Author: Redaksi

Komisi XII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PNP) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan permasalahan yang melibatkan tiga perusahaan, yaitu PT Jembayan Muarabara, PT Singlurus Pratama dan PT GAM. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan respon langsung dari pengaduan publik yang sudah beberapa kali masuk ke DPR. “Jadi hari ini Komisi XII khususnya Panja Peningkatan Pendapatan Negara kita melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur ini terkait dengan laporan masyarakat. Ada 3 perusahaan, dimana sebetulnya pada kesempatan yang berbeda itu sudah pernah dapat masukan dan laporan…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun mendatang lebih tinggi dari angka sebelumnya. Menurutnya, kenaikan 6,5 persen yang pernah ditetapkan dapat ditingkatkan selama tetap mengedepankan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan pengusaha. “Kalau bisa kenaikannya lebih tinggi lagi. Prinsipnya harus ada keseimbangan antara kesejahteraan buruh dengan kemampuan pengusaha,” ujar Yahya kepada sinarharapan.com di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (26/11/2025). Yahya menekankan bahwa tuntutan upah tak boleh terlalu tinggi agar tidak membebani pelaku usaha, tetapi juga tidak terlalu rendah sehingga mengabaikan hak buruh. Kenaikan UMP, katanya, semestinya…

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan industri MM2100 Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025), untuk menampung aspirasi menyangkut RUU Kawasan Industri. Tujuan utama adalah menggali masukan dari pelaku industri terkait regulasi kawasan industri yang akan digodok di Komisi VII DPR RI. Kawasan industri dipandang penting sebagai pusat konsolidasi perizinan, pengelolaan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masih banyak pabrik yang berdiri di luar kawasan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, diperlukan payung hukum yang mempertegas arah pengembangan industri nasional. “Nah sementara sekarang ini kan masih banyak yang di luar kawasan. Nah karena itu kita perlu…

Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meneruskan aspirasi dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta terkait kebutuhan pembangunan ulang Jembatan Kleringan atau Jembatan Kewek di Kota Yogyakarta. Menurut aspirasi yang didapatkan, jembatan tersebut sudah tidak layak dan membahayakan masyarakat. “Saya menerima aspirasi dari pak Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Fraksi Gerindra (RM. Sinarbiyat Nujanat), sekaitan hal tersebut,” ujar Danang Wicaksana dalam Rapat Kerja Komisi V di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Aspirasi tersebut, kata Danang Wicaksana, disampaikan menyusul kondisi Jembatan Kleringan yang kini memasuki fase kritis. Jembatan berusia sekitar 100 tahun itu disebut hanya memiliki 10…

Industri baja kembali menjadi sorotan karena perannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Kebutuhan baja terus meningkat seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri turunan seperti transportasi, konstruksi, hingga baterai kendaraan listrik. Ironisnya kemandirian industri ini masih terkendala minimnya penguasaan bahan baku dan belum selarasnya ekosistem produksi nasional. Dorongan untuk membangun sinergi lintas sektor menjadi salah satu rekomendasi utama agar Indonesia dapat membangun industri baja yang kuat dari hulu hingga hilir. Hal ini mengemuka dalam RDPU Komisi VI DPR RI dengan sejumlah ahli dan praktisi yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025) Salah satu usulan strategis datang dari…

Realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan berupa 20kg beras kualitas medium dan 4 liter minyak goreng kemasan periode Oktober dan November, baru mencapai angka 4,54 persen per tanggal 24 November 2025. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Bakarantin), di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 dan rencana program dan kegiatan tahun 2026 “Jika laporan penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tak dikerjakan.…

Sejumlah persoalan krusial terungkap dalam evaluasi Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara. Masalah utama meliputi ketidaktepatan e-RDKK, rendahnya serapan pupuk, hingga harga pupuk subsidi yang masih jauh di atas HET. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang diproyeksikan mencapai 9,5 juta ton per tahun. Ketua Panja, Panggah Susanto, menilai bahwa permasalahan data merupakan sumber terbesar ketidaktepatan penyaluran. Ia menegaskan bahwa RDKK harus dibenahi secara konsisten sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Anggota Panja, Sonny T. Danaparamita, menyoroti rendahnya serapan pupuk meskipun harga sudah diturunkan 20 persen. Ia menjelaskan bahwa serapan per September baru…

Komisi IV DPR RI memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Sejumlah komoditas utama seperti beras, telur, cabai, hingga gula pasir dinilai mencukupi sehingga masyarakat diimbau tidak perlu khawatir akan potensi kelangkaan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah berada pada level memadai. Ia menyebut, berdasarkan laporan Kementerian Pertanian dalam rapat terakhir, stok di gudang-gudang Bulog masih mencukupi untuk kebutuhan hingga periode Nataru. “Stok beras untuk persiapan Nataru saya kira sangat memadai. Jadi enggak usah khawatir stok di gudang-gudang bulog itu masih cukup besar sehingga…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya ibu hamil Irene Sokoy beserta bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Puan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi agar kejadian tak terulang. “Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani, khususnya di wilayah 3T,” ujar Puan saat konferensi pers usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Puan menyebutkan kejadian ini juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini.…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara, Senin (24/11/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk menelaah hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di seluruh wilayah Sumatera Utara. Anggota BAKN DPR RI, Eka Widodo, menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara harus menjaga marwah dan integritasnya. Dirinya mengingatkan bahwa pemeriksaan keuangan merupakan pilar penting dalam memastikan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini rohnya adalah roh pemeriksaan keuangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Tentu, kami berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa…