Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengapresiasi atas dibentuknya Kementerian HAM di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, presiden periode ini memiliki keseriusan terkait dengan pembangunan kesadaran HAM dan peningkatan pembelaan terhadap hak ajaran manusia. “itu dibuktikan (dengan) dibentuknya Kementerian baru, yaitu kementerian HAM yang kita harapkan bisa berkolaborasi dengan komunitas HAM terkait dengan pembangunan HAM,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Ia pun berharap, Komnas HAM dalam kolaborasinya dengan Kementerian HAM terkait dengan penuntasan kasus-kasus pembangunan HAM yang masuk. Ia pun mengaku bahwa Komisi XIII siap mengawal penuntasan isu tersebut…

Read More

Keresahan melanda calon jemaah haji Indonesia menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M. Setelah kabar baik penurunan biaya haji menjadi Rp55,4 juta, kini muncul isu pembatasan usia maksimal 90 tahun oleh Kerajaan Arab Saudi yang memicu kekhawatiran di tanah air. Hal ini, ditambah dengan antrean haji yang sudah mencapai 5 juta orang. Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, dengan tegas meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera melakukan antisipasi, memberikan penjelasan, dan kepastian kepada masyarakat. “Isu pembatasan usia ini meresahkan juga, mungkin perlu antisipasi dan skema, karena sudah ada info bahwa ada jemaah narik setoran haji karena kalau dihitung-hitung secara usia,…

Read More

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG/Elpiji) bersubsidi di Lampung, khususnya menjelang Idulfitri 1446 H/2025 M. Pernyataan ini disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu (12/3/2025). Perlu diketahui, Provinsi Lampung merupakan gerbang transportasi utama menuju provinsi-provinsi lainnya di kawasan Sumatra, khususnya untuk distribusi energi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG bersubsidi menjadi prioritas utama, terutama menjelang dan setelah Idulfitri. “Pengawasan terhadap lembaga penyalur sangat diperlukan untuk…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan mitigasi bencana dalam menghadapi cuaca ekstrem yang kini semakin sering terjadi. Sebab itu, ia menekankan, kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti banjir dan longsor, membutuhkan perhatian serius dari seluruh stakeholder terkait, terutama soal prediksi dan penanganan teknis di lapangan. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke TBBM Panjang Pertamina (Persero) dan PLN UID Lampung, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (12/3/2025). Pada kesempatan yang sama, ia mengapresiasi peran berbagai pihak, termasuk PLN yang telah memberikan bantuan kepada korban banjir di Bekasi.…

Read More

Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya pemberantasan mafia migas di sektor energi untuk menjaga perekonomian nasional. Ia mengaku pernah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2014 untuk melakukan reformasi tata kelola energi, namun hal tersebut tidak dilakukan. “Pada periode 2009-2014, saya menjadi Anggota DPR di Komisi VII yang saat itu bermitra dengan Menteri ESDM, di mana terdapat Pertamina di dalamnya. Saat itu, saya mencurigai adanya mafia migas dan mengusulkan agar tata kelola energi Indonesia direformasi. Alhamdulillah, kini indikasi adanya mafia migas terbukti. Bahkan yang lebih mengecewakan, ada kolaborasi antara pihak luar dan dalam negeri,” ungkap…

Read More

Komisi XIII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa (11/3/2025) di Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Komisi XIII mendorong agar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dijadikan mata pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya PPKn dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. “Kami mendorong agar PPKn menjadi mata pelajaran wajib di SD hingga SMA, dan juga masuk sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Ini penting agar generasi muda kita memiliki pemahaman yang kuat…

Read More

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI serta Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Rabu (12/3/2025). Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said, menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan menekankan perlunya perbaikan untuk pelaksanaan haji 2025. Sigit menyoroti berbagai kendala yang dialami jemaah haji tahun lalu akibat permasalahan teknis maskapai Garuda Indonesia, termasuk pesawat yang mengalami kerusakan dan AC yang tidak berfungsi dengan baik. “Tahun 2024, kita melihat ada beberapa masalah krusial di penerbangan haji, khususnya…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah memberikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada Kamis (6/3) lalu. Penangkapan dilakukan terhadap penyelundup senjata api yakni Yuni Enumbi yang merupakan mantan anggota TNI dan dua orang lainnya. “Penggagalan penyelundupan senjata api oleh Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 patut diapresiasi oleh semua pihak, karena keberhasilan ini membawa kedamaian di bumi Cenderawasih,” ujar Mas Abduh sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Rabu (12/3/2025). Yuni Enumbi diketahui menyelundupkan senjata api dengan modus memasukannya dalam tabung kompresor yang dikemas sebagai paket…

Read More

Isu pemberdayaan politik perempuan merupakan isu menarik yang perlu terus didiskusikan. Saat ini, pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui dua strategi yakni advokasi dan capacity building. Fokus advokasi gerakan perempuan adalah mendorong 30% keterwakilan perempuan di lembaga politik dan partai politik. Dalam mewujudkan hal ini, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI terus mendorong gerakan perempuan dalam politik. Melalui forum silaturahmi (12/03/2025), GKR Hemas mengundang pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) serta perwakilan dari partai politik. Dalam forum ini, GKR Hemas memberikan arahan akan pentingnya membangun politik yang Implementatif. “Perlu ada penajaman isu-isu…

Read More

Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menilai sengkarut mega korupsi produk minyak menjadi momentum melakukan reformasi dan bersih-bersih di internal Pertamina. Menurutnya, reformasi perlu dilakukan melalui perombakan manajemen agar terjadi penyegaran dan memenuhi tanggung jawab moral atas kasus yang menimpa Pertamina. “Pertamina harus melakukan perombakan manajemen, reformasi internal sebagai tanggung jawab moral atas kelalaian perusahaan, sehingga publik memberikan kepercayaan,” ujar Subardi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan, kasus mega korupsi Pertamina sangat merugikan masyarakat.…

Read More