Anggota DPD RI, Tgk Ahmada MZ mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengubah mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) langsung ke rekening guru penerima. Kebijakan ini pun langsung dimulai bulan Maret ini.
“Kita mengapresiasi kebijakan Pak Presiden. Ini menjadi harapan guru dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menempatkan guru sebagai penentu peningkatan kualitas pendidikan,” kata Tgk Ahmada pada Sabtu (15/3/2025).
Untuk diketahui, selama 15 tahun terakhir, guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan selalu mengeluhkan keterlambatan dan ketidakpastian pencairan tunjangan profesi. Antar kabupaten dan kota memiliki ritme yang pencairan berbeda. Padahal pengiriman tunjangan profesi dari pemerintah pusat selalu dilakukan tepat waktu dan bersifat serentak.
“Kita bangga dengan kebijakan Presiden yang peduli dengan nasib guru. Ini menjadi kado indah menjelang perayaan Idul Fitri,” lanjut Tgk Ahmada.
Dalam peluncuran penyaluran tunjangan profesi guru langsung ke rekening guru penerima, Presiden Prabowo juga berencana membangun dan memperbaiki seluruh infrastruktur sekolah.
Prabowo juga akan membentuk sekolah-sekolah berasrama di semua wilayah Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk keluarga tidak mampu dalam kurun waktu 4 tahun ke depan.
“Kita akan perbaiki semua sekolah dalam waktu yang secepatnya kita akan taruh layar televisi yang besar di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dan kita akan bangun sekolah-sekolah berasrama di semua kabupaten. Saya harap dalam 4 tahun semua kabupaten akan punya sekolah-sekolah berasrama untuk keluarga yang kurang mampu,” kata Prabowo.
Trending
- DPR Desak Kemenkeu Audit Laporan Ekspor, Takut Kebijakan Baru Cuma Bikin Penyelundupan Makin Gila
- Ketua Komisi VI DPR RI Soroti Kinerja Danantara, Tegaskan Transisi Struktur Wajib Beri Nilai Tambah ke Publik
- Himbara Wajib Sinergi Penuh Jelang Nataru! Komisi VI DPR RI Desak Perbankan Tetap Beroperasi di Lokasi Bencana, Ketersediaan Layanan Minimal Jadi Kunci
- Dampak Bencana Sumut Parah! Komisi VIII Desak Pembebasan Biaya Kuliah Korban dan Program Pemulihan Ekonomi Tepat Sasaran
- Dokumen Haji Hanyut! Anggota DPR Wardatul Ammania Khawatirkan Calon Jemaah Pesisir Selatan, Negara Wajib Hadir Permudah Penggantian Paspor
- Pesisir Selatan Paling Parah! Komisi VIII DPR Desak BNPB Prioritaskan Kelompok Rentan: Perempuan Hamil, Anak, dan Lansia Wajib Dapat Bantuan Khusus
- Saham Lebih Mudah Dijual-Beli! DPR dan OJK Sepakat Naikkan Batas Wajib Saham Beredar Jadi 15 Persen, Biar Pasar Lebih Kuat
- Promo Tiket Kapal Pelni Capai 405 Ribu Penumpang! DPR Kawal Distribusi Anggaran Diskon Nataru, Pastikan Pelayanan Aman dan Cepat ke Seluruh Rute
