Author: Redaksi

Dalam fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Barat yang telah menerima penyertaan modal daerah dalam jumlah besar. “BUMD-BUMD ini sudah dikasih PMD puluhan miliar, bahkan ada yang sampai Rp100 miliar, tetapi belum memperoleh dividen yang besar atau belum mampu berkontribusi signifikan untuk daerah,” tegas Bahtra saat kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/01/2026) Bahtra menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan manajemen BUMD. Menurutnya, besarnya suntikan modal harus…

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menekankan pentingnya penguatan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kesehatan mental prajurit TNI sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan pencegahan risiko dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, sejumlah peristiwa yang mencuat di ruang publik belakangan ini perlu dijadikan bahan evaluasi bersama guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. “Adanya insiden salah tembak, tindak kekerasan, maupun konflik antaraparat penegak hukum menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembinaan personel. Kita melihat cukup banyak contoh di pemberitaan, baik antar TNI maupun dengan aparat lain. Ini menjadi sinyal bahwa evaluasi harus terus dilakukan,” ungkap Desy kepada sinarharapan.com dalam kunjungan…

Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly mengapresiasi pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPPL) yang dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Junaidi, kedua program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap listrik. Ia menilai Lisdes dan BPPL telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah dan patut untuk terus dilanjutkan. “Kemudian saya ikut mengapresiasi program Lisdes dan BPPL. Saya kira ini adalah program yang sudah sangat dirasakan oleh masyarakat banyak dan cukup kami dukung untuk terus dilanjutkan,” ungkap Junaidi dalam Rapat kerja dengan Komisi XII DPR…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (22/1/2026). Bahtra menilai BUMD di Kalimantan Barat memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan untuk mendorong pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan BUMD tidak hanya dari aktivitas usaha, tetapi juga dari kontribusinya terhadap daerah. “Selain fungsi bisnisnya harus dikedepankan, seberapa banyak manfaat buat masyarakat Kalimantan Barat dan seberapa besar dividen yang bisa dihasilkan,” ujarnya. Menurutnya, dividen…

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai minat wisatawan mancanegara ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ia menyebut capaian kunjungan turis Indonesia kalah jauh dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. “Kalau kita lihat data, Malaysia pada 2025 menargetkan 40 juta wisatawan dan terealisasi 38 juta. Thailand juga sudah mencapai 39 juta, sementara Vietnam yang dulu di bawah kita kini sudah di angka 22 juta,” ujar Bambang Haryo dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Ia mengungkapkan, kondisi tersebut menunjukkan daya tarik…

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menekankan bahwa kehadiran negara di kawasan perbatasan tidak boleh hanya dimaknai sebatas simbol kedaulatan atau pembangunan infrastruktur fisik semata. Menurutnya, hakikat ‘hadirnya negara’ adalah ketika masyarakat perbatasan bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tanpa harus bergantung ke negara tetangga. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menyusun skema subsidi logistik dan kebijakan harga khusus pangan bagi warga di beranda negara tersebut. “Kalau kita berbicara perbatasan wilayah negara, jangan semata-mata hanya berbicara simbol kedaulatan. Kata kuncinya negara harus hadir. Bagaimana saudara-saudara kita di perbatasan itu tidak merasakan kebutuhan pokok yang mahal dan bahkan…

Komisi XI DPR RI mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) guna menciptakan ekosistem yang sehat, efisien, dan berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan industri aset kripto yang bertanggung jawab. Jelas Fauzi Amro sebagaimana mengemuka dalam kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).…

Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, menyoroti kompleksitas persoalan ketenagakerjaan yang tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut iklim usaha dan kesejahteraan pekerja. Ia menilai kebijakan magang dan upah yang dibahas bersama Kementerian Ketenagakerjaan perlu disusun secara terintegrasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. “Ini yang akan memanggul sekian banyak jutaan tenaga kerja yang mana mungkin 60% itu lulusan atas. Jadi salah satu, nah meskipun ini karena Bapak di tenaga kerjaan, tentu ini selintas sektoral, jadi memang perlu koordinasi yang dekat gitu dengan kementerian lain,” ujar Sihar dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung…

Komisi IX DPR RI menerima perwakilan pekerja PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang mengadukan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Pengaduan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Kuasa hukum perwakilan pekerja menyebut lebih dari 100 karyawan yang mayoritas di tingkat operator diberhentikan dengan tuduhan praktik KKN tanpa proses yang dinilai adil. Dalam rapat tersebut, dijelaskan pula bahwa polemik PHK telah melalui proses mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil mediasi merekomendasikan agar PT ASDP membatalkan PHK dan mempekerjakan kembali karyawan yang diberhentikan namun anjuran tersebut hingga kini belum dijalankan oleh perusahaan. Wakil Ketua Komisi IX…

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Toha mendukung penuh langkah tegas KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pihaknya juga minta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang notabene merupakan mitra kerja Komisi II DPR untuk memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kepala daerah. Terlebih, setelah sejumlah kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam hitungan hari. “Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur,”ujar M. Toha dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa, (20/1/2026). Politisi dari Fraksi PKB ini juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk fokus…