Author: Redaksi

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan, Komisi X telah memperoleh penugasan resmi dari pimpinan DPR RI untuk membahas RUU Statistik sebagai bentuk penguatan kelembagaan statistik nasional. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 usianya sudah cukup lama, sehingga perlu beradaptasi dengan kondisi hari ini. Oleh karena itu DPR berinisiatif melakukan revisi sebagai penguatan tugas, fungsi, dan peran BPS,” ujar…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya menghadirkan sistem kepartaian yang terinstitusionalisasi serta pemerintahan yang efektif. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi usulan penghapusan ambang batas parlemen yang saat ini berlaku. Menurut Rifqinizamy, partai politik yang sehat adalah partai yang terlembaga, memiliki basis suara yang jelas, serta ideologi yang kuat. Salah satu instrumen untuk mendorong penguatan kelembagaan partai politik tersebut adalah melalui penerapan parliamentary threshold. “Dengan adanya parliamentary threshold, partai-partai politik didorong untuk membenahi dan memperkuat struktur organisasinya agar mampu memperoleh dukungan suara yang signifikan dalam setiap pemilu,” ujar Rifqinizamy dalam…

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut, ketersediaan data statistik yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan lintas sektor. “Komisi X DPR RI memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penguatan kebijakan di bidang statistik melalui kemitraan dengan BPS. Data statistik yang berkualitas sangat menentukan ketepatan, efektivitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan publik,” ujar Hetifah saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali…

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro SDM Aparatur, Bagian MSDM Non ASN menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyesuaian Premi Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA). Kegiatan ini dilakukan seiring adanya penyesuaian indeks honor TA dan SAA pada tahun anggaran 2026. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rahmad Budiaji, menjelaskan, kenaikan indeks honor TA dan SAA sekitar 12% dari tahun sebelumnya berdampak pada penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi tenaga pendukung DPR RI. “Hari ini kita melakukan sosialisasi karena ada…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah diusulkan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mineral secara legal dan terkontrol. “Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usulan wilayah pertambangan ini memang harus dikonsultasikan dengan DPR. Karena itu, Komisi XII mendorong agar WPR yang telah diusulkan dapat segera ditetapkan,” ujar Bambang usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Kementerian ESDM yang digelar di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Bambang…

Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widiyantoro, menilai sensus ekonomi menghadapi tantangan besar dalam menjaring aktivitas ekonomi, khususnya di kalangan generasi Z yang banyak bergerak di sektor informal dan tidak tercatat dalam pola kerja konvensional. Hal itu disampaikan Agung saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). Ia pun menyoroti kecenderungan anak muda yang lebih memilih pekerjaan informal dengan pola kerja fleksibel dan berbasis jaringan, namun memiliki potensi ekonomi yang besar. “Anak-anak muda sekarang banyak yang masuk ke pekerjaan informal. Tapi mereka punya jangkauan ekonomi. Pertanyaannya, strategi…

Industri furnitur dinilai memiliki peran strategis dalam menopang sektor perumahan dan pembangunan kawasan hunian. Seiring pesatnya pembangunan perumahan dan apartemen, kebutuhan terhadap produk furnitur disebut akan terus meningkat, sehingga pelaku industri didorong untuk memperkuat kualitas dan daya saing produk. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai industri furnitur memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor properti, khususnya di wilayah yang berkembang seperti Tangerang Raya. Hal tersebut disampaikannya usai rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan sejumlah stakeholder, termasuk pelaku industri furnitur seperti PT Gema Graha Sarana dan PT Sejin Lestari Furnitur usai rapat di Kawasan Gading Serpong,…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) membawa sejumlah perubahan strategis dalam tata kelola pertahanan nasional. Regulasi yang disahkan pada Maret 2025 tersebut mengatur antara lain penyesuaian usia pensiun prajurit, perluasan penempatan prajurit aktif di lembaga sipil menjadi 14 kementerian/lembaga, serta penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (28/1/2026). Kunjungan ini dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI, Mohammad Sohibul Iman, dan…

Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pusat Bank BJB dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai badan usaha yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/01/2026) Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf dan Bahtra, serta Anggota Komisi II DPR RI lintas fraksi. Terkhusus kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dihadiri langung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa. Tim Komisi II DPR RI melaksanakan pertemuan dan diskusi bersama Bupati dan…

Komisi II DPR RI memiliki perhatian serius terhadap pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/01/2026). Taufan mengungkapkan, dari sekitar lebih dari seribu BUMD yang tersebar di 37 provinsi, hanya sekitar 30 persen yang tergolong sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap fiskal daerah. “Ini menjadi alarm bagi kita semua, karena BUMD seharusnya menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah,” ujar Taufan Pawe dalam kesempatan tersebut. Dalam kesempatan itu pula, Komisi II DPR…