Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menerima keluhan dan curhatan masyarakat Kabupaten Bombana dan Kolaka, saat melakukan reses di Sulawesi Tenggara. Keluhan itu, mulai dari masalah rendahnya harga jual gabah, akses komunikasi, sampai persoalan pertanahan warga. “Bagi saya, bertemu dengan masyarakat tidak harus di masa reses. Namun di masa reses tentu kami memiliki waktu yang lebih luas untuk menjangkau daerah-daerah pelosok yang ada di Dapil saya,” ujar Bahtra melalui pesan singkatnya kepada sinarharapan.com di Jakarta, Jumat (17/10/2025). Bak pucuk dicinta ulam pun tiba, masyarakat pun antusias menyambut kedatangan Bahtra. Tidak hanya itu, sejumlah keluhan, permasalahan disampaikannya kepada wakil rakyat dari Daerah…

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan komitmen DPR dalam mengawal penegakan etika penyiaran nasional pasca tayangan kontroversial di Trans 7 yang dinilai menyinggung komunitas santri dan pesantren.  Dalam pertemuan bersama Himpunan Alumni Santri Lirboyo, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Trans 7, Cucun mengapresiasi langkah cepat KPI menjatuhkan sanksi penghentian tayangan program Expose Uncensored. Menurut Cucun, tindakan penghentian tayangan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral lembaga penyiaran publik terhadap keberagaman sosial dan nilai-nilai keagamaan di Indonesia. “Kami mengapresiasi langkah KPI yang sudah mengambil tindakan cepat dengan menjatuhkan sanksi penghentian program. Bahkan…

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal menegaskan bahwa polemik tayangan Exposé Uncensored di Trans 7 harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, terutama pelaku industri media, untuk menjaga nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan dalam ruang publik Indonesia. “Ini merupakan satu catatan pelajaran sejarah bagi kita semua, bagaimana kita hidup di Republik tercinta ini, menjunjung tinggi asas-asas kehidupan berbangsa dan bernegara, saling menghargai, saling menghormati, serta memahami tentang kebhinekaan,” ujar Cucun dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Cucun mengingatkan bahwa ruang publik, baik televisi, radio, maupun media sosial, memiliki tanggung jawab besar terhadap harmoni…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai tayangan program Exposé Uncensored Trans7 yang menyinggung kehidupan pesantren sebagai bentuk karya jurnalistik yang “rendah dan tidak mendidik.” Ia menegaskan bahwa program tersebut telah melanggar prinsip dasar jurnalisme dan menunjukkan ketidaktahuan terhadap realitas sosial serta nilai-nilai pesantren di Indonesia. “Ini bukan karya jurnalistik yang mendidik, tapi contoh buruk dari cherry picking narasi. Cerita sudah dibentuk dulu, baru dicocokkan dengan potongan fakta yang tidak utuh,” ujar Maman dalam pertemuan DPR RI persama Dirjen Komunikasi Publik Dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital RI, Komisi Penyiaran Indonesia, Direktur Utama Trans7 Dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyerahkan bantuan berupa bibit kelapa dalam sebanyak 11.000 batang kepada masyarakat Desa Kalinanas, Wonosamodro, Boyolali, Jawa Tengah. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan rakyat yang berkelanjutan. “Potensi pertanian dan perkebunan di Boyolali luar biasa. Saya berharap bantuan bibit kelapa dalam ini bisa menjadi pemicu semangat bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha taninya, meningkatkan pendapatan, dan menjaga kemandirian ekonomi desa,” ujar Kharis dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Diketahui, dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan soal masa depan pertanian Indonesia berada di ambang risiko serius jika regenerasi petani tidak segera dilakukan. Ia mengingatkan, semakin sedikitnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian bisa mengancam keberlanjutan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. “Sekarang makin sulit mencari orang yang mau nandur, apalagi anak muda. Mereka lebih tertarik kerja di pabrik daripada turun ke sawah. Kalau ini dibiarkan, sepuluh tahun lagi kita bisa kekurangan petani,” ujar Saan saat membuka agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). Terbukti, data nasional menunjukkan urgensi yang disampaikan bukan tanpa…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian rakyat. Program unggulan pemerintah ini disebut mampu membuka banyak peluang kerja dan usaha di berbagai daerah. Menurut Nuroji, salah satu dampak ekonomi paling nyata dari pelaksanaan MBG adalah terciptanya lapangan kerja baru di tingkat lokal. Melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, banyak masyarakat yang bisa terserap sebagai tenaga kerja. “Setiap satu dapur atau SPPG bisa menyerap hingga 47 orang tenaga kerja. Jadi, MBG ini bukan hanya bicara soal gizi…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa infrastruktur pertanian berperan krusial menentukan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi para petani bukan hanya soal produksi, melainkan biaya distribusi yang tinggi akibat buruknya akses jalan dan irigasi dari hulu hingga hilir. “Kalau jalannya rusak, ongkos angkut jadi mahal. Akibatnya harga di tingkat petani jatuh, tapi harga di pasar naik. Jadi infrastruktur bukan sekadar jalan, tapi penentu nasib petani dan harga pangan,” ujar Saan di sela-sela agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). Saan mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah lumbung pangan…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan pendapatnya terkait polemik pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibebankan pada APBN. Anis sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya yang tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibebankan pada APBN. “Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung, kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar,” paparnya dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta,…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa fondasi utama untuk membangun ketahanan pangan nasional terletak pada tiga aspek mendasar yakni irigasi, pupuk, dan kesejahteraan petani. Ia menyebut, tanpa memperkuat tiga fondasi ini, target swasembada pangan dan cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tidak akan pernah tercapai secara berkelanjutan. “Kalau kita bicara ketahanan pangan, jangan hanya fokus pada hasil panen atau produksi beras. Pondasi utamanya ada di irigasi yang baik, pupuk yang tersedia dan terjangkau, serta petani yang sejahtera. Kalau salah satu rapuh, seluruh sistem pangan kita ikut goyah,” ujar Saan Mustopa dalam dalam agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI…