Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail, menekankan pentingnya reformasi sistem dan budaya kerja di ID FOOD agar perusahaan lebih kompetitif dan efisien. Ia membandingkan kinerja ID FOOD dengan perusahaan swasta di sektor serupa, yang nilainya lebih produktif dan bisa menghasilkan profit yang berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food Ghimoyo beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025). Mengapresiasi rekam jejak Direktur Utama ID FOOD baru terpilih yang memiliki pengalaman panjang di sektor swasta walaupun dari spesialisasi industri berbeda, ia tetap menegaskan tantangan utama bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi juga soal merombak kultur dan sistem.
Sebagai contoh, paparnya, Dalam pemaparannya, membandingkan ID FOOD dengan perusahaan swasta seperti JAPFA dan Pokefarm yang bergerak di bidang peternakan, ia menilai dua perusahaan swasta tersebut bisa berhasil meraih laba tahunan hingga Rp3,1-3,7 triliun. Tidak hanya itu saja, ia memberikan contoh perusahaan swasta di sektor garam yang mampu menghasilkan keuntungan hingga Rp500 miliar.
Sementara itu, ID FOOD—yang memiliki cakupan bisnis lebih luas, termasuk garam, gula, dan minyak—hanya mampu mencatatkan laba sebesar 0,5 persen saja. “Ini menunjukkan ada masalah mendasar dalam sistem dan budaya perusahaan. Dengan aset dan lini bisnis yang lebih lengkap, seharusnya ID FOOD bisa lebih kompetitif dan menguntungkan,” ujar Ismail.
Selain kinerja keuangan, Ismail menyoroti pemanfaatan aset ID FOOD, khususnya di Sulawesi Selatan. Ia menyoroti keberadaan lahan ribuan hektar milik anak perusahaan Berdikari, PT Berdikari United Livestock (PT BULS), yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal meskipun memiliki potensi besar. “Kita punya banyak aset yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi. Ini bukan soal kapasitas, tetapi soal keseriusan dalam mengelola sumber daya yang ada,” lanjutnya.
Sebab itu, Politisi Fraksi PKS itu mencerminkan tantangan besar yang dihadapi ID FOOD dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi. Dengan dorongan dari Komisi VI DPR RI, tegasnya, diharapkan ada langkah konkret dalam memperbaiki manajemen dan strategi bisnis perusahaan guna meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
Menutup pernyataan, Ismail berharap di bawah kepemimpinan baru di ID FOOD bisa membawa perubahan signifikan dalam mengelola perusahaan, baik dari segi sistem kerja maupun pemanfaatan aset. Harapannya, adanya reformasi yang menyeluruh, ID FOOD bisa mengejar ketertinggalan dibandingkan perusahaan swasta.
Sebagai informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pergantian posisi Direktur Utama (Dirut) Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID FOOD. Sebab itu, Ghimoyo diangkat sebagai Direktur Utama menggantikan Sis Apik Wijayanto. Penetapan tersebut ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, di Jakarta, Selasa (18/3) lalu.
Diketahui, sebelumnya, Ghimoyo menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Jhonlin Group. Dengan pelantikan tersebut, ID Food diharapkan oleh negara untuk siap meningkatkan kinerja sebagai produsen pangan nasional yang berkualitas dan terus berkontribusi memperkuat sektor pangan nasional.
