Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, khususnya dunia industri, dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah. “Kerja sama dengan dunia industri perlu ditingkatkan kembali. Selama ini, dunia industri kadang pilih-pilih. Hanya SMK tertentu yang dianggap bagus saja yang diajak kerja sama, sementara SMK lain tidak mendapat kesempatan yang sama,” ujar Himmatul, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025). Menurutnya, hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kualitas lulusan antar sekolah vokasi. Oleh karena itu, ia mendorong adanya standarisasi mutu pendidikan…

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menangani persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran terbuka, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Hal itu ia sampaikan dalam konteks dukungan terhadap keberadaan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh DPR RI melalui bidang Korpolkam, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, untuk merespons berbagai isu ketenagakerjaan. “Kita ada Satgas terkait tenaga kerja yang dibentuk oleh Wakil Ketua DPR Korpolkam, Pak Dasco. Semua hal yang berkaitan dengan informasi PHK, DPR akan selalu turun dan memediasi,” jelas Cucun seusai…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyoroti persoalan pembebasan lahan dalam proyek jalan tol yang masih menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat. “Kalau kita dengar tadi laporan dari salah satu wakil bupati, masyarakat belum menerima pembayaran sesuai ekspektasi mereka. Ini berarti negosiasinya belum berjalan dengan baik,” ujar Ridwan kepada sinarharapan.com usai meninjau progres proyek jalan tol di Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025). Ia juga, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian ATR/BPN, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi yang kuat antar-lembaga adalah…

Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, menegaskan pentingnya peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VI ke provinsi yang baru dimekarkan tersebut, bersama beberapa mitra kerja. Di antaranya Kementerian Perdagangan, serta sejumlah perusahaan negara, di antaranya PT Telkom, PLN, dan BRI. “Papua Barat Daya adalah daerah yang kita semua tahu sangat kaya sumber daya alam. Harapannya, kekayaan ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu…

Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menyatakan dukungannya terhadap usulan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia berpendapat, keberadaan BNN di Forkopimda akan semakin memperkuat sinergi antarinstansi dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkotika di daerah. Namun demikian, Bob Hasan menekankan pentingnya pendekatan berbasis pemulihan (rehabilitatif) selain tindakan hukum terhadap pelaku peredaran. “Iya, jadi gini, itu kan sebenarnya sistem ya, sistem hukum. Itu nanti mungkin akan coba dipelajari. Tapi tadi titik yang menjadi sudut pentingnya itu adalah bahwa kita menyoroti grafik-grafik yang ditampilkan sebagai paparan kinerja BNN, itulah tindakan penangkapan…

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap praktik tambang ilegal yang tidak hanya merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Ia mengusulkan agar pemerintah mengkaji peluang pengelolaan tambang secara legal oleh masyarakat sebagai salah satu solusi komprehensif. Pernyataan ini disampaikan Benny dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR di Mapolda Sulawesi Tengah, Palu, pada Jumat (25/7/2025). Mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto, Benny mengingatkan bahwa kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal diperkirakan telah mencapai Rp 300 triliun. Namun, ia menekankan bahwa dampak yang paling…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. BKSAP mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menghentikan kekerasan, dan mengedepankan solusi damai melalui jalur diplomasi. Bentrok bersenjata yang terjadi telah menyebabkan warga sipil menjadi korban jiwa. Dilaporkan bahwa sebanyak 9 warga sipil meninggal dunia, dengan rincian 6 korban di Provinsi Sisaket, 2 korban di Surin, dan 1 korban di Ubon Ratchathani. Situasi ini menimbulkan duka tidak hanya bagi masyarakat kedua negara, tetapi juga menjadi perhatian kawasan secara keseluruhan. “Indonesia percaya, tidak ada persoalan yang tidak…

Belum lama ini ramai disoroti terkait salah satu poin dalam kerangka kesepakatan persetujuan perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satunya terkait transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat. Menanggapi itu, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi warga negara Indonesia harus tetap menjadi prioritas, sekalipun dalam kerangka kerja sama dagang. “Terkait dengan data pribadi, tentu saja pemerintah harus bisa melindungi data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” ujar Puan kepada wartawan di Selasar Gedung Nusantara II, DPR RI,…

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan sejumlah rekomendasi penting sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446H/2025M. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). “Rekomendasi ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk memastikan terpenuhinya hak-hak jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini. Timwas Haji DPR RI memberikan tiga rekomendasi utama. Pertama, mendorong Pemerintah RI agar segera mengadaptasi dan mengharmonisasi kebijakan digitalisasi data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan memperlemah pemberantasan korupsi. Ia menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penyusunan RUU tersebut. “Dalam penyusunan RUU KUHAP ini, kami berikhtiar menyerap aspirasi semua pihak semaksimal mungkin, termasuk dari KPK. Tentu saja kami tidak ingin RUU KUHAP melemahkan pemberantasan korupsi,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Kamis (24/7/2025). Ia menyebutkan, Komisi III DPR RI akan mengalokasikan waktu untuk menggelar rapat kerja atau rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama KPK dan para aktivis…