- Koperasi Setjen DPR Tumbuh Positif, Rudi Rochmansyah Targetkan Seluruh Kantin Bersertifikat Halal dan Perkuat Usaha Non-Simpan Pinjam
- Buruknya Komunikasi Antar instansi, Komisi VII Desak Koordinasi Real Demi Majukan UMKM & Pariwisata Kalteng
- Jalur Udara Kualanamu-Rembele Resmi Dibuka Kembali, DPR Pastikan Takengon-Bener Meriah Gak Bakal Terisolasi
- Jalan dan Jembatan Putus, Bantuan Sulit Masuk! Komisi V DPR RI Tegaskan Satgas Rehabilitasi Prabowo Penting untuk Integrasi Penanganan Pascabencana
- Pesta Tahun Baru Rawan Narkoba! DPR Ingatkan Imigrasi: Jumlah WNA Meningkat di Akhir Tahun, Pengawasan Harus Diperketat Demi Keamanan Dalam Negeri
- DPR Minta Perlindungan Pendapatan Riil Diperkuat, Jangan Sampai Inflasi Rendah Disebabkan Menurunnya Permintaan Masyarakat
- Hentikan Illegal Logging di Konsesi Tambang! Komisi XII DPR RI Sentil PT Agincourt: Lahan 130 Ribu Hektare Jadi Tanggung Jawab Penuh, Bukan Cuma 600 Hektare
- Setjen Teken MoU dengan KAI dan KCIC, Tuntut Pelayanan yang Aman, Nyaman, dan Profesiona
Author: Redaksi
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi lonjakan arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menekankan bahwa keselamatan transportasi harus tetap menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Menurut Politisi Partai Gerindra ini, para mitra kerja Komisi V sudah berpengalaman menangani persoalan mudik dari tahun ke tahun. Namun, kunci utama keberhasilan tetap terletak pada sinergitas koordinasi antarinstansi, mulai dari BMKG, Basarnas, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Perhubungan. “Sarana dan prasarana disiapkan oleh Kementerian PUPR, moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan, sementara BMKG dan Basarnas berperan penting dalam…
Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswari Suwardi menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselamatan masyarakat dalam menghadapi arus Natal dan Tahun Baru (Nataru), membahas kesiapan pemerintah dan mitra kerja dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko perjalanan. Dalam kunjungannya ke Makassar bersama tim, para mitra Komisi V telah mepaparkan berbagai kesiapan mengantisipasi risiko tersebut. Ia menilai pemerintah dan mitra sudah menunjukkan langkah-langkah antisipatif yang cukup positif. seluruh pihak telah berupaya maksimal untuk mencegah terjadinya insiden, dengan cita-cita bersama mencapai zero accident. “Saya melihat pemerintah dan mitra-mitra kami sudah cukup siap dan melakukan berbagai langkah antisipasi. Target kita tentu zero accident,…
Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan arus Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menilai, di tengah meningkatnya mobilitas dan ancaman cuaca ekstrem, negara tidak boleh lengah dan harus hadir secara nyata melalui sistem kesiapsiagaan yang terintegrasi dan responsif. Ia mengapresiasi langkah Basarnas yang telah membentuk unit-unit siaga di tingkat kabupaten, terutama di wilayah yang rawan bencana. Namun, ia menekankan bahwa efektivitas unit tersebut akan jauh lebih optimal apabila diperkuat dengan koordinasi lintas sektor. Demikian diungkapkanya usai melakukan pertemuan dalam Rangka Kunjungan Kerja Reses guna membahas strategi, program kerja…
Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama mengatakan, saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak akibat banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat adalah rumah. “Yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana adalah hunian (rumah) dan perbaikan infrastruktur. Mereka tidak punya apa-apa lagi, rumah-rumah hancur akibat banjir dan longsor,” kata Ade Rezki Pratama dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Minggu (14/12/2025). “Saat ini kita sedang mendata hunian yang akan dibangun di Pelembayan, Maninjau, dan beberapa daerah lain yang terkena bencana. Kita masih menunggu data yang akurat,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Selain hunian yang layak, masyarakat yang mengalami…
Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat dalam menjaga keberlanjutan cagar budaya dan pengelolaan kawasan adat Bali Aga di Kabupaten Karangasem. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai melakukan kunjungan lapangan ke salah satu situs cagar budaya peninggalan Raja Karangasem. Lestari mengapresiasi Pemerintah Daerah Karangasem yang dinilainya mampu merawat situs tersebut dengan baik. Kondisi bangunan masih terjaga dan terpelihara, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan warisan budaya leluhur. “Salah satu cagar budaya yang dibangun pada waktu yang lalu oleh Raja Karangasem ini kondisinya masih sangat terawat dan bagus. Saya memberikan apresiasi kepada Pemda,” ujarnya Lestari Moerdijat saat…
Komisi IV DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku susu yang masih mencapai 80 persen. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV ke peternakan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025). Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan bahwa isu ketahanan pangan harus dipandang secara lebih komprehensif, tidak hanya sebatas beras dan jagung. Menurutnya, susu merupakan sumber protein strategis yang justru belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah. “Fakta menunjukkan bahwa 80 persen kebutuhan…
Komisi XII DPR RI mengawasi kesiapan pasokan energi dan langkah mitigasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), khususnya di tengah kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi. Rapat yang dihadiri oleh Pertamina, PLN, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/12/25). Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana, mengatakan pihaknya telah mendengar langsung paparan kesiapan dari Pertamina dan PLN, terutama terkait antisipasi gangguan akibat cuaca dan potensi bencana. Menurutnya, Jawa Barat saat ini menghadapi intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan rekayasa dan mitigasi yang matang. “Secara khusus untuk di Jawa…
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) serta aturan turunan teknis lainnya guna mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku tahun depan. Hal ini diungkapkannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Mapolda Bali, Kota Denpasar, Kamis (11/12/2025). Desakan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran para Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan, termasuk Kejaksaan Tinggi, mengenai potensi hambatan dalam penegakan hukum jika aturan pelaksana tidak segera tersedia. Tanpa regulasi yang detail, dikhawatirkan terjadi kekosongan hukum atau perbedaan tafsir dalam menangani berbagai kasus pidana di…
Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo, Jawa Timur, yang dinilai berhasil menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Model pengelolaan tersebut dianggap mampu membuktikan bahwa fungsi ekologis dan fungsi ekonomi dapat berjalan beriringan. Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, menyampaikan kekagumannya terhadap kondisi kawasan TNBTS yang tetap terjaga meski aktivitas ekonomi masyarakat berkembang pesat. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan kunjungannya sekitar 25 tahun lalu. “Saya pernah ke sini 25 tahun yang lalu, dan ternyata hutannya bisa dijaga dengan sangat baik. Ini luar biasa. Mudah-mudahan model seperti ini…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa negara harus segera memberikan perhatian serius terhadap isu menurunnya minat generasi muda untuk menjadi dosen maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi X ke Universitas Udayana, Bali, dalam rangka menghimpun aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ia merespons pernyataan dari sejumlah peserta dialog yang menyebutkan bahwa profesi dosen dan PNS mulai tidak diminati. Menurutnya, hal tersebut bukan hanya persoalan tren, tetapi berakar pada masalah kesejahteraan. “Kalau tadi ada pernyataan bahwa besok dosen itu sudah tidak diminati, besok PNS tidak diminati,…