Author: Redaksi

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi pekerja rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar pada Minggu (14/6), tampak seorang wanita yang diduga korban duduk di sofa sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari seorang pria berkaus biru. Korban terlihat mengerang kesakitan dan tidak melakukan perlawanan. Diketahui, Kepolisian Malaysia telah bergerak cepat dengan menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap YY. Menanggapi kasus tersebut, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Sadiq Pasadigoe meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk tidak lembek dan lebih agresif (greget) dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. DPR RI menilai sosialisasi massal sangat penting untuk membentengi moral generasi muda dari berbagai penyelewengan. “Saya melihat dari greget yang dilakukan oleh BPIP masih jauh dari harapan. Contohnya saja kita menyosialisasikan Pancasila, bagaimana Pancasila itu betul-betul tersosialisasi secara massal di negara kita ini,” ujar Sadiq dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Sadiq memberikan contoh sederhana yang bisa dilakukan BPIP, seperti mewajibkan para penyiar televisi mengucapkan…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih progresif dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum tergarap secara optimal, termasuk ekonomi digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus mewujudkan keadilan pajak di tengah semakin besarnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Pandangan tersebut disampaikan Harris dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama enam direktorat jenderal Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam rapat itu, ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak yang…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyusul pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan temuan pengelolaan dana BOS. Dia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan, pembinaan, dan manajemen dana pendidikan di seluruh Indonesia. Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS di daerah. “Begitu mendengar kejadian tersebut, kami langsung konsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami juga meminta…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan guna mengimbangi pesatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026). Menurutnya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di wilayah Sumatera bagian selatan, pembangunan Palembang tidak boleh hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. “Saat yang sama tentu perlu perbaikan infrastruktur alam. Karena alamlah yang kemudian mulai rusak sehingga alam yang harus mencengkeram air, air akhirnya digelontorkan ke hilir sekaligus pada saat…

Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Sonny saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan Komisi IV DPR RI di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Sabtu (13/6/2026). Dalam rangka menyerap aspirasi publik, Komisi IV DPR RI melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai daerah. Sebelumnya, Tim Panja juga menggelar pertemuan dengan akademisi di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur, dialog dilakukan bersama Dinas…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengungkapkan bahwa jaring pendapat terkait penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, digelar untuk menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sektor kehutanan. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Sabtu (13/6/2026), melibatkan perwakilan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perum Perhutani, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA). “Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di sektor kehutanan di…

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodim 0709/Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026). Menurutnya, kesejahteraan prajurit menjadi salah satu isu strategis yang terus diperjuangkan DPR RI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara. Ia menjelaskan bahwa selain membahas persoalan aset TNI di wilayah Urutsewu, Komisi I DPR juga melakukan pendalaman terhadap berbagai program TNI yang berkaitan langsung dengan kebutuhan personel di lapangan. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah upaya peningkatan kesejahteraan anggota TNI. “Tentu karena kita…

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menilai konsep diversifikasi pangan perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, agar pemahaman mengenai pangan lokal dapat semakin mengakar. Menurutnya, diversifikasi pangan tidak semata dimaknai sebagai penambahan jenis pangan baru, tetapi juga upaya mengembalikan masyarakat pada sumber pangan lokal yang telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya bangsa. “Kalau asumsi diversifikasi pangan adalah memperbanyak jenis pangan selain beras, mungkin istilah ini perlu mulai disosialisasikan kembali, terutama kepada mahasiswa. Kita ingin kembali kepada pangan lokal seperti jagung dan singkong yang memiliki ikatan historis yang kuat dengan masyarakat kita,” ujar Slamet saat ditemui…

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendesak pemerintah meningkatkan kesejahteraan pilot tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU). Menurutnya, pendapatan yang diterima para pilot tempur saat ini masih belum sebanding dengan besarnya tanggung jawab dan risiko yang diemban dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Hal itu disampaikan Nurul saat agenda Kunjungan Kerja spesifik Komisi I DPR RI di Markas Komando Operasi Udara II Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (12/6/2026). “Kami jelas berharap bahwa kesejahteraan pilot tempur juga dinilai dengan baik. Kalau ada peningkatan, karena menurut kami nilainya sangat kecil,” ujar Nurul. Ia juga menyoroti kondisi anggaran TNI AU yang dinilai masih…