Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Fikarno, menegaskan pentingnya penguatan matra udara sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional, khususnya dalam mendukung pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Dhomber, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (28/01/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPR RI memperoleh berbagai informasi strategis terkait kondisi dan kesiapan markas udara di wilayah tersebut. Dave menyampaikan bahwa masukan dan paparan yang diterima menjadi bahan penting untuk memperluas pemahaman Komisi I mengenai kebutuhan pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara. “Kami mendapatkan informasi yang sangat berharga dan…

Read More

Perusahaan ride hailing, PT GoTo Gojek Tokopedia, kembali menunjukkan peran aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengendara dengan meluncurkan empat komitmen dalam acara Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra pada Selasa, 27 Januari 2025. Komitmen yang disampaikan dalam Bakti GoTo untuk Negeri mencakup perlindungan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan), Bonus Hari Raya, Bursa Kerja Mitra Gojek, Usaha Mitra Swadaya, dan Beasiswa untuk mitra ataupun keluarganya. Keempat inisiatif yang dirancang merupakan kontribusi jangka panjang dari perusahaan dalam memperkuat ekosistem kerja yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait…

Read More

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menegaskan dukungan Komisi III DPR RI terhadap penguatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam upaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, serta pemulihan kerugian keuangan negara. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua KPK yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Dede Indra menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada pimpinan KPK beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, langkah-langkah yang telah dilakukan KPK, terutama dalam penanganan perkara korupsi…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menyambut positif kebijakan pemerintah yang akan memberikan bonus dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah bagi para atlet peraih medali. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam menghargai perjuangan dan pengorbanan atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. “Keputusan pemerintah memberikan bonus dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah bagi atlet peraih medali mengirimkan sinyal yang sangat baik bahwa negara benar-benar menghargai keringat dan pengorbanan para atlet,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Lebih lanjut, Eva menegaskan bahwa penghargaan tersebut dapat…

Read More

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan perencanaan keuangan yang matang sejak awal tahun menjadi kunci agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan anggaran diharapkan lebih terarah dan mampu mendukung kinerja kelembagaan secara menyeluruh. Dalam kegiatan sosialisasi strategi keuangan di awal tahun anggaran 2026, ia juga menyampaikan evaluasi perencanaan keuangan di tahun sebelumnya. Evaluasi ini, jelasnya, tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan teknis setiap program yang telah dirancang sepanjang tahun berjalan. “Evaluasi di awal tahun penting untuk memastikan seluruh kegiatan memiliki kualitas yang lebih baik, baik dari sisi…

Read More

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan catatan terkait alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di tengah masifnya penanganan bencana alam. Lasarus menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada rehabilitasi pascabencana hingga melupakan pemeliharaan infrastruktur rutin di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Hal ini menjadi perhatian lantaran munculnya risiko “bencana baru” berupa kerusakan infrastruktur yang meluas jika anggaran preservasi dialihkan secara besar-besaran untuk penanganan darurat. Menurutnya, konektivitas yang tidak terjaga akan berimplikasi langsung pada tingginya biaya logistik dan harga pangan di tingkat masyarakat. “Kalau kita tidak pelihara, kemudian timbul bencana baru berupa jalan putus di mana-mana,…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan antara kesejahteraan Hakim dengan para Panitera dan Jurusita di lingkungan pengadilan. Ia mendesak agar kenaikan tunjangan bagi jajaran kepaniteraan segera direalisasikan untuk menciptakan kesetaraan kerja di lembaga peradilan. Hal tersebut disampaikannya usai menerima aspirasi dari perwakilan Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menjelaskan, kedatangan para Panitera ke DPR dipicu oleh telah naiknya tunjangan Hakim baru-baru ini. Menurutnya, ekosistem persidangan merupakan satu kesatuan kerja yang tidak bisa dipisahkan hanya pada satu profesi saja.”Di dalam ruang persidangan itu…

Read More

Komisi III DPR RI menegaskan dukungannya secara penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan di seluruh Indonesia. Dukungan ini dinilai krusial untuk menjamin keadilan struktural bagi para penegak hukum di lingkungan peradilan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Ketua Umum Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/01/2026). “Komisi III DPR RI mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana kerja yang layak, pengawasan yang efektif, serta menjamin keadilan…

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan pentingnya peran pemerintah sebagai pengatur utama dalam menciptakan industri film nasional yang adil dan berkelanjutan. Menurut Yoyok, tanpa regulasi dan pengawasan yang kuat dari pemerintah, industri film nasional akan terus dikuasai oleh kelompok tertentu dan sulit memberikan ruang bagi pelaku kecil serta kreator muda. “Pemerintah harus kuat sebagai filter, penampung, dan pengambil kebijakan. Kalau tidak kuat, semuanya akan bablas,” tegas Yoyok dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menyaring dan mengarahkan…

Read More

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam pembagian kuota haji nasional. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah saat menyampaikan keterangan DPR RI secara virtual dalam sidang pengujian materiil UU Nomor 14 Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menjelaskan, DPR RI hadir dalam persidangan Perkara Nomor 237/PUU-XXIII/2025 untuk memberikan pandangan kelembagaan atas permohonan uji materiil yang diajukan pemohon. Menurutnya, norma yang dipersoalkan,…

Read More