Author: Redaksi

Komite I DPD RI melakukan rapat audiensi dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa yang mendapat Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jum’at (14/3/2025). TPP Desa dalam rapat audiensi tersebut diwakili oleh Kandidatus Angge dari Nusa Tenggara Timur dan Fety Anggrani Dewi dari Sumatera Barat. Sementara Komite I dihadiri Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur) selaku Ketua dan para Wakil Ketua yakni Carol Simon Petrus (Papua), Bahar Buasan (Bangka Belitung), dan Muhdi (Jawa Tengah) Selain itu, hadir juga dua anggota Komite IV DPD RI yang telah terjalin komunikasi sebelumnya dengan para TPP Desa yang…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Tusiana Roba Putri menegaskan, jika perempuan di Indonesia sudah diberdayakan, maka dengan sendirinya negara akan kuat. Hal tersebut disampaikan Irine, saat memimpin delegasi DPR RI menghadiri sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (11/3/2025). “Kita bisa belajar dari negara-negara lain yang cukup progresif dalam membuat kebijakan atau membuat anggaran yang bisa mendorong tercapainya kesetaraan gender. Karena kita percaya perempuan berdaya, negara akan kuat”, tegas Irine dalam keterangannya kepada sinarharapan.com. Ketidakadilan yang dialami perempuan masih terus terjadi di bebagai belahan…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita, mulai dari pengurangan takaran hingga adanya peredaran MinyaKita palsu di pasaran. Puan menilai adanya praktik oplosan hingga pengurangan takaran MinyaKita terjadi karena kurangnya pengawasan. “Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Jumat (14/3/2025). “Jika Pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online memang sudah seharusnya diberikan. Ia pun meminta pihak aplikator untuk memenuhi imbauan dari Pemerintah. “Langkah tepat dari Pemerintah untuk memperhatikan nasib para pekerja berbasis aplikasi. THR untuk pengemudi ojol dan kurir online adalah bentuk kepedulian dan apresiasi yang layak diberikan,” ujar Netty, dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (15/3/2025). Oleh karenanya, Netty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan THR bagi ojol dan kurir online. “Presiden menunjukkan keberpihakannya kepada para pekerja berbasis aplikasi yang selama…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan bagi para korban dalam kasus dugaan kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Ia juga menilai hukuman berat sudah selayaknya diberikan kepada pelaku. “Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak menjadi sebuah keniscayaan. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat luar biasa sehingga harus ada hukuman berat dan tidak boleh ada toleransi sedikitpun,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (15/3/2025). Seperti diketahui, Fajar diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba,…

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty memberikan apresiasi dan sejumlah catatan terhadap proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang tengah dibahas bersama DPR RI. Menurut Anggota Fraksi PKS ini, perubahan UU Pangan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global, konflik geopolitik, serta persoalan distribusi dan pengelolaan pangan di dalam negeri. “RUU ini harus mengedepankan penguatan sektor pangan domestik melalui diversifikasi pangan lokal dan optimalisasi peran kelembagaan seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog agar lebih efektif,” ujar Saadiah dalam…

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengesahkan 10 (sepuluh) Keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2024-2025. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyepakati dan memutuskan beberapa hal antara lain Hasil Pengawasan Komite I DPD RI terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, Komite I menyampaikan temuan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer yang belum memiliki mekanisme transisi yang optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian status bagi tenaga kerja non-ASN. Termasuk penolakan besar-besaran terhadap penundaan pengangkatan ASN (PNS dan PPPK) tahun 2024. “DPD RI mendesak pemerintah melakukan…

DPD RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok serta memberikan dukungan kelancaran arus mudik dan libur lebaran 2025. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin dalam Sidang Paripurna DPD RI ke 11 Masa Sidang III Tahun 2024-2025, di Gedung Nusantara V, Jumat, 14/3/25. Sultan B. Najamudin mengatakan setiap pelaksanaan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, permintaan kebutuhan pokok cenderung meningkat. Tak dapat dipungkiri, harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah bertugas untuk mengantisipasi kenaikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. “Sebelum kita kembali ke daerah masing-masing, ada beberapa catatan terhadap persoalan serta…

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menemukan produk Minyakita yang tidak sesuai takarannya, saat menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, (08/03/2025). Temuan Menteri Amran adalah kemasan Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter, namun dikurangi menjadi 750 sampai 800 mililiter. Menanggapi temuan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Surahman Hidayat meminta Polri untuk mengusut tuntas temuan kecurangan tersebut. “Saya menyambut baik pernyataan Kapolri yang berkomitmen untuk menindak tegas produsen nakal yang diduga melakukan kecurangan dalam pengisian Minyakita. Tindakan ini merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pemerintah, khususnya Minyakita yang…

Tim Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Speisifik ke sejumlah lokasi di Cilegon, Banten, dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka menghadapai arus mudik Lebaran 2025. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae itu berlokasi di Posko Mudik Jalan Tol Jakarta-Merak sebagai tempat peninjauan pertama. Selanjutnya, lokasi kedua adalah Pelabuhan Merak, yang menjadi titik strategis penghubung antara Jawa dan Sumatera. Dalam kunjungannya, Komisi V DPR RI memfokuskan perhatian pada berbagai aspek kesiapan yang dapat mendukung kelancaran arus mudik. “Kunjungan kita kali ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan Pelabuhan dan Tol Jakarta-Merak sebagai jalan yang akan dilalui masyarakat saat mudik nanti,” ungkap…