Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian korupsi sebesar Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Legislator PKS ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas utama kebijakan nasional.
“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo itu membangun dari SDM, jadi kita sudah lama hanya berkutik tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi [persoalan] kehidupan masyarakat,” kata Fikri kepada sinarharapan.com, Kamis (23/10/2025).
Menurut Fikri, SDM yang berkualitas akan mampu menyelesaikan beragam persoalan di Tanah Air. Kebijakan ini dinilai akan membantu masyarakat miskin yang memiliki potensi akademik tinggi—seperti yang disebut Prabowo memiliki IQ di atas 120—agar mampu mengakses pendidikan tinggi berkualitas.
Lebih lanjut, Fikri menyoroti kebutuhan tambahan dana di LPDP karena jumlah pendaftar beasiswa terus meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir. “Dari 2023 itu 33.394, 2024 jadi 52.842, dan lebih dari 78 ribu pendaftar, jadi naiknya berapa itu, ini kan luar biasa,” ucapnya.
Ia menyampaikan, meskipun dana abadi LPDP hingga tahun 2025 telah mencapai Rp154,11 triliun, lembaga ini masih mengalami defisit Rp637 miliar karena lonjakan pendaftar. Dengan demikian, tambahan dana dari pemerintah ini dapat mengatasi keterbatasan dana yang ada saat ini.
Fikri menilai, arah kebijakan Presiden Prabowo menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing bangsa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) senilai Rp13,255 triliun untuk memperkuat dana LPDP. Total uang pengganti tersebut diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.
