Author: Redaksi

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menyoroti belum optimalnya realisasi program Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akibat minimnya anggaran, serta belum kuatnya struktur dan otoritas kelembagaan di daerah. Ia mendorong Kemenparekraf memanfaatkan para mitra legislatif untuk memperluas sosialisasi dan menjangkau pelaku ekonomi kreatif hingga ke daerah-daerah. “Kalau di atas kertas, kemajuan dan konsep-konsep kerjanya sudah sangat baik. Tapi kalau kemudian kita membandingkan dengan anggaran yang mereka miliki, kita terus-terusan tidak terlalu optimis bahwa yang tertulis di atas kertas itu bisa dicapai,” ujar Samuel dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ekonomi Kreatif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI, Mardani Ali Sera yang juga dalam kapasitasnya sebagai Perwakilan Parlemen Anggota PUIC , menegaskan kembali pentingnya mempertahankan komitmen mendukung pembebasan rakyat Palestina. Hal itu ditegaskan Mardani pada pertemuan dengan Asisten Menteri Luar Negeri Bidang Parlemen di Kairo, Mesir, Kamis (26/6/2025) Diketahui, salah satu dari resolusi Deklarasi Jakarta pada pertemuan Konferensi ke-19Parlemen Antar-Negara OKI atau Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC) di Jakarta beberapa waktu silam, ditegaskan bahwa Parlemen OKI komitmen untuk mendukung pembebasan Palestina. Karena itu, kunjungan diplomasi ke Mesir ini adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. “Dalam berbagai kesempatan Indonesia senantiasa memberi support, untuk…

Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, menekankan pentingnya penataan ulang regulasi pengelolaan hutan nasional demi kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Sturman, UU No. 41 Tahun 1999 yang menjadi dasar pengelolaan kehutanan saat ini sudah tidak lagi cukup menjawab kompleksitas persoalan kehutanan nasional. Ia menyebut banyaknya aturan sektoral yang tumpang tindih menjadi kendala serius dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. “Undang-undang ini sudah dari awal era reformasi. Sekarang banyak peraturan yang tumpang tindih. Kementerian Kehutanan punya aturan sendiri, BPN juga punya, begitu juga dengan (Kementerian) ATR. Ini yang harus kita samakan, supaya pengelolaan hutan (yang salah saat ini)…

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk menyiapkan berbagai skenario guna merespons beragam isu aktual yang tengah ramai di masyarakat, hingga di media sosial. “BAM harus menyiapkan berbagai skenario bagaimana menanggapi isu-isu yang memang sedang ramai,” kata Saan kepada sinarharapan.com seusai memimpin Rapat Penggantian dan Penetapan Ketua BAM DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). BAM DPR RI juga harus untuk menyiapkan skenario dalam merespons aspirasi masyarakat di daerah-daerah, hingga aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan mendatangi DPR RI. “Bahkan, mereka yang meminta waktu lewat mekanisme, misalnya mengirim surat dan sebagainya, semua ini…

Praktik penambangan batu bara tidak hanya menyisakan kekayaan energi, tetapi juga meninggalkan jejak berupa lahan bekas tambang yang luas. Namun, kewajiban untuk memulihkan area ini seringkali terabaikan. Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, dengan tegas menyatakan bahwa setiap perusahaan tambang memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang. Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Rocky Candra menyoroti banyaknya aduan dan temuan langsung di lapangan mengenai lahan bekas tambang yang terbengkalai. “Ini bukan hanya masalah lingkungan,…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak tidak langsung dari konflik Israel-Iran. “Kita memahami bahwa situasi geopolitik global bisa membawa dampak yang luas pada sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk legislatif dan eksekutif, untuk terus berkoordinasi agar perlindungan bagi pekerja semakin kuat,” ujar Netty melalui rilis yang diterima reportasebisnis.com, Rabu (25/6/2025). Netty menilai perlu adanya penguatan perlindungan bagi pekerja Indonesia, khususnya di sektor ekspor dan informal yang berisiko tinggi terdampak dinamika global. “Adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk mitigasi terhadap…

Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan keberlanjutan kawasan hutan dalam proses revisi Undang – Undang Kehutanan. Menurutnya, revisi yang saat ini tengah dibahas di Panitia Kerja (Panja) harus mampu memperkuat aspek ekologis tanpa mengabaikan tanggung jawab industri. “Poin-poin krusial yang tengah dibahas meliputi definisi hutan dan perizinan penggunaan kawasan hutan. Kami sedang mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, masyarakat adat, hingga organisasi lingkungan seperti WALHI dan Greenpeace,” ujar Jaelani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Revisi UU Kehutanan dengan Asosiasi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Lebih lanjut, Jaelani…

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Macan Yusuf menegaskan Pulau-pulau di Indonesia tidak boleh diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). “Pulau-pulau di Indonesia dilarang diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). Artinya, pihak asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia kecuali menyewa sewa dalam jangka waktu tertentu,” ujar Dede kepada wartawan, Selasa (24/6/2025). Hal itu diungkapkan Dede menyusul adanya dugaan penjualan pulau ke pihak asing setelah empat pulau kecil Indonesia muncul di katalog situs jual beli pulau Private Islands Online. Pihaknya mendesak Pemerintah untuk segera…

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengecam keras beredarnya informasi penjualan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yang ditawarkan secara terbuka di situs properti internasional. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dan meminta pemerintah segera menelusuri serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. “Ini persoalan serius. Bagaimana mungkin pulau-pulau di kawasan konservasi laut bisa ditawarkan ke investor asing secara terang-terangan? Ini menunjukkan tata kelola kita rapuh,” tegas Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (23/06/2025). Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Rintan, Mala, Tokongsendok, dan Nakob. Penawaran tersebut menampilkan embel-embel…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengkritik penghadangan dan penahanan sementara terhadap tiga mahasiswa oleh aparat pengamanan saat mereka menggelar aksi protes secara damai dalam momen kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Blitar, Jawa Timur. Ia meminta aparat keamanan agar tidak bereaksi berlebihan apalagi bertindak represif menghadapi sejumlah mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Abdullah menilai, penghadangan terhadap mahasiswa merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Aksi mahasiswa yang membentangkan poster kritik terhadap…