk mengungkap perekrut, sponsor, fasilitator, hingga jaringan yang berada di balik calon korban. Anggota Komisi XIII DPR RI muslim Ayub menegaskan, tindakan administratif di pintu pemeriksaan harus menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana. “Jangan sampai penolakan paspor atau penundaan keberangkatan berhenti sebagai tindakan administratif. Apabila terdapat indikasi perekrut, sponsor, fasilitator, pengurus dokumen, atau pihak lain yang terlibat dalam…

Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah menekankan pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi melalui penguatan skema penjaminan polis. Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kembali industri asuransi nasional setelah munculnya sejumlah persoalan yang merugikan pemegang polis. Legislator dari Fraksi PKB itu menjelaskan, karakter bisnis asuransi berbeda dengan transaksi barang dan jasa pada umumnya. Dalam asuransi, masyarakat menyerahkan sejumlah dana terlebih dahulu dengan harapan memperoleh manfaat pada masa mendatang. Karena itu, kepastian terhadap perlindungan dana menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemegang polis. “Kalau kita bicara misalnya ini objek bisnis, ini kan…

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti pentingnya penerapan stelsel aktif dan interoperabilitas data dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Ia menilai salah satu perubahan besar dalam RUU Adminduk adalah pergeseran paradigma dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Menurut Legislator Fraksi PKS tersebut, negara harus lebih hadir dan proaktif dalam melayani masyarakat terkait peristiwa kependudukan. “Di RUU ini ada perubahan besar, di mana negara yang aktif hadir melayani masyarakat, bukan hanya menunggu masyarakat datang,” ujar Mardani saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Rabu (9/9/2026). Ia juga menekankan…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang mengangkat tema strategis mengenai pembangunan nasional berbasis desa. Dasco menyoroti pentingnya peran desa dalam menopang arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. “Presiden kita sangat menaruh perhatian besar terhadap desa-desa dan kemudian banyak program yang saya tahu itu kemudian juga dibuat untuk kemudian mempraktikkan masyarakat-masyarakat atau saudara-saudara kita di desa,” ujar Dasco dalam pidato sambutan sekaligus membuka secara resmi Rakernas AKSI yang digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). …

Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) secara menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat, proses penerbitan paspor, hingga pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus keberangkatan nonprosedural sekaligus mengungkap jaringan yang berada di baliknya. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu gerbang utama perlintasan internasional Indonesia memiliki posisi strategis dalam pencegahan TPPO dan TPPM. Karena itu, fungsi pengawasan keimigrasian harus berjalan sejak sebelum keberangkatan hingga pemeriksaan di perbatasan. “Perhatian utama kami adalah pencegahan Tindak Pidana…

Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha mendorong pemerintah beserta jajaran pakar untuk segera merumuskan langkah konkret terkait pengelolaan dan mitigasi potensi limbah baterai kendaraan listrik yang diprediksi membludak dalam kurun tiga hingga lima tahun mendatang. “Kira-kira apa rekomendasinya untuk mengantisipasi limbah mobil dan sepeda motor 3 tahun, 5 tahun mendatang? Khususnya terkait baterai ini, karena kita belum punya lembaga atau perusahaan daur ulang (recycling). Jadi, apa rekomendasinya untuk 3 tahun, 5 tahun mendatang? Dan apakah BMKG dan kita siap mengantisipasinya?” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI bersama pakar yang membahas mengenai…

Kondisi bencana membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan di lokasi pengungsian. Tak sebatas makanan, pakaian dan atap untuk berteduh namun kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan siklus bulanan dan higienitas tetap harus diperhatikan meski berada dalam situasi serba terbatas. Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah menilai kebutuhan tersebut masih kerap luput dalam pemberian bantuan bagi korban bencana. Padahal, siklus bulanan perempuan tidak serta-merta berhenti hanya karena mereka sedang berada di pengungsian. “Kita lihat kan kalau ada bantuan (untuk korban) bencana itu kan sembako, lalu untuk bayi, obat-obatan padahal menurut saya ada kebutuhan perempuan yang tidak bisa dibilang tidak…

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dikaji secara matang. Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas penggabungan perlu dipastikan terlebih dahulu. Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia, terutama mengingat posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire. “Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda,” kata Puan dalam Konferensi Pers pasca…