- Bambang Patijaya Dukung Pembangunan Pabrik Baterai EV MIND ID
- Komisi I Dukung Pemerintah Desak Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon
- Jateng Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Campak
- Pembahasan Tingkat I RUU PSDK Dimulai, Komisi XIII Tekankan Paradigma Baru Perlindungan Saksi dan Korban
- Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
- Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu
- Presiden Harus Turun Tangan Langsung Selesaikan Tertahannya Kapal Pertamina di Selat Hormuz
- Perang Teluk Belum Usai, Riyono Sampaikan Tiga Langkah Strategis Hadapi Krisis Pangan Global
Author: Redaksi
Komisi XII DPR RI mengawasi kesiapan pasokan energi dan langkah mitigasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), khususnya di tengah kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi. Rapat yang dihadiri oleh Pertamina, PLN, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/12/25). Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana, mengatakan pihaknya telah mendengar langsung paparan kesiapan dari Pertamina dan PLN, terutama terkait antisipasi gangguan akibat cuaca dan potensi bencana. Menurutnya, Jawa Barat saat ini menghadapi intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan rekayasa dan mitigasi yang matang. “Secara khusus untuk di Jawa…
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) serta aturan turunan teknis lainnya guna mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku tahun depan. Hal ini diungkapkannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Mapolda Bali, Kota Denpasar, Kamis (11/12/2025). Desakan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran para Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan, termasuk Kejaksaan Tinggi, mengenai potensi hambatan dalam penegakan hukum jika aturan pelaksana tidak segera tersedia. Tanpa regulasi yang detail, dikhawatirkan terjadi kekosongan hukum atau perbedaan tafsir dalam menangani berbagai kasus pidana di…
Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo, Jawa Timur, yang dinilai berhasil menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Model pengelolaan tersebut dianggap mampu membuktikan bahwa fungsi ekologis dan fungsi ekonomi dapat berjalan beriringan. Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, menyampaikan kekagumannya terhadap kondisi kawasan TNBTS yang tetap terjaga meski aktivitas ekonomi masyarakat berkembang pesat. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan kunjungannya sekitar 25 tahun lalu. “Saya pernah ke sini 25 tahun yang lalu, dan ternyata hutannya bisa dijaga dengan sangat baik. Ini luar biasa. Mudah-mudahan model seperti ini…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa negara harus segera memberikan perhatian serius terhadap isu menurunnya minat generasi muda untuk menjadi dosen maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi X ke Universitas Udayana, Bali, dalam rangka menghimpun aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ia merespons pernyataan dari sejumlah peserta dialog yang menyebutkan bahwa profesi dosen dan PNS mulai tidak diminati. Menurutnya, hal tersebut bukan hanya persoalan tren, tetapi berakar pada masalah kesejahteraan. “Kalau tadi ada pernyataan bahwa besok dosen itu sudah tidak diminati, besok PNS tidak diminati,…
Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, mengikuti kunjungan kerja reses Komisi V ke sejumlah titik lokasi bencana di Kota Padang untuk melihat langsung kondisi pascabencana yang masih menyisakan tantangan besar bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang terdampak. Dalam penjelasannya, Boyman menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya menyoroti perbaikan infrastruktur, tetapi juga kepentingan kemanusiaan. Ia menilai bahwa penanganan terhadap masyarakat yang mengungsi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari kesehatan, kenyamanan, hingga ketersediaan makanan. “Saya selalu menanyakan bagaimana kondisi para pengungsi, tentang kesehatannya, kenyamanannya, bahkan makanannya,” ujar Boyman kepada sinarharapan.com di Bandara Minangkabau,…
Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Barat untuk melihat langsung dampak bencana alam yang terjadi pada 27 November 2025 silam. Sumatera Barat merupakan satu dari tiga provinsi yang terdampak paling parah akibat fenomena siklon tropis yang memicu banjir besar dan kerusakan infrastruktur. Melalui kunjungan ini, Komisi V menegaskan komitmennya untuk mendorong langkah-langkah penanganan dan pemulihan yang lebih cepat dan terarah. Dalam kunjungan tersebut, Tim Komisi V didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum meninjau tiga titik paling kritis, yakni Bantaran Sungai Batang Kuranji, Jalan Lintas Lembah Anai, serta Jembatan Andurian di Kayu Tanam. Ketiga lokasi ini diketahui…
Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat tidak boleh berdampak pada pengurangan hak pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Kamis (11/12/2025). Musthofa menjelaskan bahwa arahan efisiensi yang disampaikan Menteri Keuangan harus dipahami secara tepat oleh pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh daerah pasti akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, namun implementasi di lapangan harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi pegawai. “Semua daerah ini kan tidak ada yang berani untuk tidak melaksanakan perintah pusat. Efisiensi itu oke, tapi yang menjadi hak…
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan bahwa Komisi VIII berkomitmen mendorong penguatan program studi (prodi) kedokteran di UIN Ar-Raniry Aceh. Dorongan tersebut muncul lantaran merespons atas kebutuhan tenaga kesehatan yang memahami konteks kebencanaan di Aceh. Selly menjelaskan bahwa UIN Ar-Raniry memiliki jumlah mahasiswa yang besar dan membutuhkan dukungan kebijakan, terutama pada program-program strategis. “Pak Rektor menyampaikan bahwa ada sekitar 40 ribu mahasiswa yang tersebar di KTKIN (PTKIN), salah satunya di Ar Raniry, yang juga harus mendapatkan perhatian dari Komisi VIII,” ujarnya dalam pertemuan dengan Rektor UIN Ar-Raniry pada rangkaian kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, Rabu…
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan bahwa persyaratan izin penggalangan dana untuk memberi bantuan bagi korban bencana tidak boleh sampai menghambat solidaritas warga. Di fase tanggap darurat atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, prinsip kemanusiaan menuntut kecepatan. Pernyataan ini ia lontarkan menyikapi imbauan Menteri Sosial Saifullah Yusuf tentang kewajiban izin untuk penggalangan dana. “Dalam keadaan darurat, yang utama adalah menyelamatkan nyawa. Maka, mekanisme izin harus disesuaikan, dipermudah, dan jangan menghambat penyaluran bantuan,” ungkap Dini dalam keterangan tertulis yang dikutip sinarharapan.com di Jakarta, Sabtu (13/12/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengungkapkan, kewajiban izin tersebut diatur…
Tingginya ketergantungan impor bahan baku susu Nasional yang mencapai 80 persen menjadi sorotan utama Komisi IV DPR RI dalam upaya menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Persoalan defisit produksi ini menjadi bahasan prioritas saat Komisi IV melakukan kunjungan kerja reses ke peternakan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025). Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengapresiasi pengelolaan peternakan modern yang memiliki populasi sapi perah mencapai 9.000 ekor tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kapasitas produksi industri besar sekalipun saat ini belum mencukupi kebutuhan nasional, terutama dengan adanya agenda besar MBG. “Walaupun hasilnya banyak, tapi ternyata belum…