Author: Redaksi

Komisi III DPR RI menegaskan dukungannya secara penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan di seluruh Indonesia. Dukungan ini dinilai krusial untuk menjamin keadilan struktural bagi para penegak hukum di lingkungan peradilan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Ketua Umum Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/01/2026). “Komisi III DPR RI mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana kerja yang layak, pengawasan yang efektif, serta menjamin keadilan…

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan pentingnya peran pemerintah sebagai pengatur utama dalam menciptakan industri film nasional yang adil dan berkelanjutan. Menurut Yoyok, tanpa regulasi dan pengawasan yang kuat dari pemerintah, industri film nasional akan terus dikuasai oleh kelompok tertentu dan sulit memberikan ruang bagi pelaku kecil serta kreator muda. “Pemerintah harus kuat sebagai filter, penampung, dan pengambil kebijakan. Kalau tidak kuat, semuanya akan bablas,” tegas Yoyok dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menyaring dan mengarahkan…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam pembagian kuota haji nasional. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah saat menyampaikan keterangan DPR RI secara virtual dalam sidang pengujian materiil UU Nomor 14 Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menjelaskan, DPR RI hadir dalam persidangan Perkara Nomor 237/PUU-XXIII/2025 untuk memberikan pandangan kelembagaan atas permohonan uji materiil yang diajukan pemohon. Menurutnya, norma yang dipersoalkan,…

Anggota Komisi I DPR RI, Soleh, menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol) yang kian menjerat masyarakat kecil di berbagai daerah. Berdasarkan pengalamannya saat melakukan reses ke daerah pemilihan, Oleh mengaku hampir di setiap kunjungan selalu mendengar keluhan dan jeritan masyarakat yang menjadi korban. “ketika reses kami ke daerah, saya tidak kurang setiap kali mendengar jeritan-jeritan dari masyarakat yang kurang mampu akibat korban daripada judul. Mereka sampai diancam, diancam-ancam, diusir-usir,” ujar Soleh dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus mengedepankan pemenuhan hak-hak masyarakat, bukan semata-mata menempuh jalur hukum. Hal itu disampaikannya usai engikuti Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, unsur Forkopimda, serta pimpinan dan/atau perwakilan perusahaan, yakni PT Sinar Sawit Perkasa, PT Empat Lawang Agro Perkasa (ELAP),…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nurwahid menegaskan bahwa persoalan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026) yang membahas pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2026. Menurut Hidayat, kendala utama dalam optimalisasi perlindungan perempuan dan anak masih berkutat pada keterbatasan anggaran. Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI pada prinsipnya siap…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menyoroti penurunan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. “Sangat disayangkan karena setiap tahun angka kekerasan perempuan dan anak itu meningkat. Sedangkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga KPAI menurun tahun ini,” kata Politisi Fraksi PDIP ini pada sinarharapan.com usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/01/2026). Legislator Dapil Jawa Barat III ini menilai kondisi ini patut menjadi perhatian…

DPR RI secara resmi menyetujui calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI, setelah sebelumnya Komisi XI DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Pengesahan yang dilakukan merupakan bagian dari mekanisme konstitusional DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan checks and balances terhadap Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. “Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI tersebut, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, tanpa memandang status hukum yang melekat pada mereka. Pernyataan ini disampaikannya untuk merespons maraknya kasus WNI yang terjerat masalah hukum di mancanegara, termasuk dugaan keterlibatan dalam sindikat kejahatan siber (scammer). Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Kerja dengan Kapolri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia menekankan bahwa fungsi perlindungan negara tidak boleh luntur hanya karena seorang warga negara berstatus tersangka atau terpidana di negara lain. “Terkait warga negara kita di…

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas rencana kerja Polri pada Tahun Anggaran 2026. Dalam evaluasi tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan sejumlah catatan strategis yang bernilai krusial untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, evaluasi kinerja Polri tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut cara Polri menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, sikap dan pendekatan aparat kepolisian dalam merespons dinamika sosial menjadi salah satu indikator…