Author: Redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, angkat bicara terkait perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pernyataan tersebut muncul setelah Bank Dunia merilis laporan yang menyebutkan 60,3% masyarakat Indonesia masih tergolong miskin dari total penduduk 285,1 juta jiwa pada 2024—angka yang memicu perhatian publik. Menurut Andi, perbedaan data tersebut bukan hal mengejutkan karena masing-masing lembaga menggunakan variabel yang berbeda dalam perhitungannya. “Data itu sangat tergantung pada variabel yang digunakan. BPS punya metodologi sendiri, begitu juga dengan Bank Dunia. Jadi wajar jika hasilnya berbeda,” jelas Andi usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi XI dengan LPS…

Aktivis Kabupaten Banggai Abdullah menyayangkan pernyataan Anggota Bawaslu Banggai Rahman Sangkota yang menyebut, tak ada laporan masuk soal dugaan Money Politik yang dilakukan tim Paslon 01 ATFM. Pernyataan itu disampaikan Rahman saat menanggapi pertanyaan Wakil Ketua MK Saldi Isra saat Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar, Selasa 29 April 2025. Pernyataan tersebut kontras dengan fakta yang ada. Setelah di telusuri, terdapat bukti laporan dugaan money politik yang dilakukan Tim Paslon 01 ATFM di Panwascam Simpang Raya. “Hasil yang kami dapatkan, ternyata ada beberapa laporan terkait Money Politik Paslon 01 di Panwascam Simpang Raya dengan Tanda Terima Laporan nomor: 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025…

Aktivis Kabupaten Banggai, Abdullah, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Anggota Bawaslu Banggai, Rahman Sangkota, yang menyebut bahwa tidak ada laporan masuk terkait dugaan praktik politik uang (money politik) oleh tim pasangan calon nomor urut 01, AT-FM (Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulili). Pernyataan tersebut disampaikan Rahman Sangkota dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 29 April 2025. Saat itu, Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menanyakan soal ada tidaknya laporan terkait pelanggaran tersebut di Kabupaten Banggai. Namun, menurut Abdullah, pernyataan Rahman Sangkota tersebut bertentangan dengan fakta di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa setelah ditelusuri, ternyata terdapat bukti…

Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi sipil dan memperjelas peran TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pertama-tama, perubahan revisi Undang-Undang TNI itu kan pertama-tama adalah menjelaskan kedudukan TNI. Kedudukan TNI di bawah sipil, di bawah supremasi sipil, dan juga tugas pokoknya,” ucapnya saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Pangdam Kodam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo. Menurut Sabam, revisi UU TNI bertujuan untuk menegaskan kedudukan TNI di bawah supremasi sipil serta memperjelas tugas pokoknya. Selain itu, revisi ini juga…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 harus menjadi momentum perbaikan kualitas pendidikan. Menurutnya, pendidikan di tanah air masih menemui banyak problematika, salah satunya ketimpangan hak-hak pendidikan anak bangsa. “Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap 2 Mei harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali komitmen negara terhadap masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Jumat (2/5/2025). “Pendidikan bukan hanya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan juga tentang keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya,” sambung Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu. Salah satu hal yang…

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya pemerataan kualitas layanan pendidikan di tanah air. Ia meminta Pemerintah memastikan bahwa seluruh anak Indonesia mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. “Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar perayaan simbolik. Ini adalah momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri,” ujar Puan dalam keterangan resmi kepada sinarharapan.com, Senayan, Jakarta, Jumat (2/5/2025). Puan melihat, pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang…

Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah pada Kamis (1/5/2025), sebagai bagian dari agenda evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan otonomi khusus di wilayah DOB Papua. Kunjungan ini disambut antusias oleh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah setempat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin rombongan, menyampaikan bahwa kehadiran Komisi II membawa semangat dialog dan harapan baru bagi kemajuan Papua Tengah. Ia menegaskan bahwa meskipun pencapaian belum maksimal, penetapan Papua Tengah sebagai provinsi baru sangat diapresiasi oleh masyarakat. “Yang jelas setelah kita berbicara dan membahas bersama, kita…

Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk segera merealisasikan berbagai kebijakan strategis guna memperkuat sektor ekonomi kreatif (ekraf) nasional. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, yang digelar di Gedung DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang memimpin rapat menegaskan pentingnya pendekatan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam hal akses pembiayaan. “Kami mendorong agar pelaku ekonomi kreatif, khususnya dengan kebutuhan pembiayaan di bawah Rp100 juta, bisa mendapatkan akses tanpa agunan. Ini penting…

Permasalahan perilaku anak yang sering dilabeli “nakal” tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukuman atau pendidikan disiplin semata. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, dimana ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih mendalam dan menyeluruh. “Kita lihat begini, anak disebut nakal tentu karena dia sudah melanggar peraturan yang ada. Ada banyak sebabnya, kita harus lihat sebabnya,” ujar Ledia di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/4/2025). Anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu menekankan bahwa salah satu hal utama yang harus dilihat adalah peran orang dewasa di sekitar anak. “Pertama, apakah orang dewasa di sekitarnya, orang dewasa yang…

Sengketa PSU Pilkada Banggai, Penjelasan Bawaslu Soal Dugaan Pemberian Uang Bantuan ke Masjid Disorot Jakarta: Dugaan janji memberikan bantuan untuk rumah ibadah mengemuka di sengketa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Banggai 2024 di Mahkamah Konsentitusi (MK) menjadi sorotan. Sebab, hal itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius. Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor Andi Asrun merespons Hakim Konstitusi yang mencecar dugaan pemberian bantuan Rp100 juta Masjid Nurul Huda. Dugaan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Amirudin dan Furqanuddin Masulili. “Perbuatan menjanjikan atau memberikan uang 100juta dan telah menjadikan tempat ibadah sebagai tempat…