- DPR Desak Kemenkeu Audit Laporan Ekspor, Takut Kebijakan Baru Cuma Bikin Penyelundupan Makin Gila
- Ketua Komisi VI DPR RI Soroti Kinerja Danantara, Tegaskan Transisi Struktur Wajib Beri Nilai Tambah ke Publik
- Himbara Wajib Sinergi Penuh Jelang Nataru! Komisi VI DPR RI Desak Perbankan Tetap Beroperasi di Lokasi Bencana, Ketersediaan Layanan Minimal Jadi Kunci
- Dampak Bencana Sumut Parah! Komisi VIII Desak Pembebasan Biaya Kuliah Korban dan Program Pemulihan Ekonomi Tepat Sasaran
- Dokumen Haji Hanyut! Anggota DPR Wardatul Ammania Khawatirkan Calon Jemaah Pesisir Selatan, Negara Wajib Hadir Permudah Penggantian Paspor
- Pesisir Selatan Paling Parah! Komisi VIII DPR Desak BNPB Prioritaskan Kelompok Rentan: Perempuan Hamil, Anak, dan Lansia Wajib Dapat Bantuan Khusus
- Saham Lebih Mudah Dijual-Beli! DPR dan OJK Sepakat Naikkan Batas Wajib Saham Beredar Jadi 15 Persen, Biar Pasar Lebih Kuat
- Promo Tiket Kapal Pelni Capai 405 Ribu Penumpang! DPR Kawal Distribusi Anggaran Diskon Nataru, Pastikan Pelayanan Aman dan Cepat ke Seluruh Rute
Author: Redaksi
Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir, menyambut baik penerapan biodiesel B40 mulai Januari 2025. Namun, pria yang akrab disapa Haji Jalal ini menyoroti kesiapan infrastruktur dan potensi dampak sosial. “Langkah ini positif untuk emisi, tetapi pemerintah harus memastikan kesiapan distribusi dan teknologi kendaraan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (12/1/2025). Politisi Fraksi PKS ini memaparkan bahwa banyak kendaraan di Indonesia belum dirancang untuk bahan bakar dengan kandungan nabati tinggi seperti B40. Karena itu, ia meminta Kementerian ESDM memprioritaskan uji coba menyeluruh. “Kendaraan yang tidak kompatibel dapat mengalami kerusakan mesin, ini harus dicegah sejak dini,” tambahnya. Aleg…
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman meminta kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar tidak menerjemahkan niat baik Presiden Prabowo secara serampangan terkait Program Swasembada Pangan. Menurutnya, Ketahanan Pangan merupakan salah satu Astacita Presiden Prabowo, yang jika dijalankan dengan perencanaan matang, maka bisa membawa dampak signifikan bagi kemandirian bangsa Indonesia. Namun, jika implementasi perencanaan tersebut buruk maka bisa mengarah pada bencana ekologis yang justru mengancan kehidupan manusia. “Kami mendukung penuh Astacita Presiden, karena niatnya sangat mulia bagi perbaikan untuk kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun, niat dan rencana ini tentunya harus didukung dengan perencanaan dan kajian yang matang,…
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga, kebijakan tersebut, tegasnya, tidak perlu dilakukan secara grasah-grusuh. “Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden,” ujar Ali Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima Politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (12/1/2025). Gus Ali, sapaan akrabnya, menerangkan Menpan-RB saat ini harus belajar dari rencana pemindahan ASN sebelumnya yang gagal total pada 2024. Semula Menpan-RB merencanakan perpindahan ASN dalam dua tahap, pada Juli dan September 2024 jelang dan usai Upacara Peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN. “Rencana saat itu,…
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah mendesak pemerintah memastikan rencana impor sapi sebanyak 2 juta ekor selama lima tahun ke depan tidak menganggu peternak lokal. Program impor sapi ini harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kuota produksi sapi dalam negeri. “Pemerintah harus fokus pemberdayaan peternak sapi lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka,” kata Rina Saadah dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (12/1/2025). Indonesia berencana untuk mengimpor 2 juta ekor sapi secara bertahap antara 2025 hingga 2029. Rencana ini mencakup 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging serta mendukung program Makan…
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyerukan agar parlemen negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), memperjuangkan pemulihan peran UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina, melalui diplomasi parlemen. Seruan tersebut disampaikan Mardani, di tengah pembahasan rancangan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad, Irak, Sabtu (11/1/2025). Adapun penyelenggaraan sidang ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 10 hingga 12 Januari 2025. Dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (12/1/2025), Politisi Fraksi PKS itu juga mengajak agar parlemen negara APA mendorong pemerintah mereka untuk menolak upaya unilateral negara…
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga, kebijakan tersebut, tegasnya, tidak perlu dilakukan secara grasah-grusuh. “Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden,” ujar Ali Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (12/1/2025). Gus Ali, sapaan akrabnya, menerangkan Menpan-RB saat ini harus belajar dari rencana pemindahan ASN sebelumnya yang gagal total pada 2024. Semula Menpan-RB merencanakan perpindahan ASN dalam dua tahap, pada Juli dan September 2024 jelang dan usai Upacara Peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN. “Rencana saat itu,…
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyerukan agar parlemen negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), memperjuangkan pemulihan peran UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina, melalui diplomasi parlemen. Seruan tersebut disampaikan Mardani, di tengah pembahasan rancangan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad, Irak, Sabtu (11/1/2025). Adapun penyelenggaraan sidang ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 10 hingga 12 Januari 2025. Dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (12/1/2025), Politisi Fraksi PKS itu juga mengajak agar parlemen negara APA mendorong pemerintah mereka untuk menolak upaya unilateral negara…
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah mendesak pemerintah memastikan rencana impor sapi sebanyak 2 juta ekor selama lima tahun ke depan tidak menganggu peternak lokal. Program impor sapi ini harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kuota produksi sapi dalam negeri. “Pemerintah harus fokus pemberdayaan peternak sapi lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka,” kata Rina Saadah dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (12/1/2025). Indonesia berencana untuk mengimpor 2 juta ekor sapi secara bertahap antara 2025 hingga 2029. Rencana ini mencakup 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging serta mendukung program Makan…
Indonesia dan Qatar sepakat untuk membangun kerja sama dalam membangun Program 3 Juta Rumah dalam rangka merealisasikan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo. Dari 3 juta rumah tersebut, 1 juta rumah di antaranya akan dibangun di Jakarta dalam bentuk rumah susun. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda meminta agar proyek rumah susun tersebut tidak membuat Jakarta mengalami suplai berlebih tingkat hunian. “Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 juta Rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi kelebihan suplai (over supply) rumah yang mengganggu likuiditas…
Indonesia dan Qatar sepakat untuk membangun kerja sama dalam membangun Program 3 Juta Rumah dalam rangka merealisasikan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo. Dari 3 juta rumah tersebut, 1 juta rumah di antaranya akan dibangun di Jakarta dalam bentuk rumah susun. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda meminta agar proyek rumah susun tersebut tidak membuat Jakarta mengalami suplai berlebih tingkat hunian. “Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 juta Rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi kelebihan suplai (over supply) rumah yang mengganggu likuiditas…