Author: Redaksi

Anggota Komisi I DPR RI, Soleh, menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol) yang kian menjerat masyarakat kecil di berbagai daerah. Berdasarkan pengalamannya saat melakukan reses ke daerah pemilihan, Oleh mengaku hampir di setiap kunjungan selalu mendengar keluhan dan jeritan masyarakat yang menjadi korban. “ketika reses kami ke daerah, saya tidak kurang setiap kali mendengar jeritan-jeritan dari masyarakat yang kurang mampu akibat korban daripada judul. Mereka sampai diancam, diancam-ancam, diusir-usir,” ujar Soleh dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus mengedepankan pemenuhan hak-hak masyarakat, bukan semata-mata menempuh jalur hukum. Hal itu disampaikannya usai engikuti Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, unsur Forkopimda, serta pimpinan dan/atau perwakilan perusahaan, yakni PT Sinar Sawit Perkasa, PT Empat Lawang Agro Perkasa (ELAP),…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nurwahid menegaskan bahwa persoalan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026) yang membahas pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2026. Menurut Hidayat, kendala utama dalam optimalisasi perlindungan perempuan dan anak masih berkutat pada keterbatasan anggaran. Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI pada prinsipnya siap…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menyoroti penurunan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. “Sangat disayangkan karena setiap tahun angka kekerasan perempuan dan anak itu meningkat. Sedangkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga KPAI menurun tahun ini,” kata Politisi Fraksi PDIP ini pada sinarharapan.com usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/01/2026). Legislator Dapil Jawa Barat III ini menilai kondisi ini patut menjadi perhatian…

DPR RI secara resmi menyetujui calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI, setelah sebelumnya Komisi XI DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Pengesahan yang dilakukan merupakan bagian dari mekanisme konstitusional DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan checks and balances terhadap Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. “Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI tersebut, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, tanpa memandang status hukum yang melekat pada mereka. Pernyataan ini disampaikannya untuk merespons maraknya kasus WNI yang terjerat masalah hukum di mancanegara, termasuk dugaan keterlibatan dalam sindikat kejahatan siber (scammer). Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Kerja dengan Kapolri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia menekankan bahwa fungsi perlindungan negara tidak boleh luntur hanya karena seorang warga negara berstatus tersangka atau terpidana di negara lain. “Terkait warga negara kita di…

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas rencana kerja Polri pada Tahun Anggaran 2026. Dalam evaluasi tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan sejumlah catatan strategis yang bernilai krusial untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, evaluasi kinerja Polri tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut cara Polri menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, sikap dan pendekatan aparat kepolisian dalam merespons dinamika sosial menjadi salah satu indikator…

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menekankan pentingnya penguatan mitigasi lingkungan sebagai fondasi utama ketahanan bencana nasional. Menurutnya, perlindungan lingkungan harus diarahkan pada langkah pencegahan yang nyata dan terukur. Politisi Fraksi PKB ini menilai peningkatan resiko bencana ekologis menuntut negara untuk lebih serius memperkuat instrumen mitigasi, terutama melalui intervensi teknis yang langsung berdampak di lapangan. “Anggaran seharusnya difokuskan untuk peralatan pencegahan, pembangunan laboratorium, serta pemantauan polusi udara dan air agar risiko bencana bisa ditekan sejak awal,” ujar Ratna dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Legislator Dapil Jawa…

Ketidaksinkronan regulasi antara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dinilai berpotensi menghambat perlindungan hak serta pemenuhan kese1jahteraan keluarga perkawinan campuran di Indonesia. Perbedaan perlakuan hukum tersebut tidak hanya berdampak pada status pasangan dan anak warga negara Indonesia (WNI), tetapi juga memengaruhi keberlangsungan kehidupan keluarga secara sosial dan ekonomi. Persoalan ini menjadi perhatian Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) dan Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (APAB), Senayan, Jakarta, Senin, (26/1/2026). Dalam rapat tersebut, para pemangku kepentingan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi keluarga perkawinan campuran akibat masih adanya kebijakan yang menyamakan pasangan atau…

Anggota Komisi XIII DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta pemerintah tidak berhenti pada langkah administratif dalam mencabut izin 28 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kerusakan ekologis penyebab bencana di Sumatra. Ia menekankan pentingnya penyampaian rencana pemulihan lingkungan secara terbuka kepada publik agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Hal tersebut disampaikan Al Muzzammil dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). “Tadi banyak teman-teman memberikan perhatian dan apresiasi terhadap pencabutan izin dari 28 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam perusahaan ekologis yang berdampak pada bencana Sumatra. Kita apresiasi pencabutan tersebut,…