Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan anggaran nasional. Menurutnya, pemerintah perlu berani mengubah paradigma hubungan pusat dan daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk melalui perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pandangan tersebut disampaikan Zulfikar secara daring dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta jajaran asosiasi kepala daerah yang terdiri atas Ketua Umum APKASI, APEKSI, Asosiasi Wakil Kepala Daerah, serta para…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Menurut Fikri, langkah tersebut penting agar implementasi Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dapat berjalan sesuai amanat konstitusi sekaligus memperkuat tata kelola keuangan negara. “Dengan putusan MK tentang MBG yang tidak menggunakan anggaran pendidikan, pemerintah, khususnya Kemenkeu dan Bappenas, harus segera menindaklanjutinya. Karena ini merupakan persoalan yang sangat teknokratis,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima reportasebisnis.com di Jakarta, Jumat…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersumber dari APBN. Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan fokus anggaran pendidikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. “Kami tentu sangat mengapresiasi putusan MK. Putusan ini memberikan penegasan bahwa anggaran pendidikan 20 persen harus kembali difokuskan pada kebutuhan inti dan operasional pendidikan sesuai amanat konstitusi,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, Jumat (31/7/2026). Menindaklanjuti putusan MK pada 30 Juli…

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas penyebab meninggalnya Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), yang ditemukan meninggal dunia di halaman sebuah klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Habib Aboe, kasus tersebut telah memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan agar penyebab kematian dapat diungkap berdasarkan fakta. “Saat ini banyak spekulasi liar yang berkembang di masyarakat terkait meninggalnya Saudara Sutrimo. Oleh karena itu, saya meminta Bareskrim Polri melakukan penyidikan secara mendalam, komprehensif, dan profesional agar…

Anggota DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut Rerie, sapaan akrabnya, TPPO merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bekerja lintas negara, memanfaatkan teknologi digital, dan terhubung dengan berbagai kejahatan lainnya. “TPPO adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan kemanusiaan, sehingga negara harus hadir lebih kuat untuk mencegahnya,” kata Lestari, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2026), dalam rangka Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang diperingati setiap 30 Juli. “Setiap manusia dilahirkan dengan martabat yang tidak dapat diperjualbelikan. Ketika manusia diperdagangkan, sesungguhnya…

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyambut positif rencana pemerintah mentransformasikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa, asalkan pelaksanaannya memenuhi sejumlah prasyarat. Aprozi menegaskan, perubahan mekanisme penyaluran bansos harus tetap berorientasi pada tujuan utama, yakni memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak secara mudah, cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. “Dibandingkan mekanisme sebelumnya yang mengandalkan bank-bank Himbara maupun PT Pos Indonesia sebagai penyalur, skema melalui Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengapresiasi penurunan perputaran dana judi online (judol) di Indonesia sepanjang 2025. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah, mengingat pola kejahatan judi online terus berkembang dan semakin adaptif memanfaatkan ekosistem digital. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai perputaran dana judi online pada 2025 tercatat sebesar Rp286,84 triliun atau turun 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp359,81 triliun. Penurunan ini menjadi yang pertama sejak tren kenaikan perputaran dana judol terjadi secara konsisten sejak 2017. Sukamta menilai capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemberantasan…

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh desain program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menyusul perubahan konsep yang dinilainya cukup mendasar sejak program tersebut diperkenalkan kepada publik. Menurut Darmadi, pada awalnya Kopdes Merah Putih diproyeksikan sebagai koperasi yang berfungsi layaknya minimarket atau ritel desa, yakni menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi wadah pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah menyampaikan fungsi baru Kopdes sebagai infrastruktur penyaluran berbagai barang bersubsidi sekaligus off-taker yang menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. “Kalau memang konsepnya berubah sejauh itu, saya justru punya pertanyaan. Kenapa…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis air bersih yang semakin membesar buntut kemarau ekstrem. Ia meminta Pemerintah segera mengambil langkah-langkah darurat dan memastikan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi. Puan menegaskan bahwa krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan rutin tahunan. “Air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Ketika masyarakat harus menunggu bantuan, menempuh jarak jauh, atau mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memperoleh air, kondisi tersebut menunjukkan negara belum sepenuhnya menjamin hak dasar rakyatnya,” ungkap Puan dalam keterangan persnya, Rabu (29/7/2026). “Tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang berjuang sendiri hanya…

DPR RI menegaskan bahwa sanksi pidana dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) tidak bertujuan untuk mempidanakan masyarakat yang melakukan ibadah umrah secara mandiri. Hal ini disampaikan secara resmi dalam sidang pengujian materiil UU Nomor 8 Tahun 2019 juncto UU Nomor 14 Tahun 2025 pada Selasa (28/7/2026). Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, yang hadir secara daring mewakili parlemen dalam persidangan Perkara Nomor 239/PUU-XXIV/2026, menjelaskan bahwa pengakuan terhadap jalur umrah mandiri sejatinya merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin kebebasan beribadah warga negaranya, sekaligus merespons transformasi kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Meskipun demikian, jaminan kebebasan ini tetap harus dibarengi dengan…