Author: Redaksi

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti rencana penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan BPJS Kesehatan yang dinilai berpotensi mengabaikan hak peserta yang selama ini telah membayar iuran lebih tinggi untuk layanan kelas satu. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Felly mengingatkan bahwa kebijakan kelas standar harus memperhatikan keadilan dalam konteks kontribusi peserta, bukan sekadar pemerataan fasilitas semata. “Yang kami maksud orang bayar lebih mahal, kami juga paham menyangkut bahwa orang yang mampu silakan bayar sendiri supaya tidak menjadi beban negara, ini kan yang terjadi selama ini seperti itu. Yang kami maksud yang selama ini…

Pengemudi transportasi berbasis aplikasi dibebani biaya berlapis, sehingga semakin menekan penghasilan mereka. Tak hanya potongan komisi bagi aplikasi, mereka juga harus membayar harian untuk bisa mendapatkan order atau pesanan dari pelanggan. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama para pengemudi ojol di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025). “Untuk dapat order mereka bayar lagi Rp20 ribu per hari. Sudah mereka bayar (langganan), lalu konsumen memesan dipotong lagi persentasenya minimal 20 persen sampai 50 persen. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini?!” ujar Adian, disambut riuh tepuk tangan pengemudi yang hadir. Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya langkah tegas dari pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang melakukan aksi-aksi mengganggu ketertiban publik, apalagi yang mengarah pada praktik premanisme. Hal ini disampaikannya menanggapi maraknya aksi pendudukan kantor instansi pemerintah oleh sejumlah Ormas dalam beberapa waktu terakhir. “Kami minta pemerintah untuk menindak tegas Ormas-Ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi kalau sampai meresahkan masyarakat,” tegas Puan dalam konferensi pers usai menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Li Qiang, di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5/2025). Puan menilai tindakan Ormas yang merangsek masuk dan menduduki kantor lembaga negara tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, tindakan…

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Li Qiang, di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Puan menekankan pentingnya penguatan hubungan antarparlemen sebagai bagian dari kerja sama strategis kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun. “Pertemuan ini menjadi simbol komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama di berbagai bidang, termasuk melalui jalur parlemen. Ini juga mencerminkan upaya RRT dalam membangun hubungan erat langsung dengan rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di DPR RI,” ujar Puan dalam konferensi pers usai pertemuan. Puan menyampaikan bahwa kunjungan Li Qiang bertepatan dengan peringatan 70…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari perwakilan Kedutaan Besar Nigeria di Indonesia, yang dipimpin oleh Charge de affairs (CDA) Nigeria, Thomas, di Ruang Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bramantyo menyampaikan komitmen DPR RI untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Nigeria melalui penguatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antarparlemen. “Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka dan erat dengan Parlemen Nigeria agar ke depan dapat mengangkat berbagai isu strategis bersama,” ujarnya kepada sinarharapan.com usai pertemuan. Isu utama yang menjadi sorotan adalah bidang pendidikan dan pertukaran…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyambut baik terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang melarang perusahaan menahan ijazah dan dokumen pribadi milik karyawan. Puan menilai, edaran tersebut harus dibarengi dengan pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Menurut Puan, kebijakan larangan ini merupakan langkah kecil yang sudah lama ditunggu untuk menghentikan praktik-praktik pelanggaran di dunia kerja. Sebab penahanan ijazah karyawan tak hanya masalah hukum, tapi juga mencederai martabat pekerja Indonesia. “Penahanan ijazah adalah bentuk pemiskinan sistematis terhadap pekerja. Ini bukan hanya soal pelanggaran etika perusahaan, tapi persoalan struktural yang selama ini didiamkan karena lemahnya keberpihakan regulasi…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan kesejahteraan yang masih dihadapi masyarakat. Dengan pagu anggaran yang sangat besar, Kurniasih menilai bahwa program ini harus dirancang dan dieksekusi secara matang agar memberikan dampak nyata dan jangka panjang. “Dengan alokasi anggaran yang begitu besar, program Makan Bergizi Gratis harus memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas,” tegas Kurniasih dalam keterangan tertulisnya kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Jumat (23/5/2025). Kurniasih menyebut setidaknya ada tiga sasaran utama yang harus dicapai dari pelaksanaan program MBG. Pertama, program ini harus mampu mendorong…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa pencabutan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, tidak boleh dilakukan tergesa-gesa. Kebijakan ini menjadi sorotan yang ia sampaikan usai kunjungan kerja BAM DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, provinsi dengan jumlah PMI tertinggi di Indonesia. “Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pekerja migran tertinggi, bahkan melampaui Jawa Tengah dan Jawa Barat. Maka, kunjungan ini kami lakukan untuk menyerap aspirasi dan memperkuat dasar pengambilan kebijakan terkait pencabutan moratorium,” ujar Netty kepada sinarharapan.com usai memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI ke Kantor…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor dengan agenda utama membahas permasalahan agraria dan pertanahan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi pertanahan di Kota Bogor relatif tidak kompleks dibanding daerah lain, tetapi tetap membutuhkan perhatian, khususnya pada tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimanfaatkan secara optimal. “Ya, kalau kami kunjungan ke sini, spesifik kan memang lebih banyak mendengarkan tentang persoalan-persoalan agraria di Kota Bogor dan kami melihat persoalan tanah di Kota Bogor ini tidak terlalu kompleks,” kata Aria Bima kepada sinarharapan.com usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor,…

Hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss yang telah mencapai usia 75 tahun, menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan kedua negara. Dalam pertemuan antara Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) Bramantyo Suwondo dengan Duta Besar Swiss H.E. Oliver Zehnder, keduanya berdiskusi mengenai berbagai potensi kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara. “Ini adalah momentum yang sangat baik dan oleh karenanya kita juga ingin memperkuat momentum ini dengan kita juga mempertemukanlah antara sisi Parlemen Indonesia dan Parlemen Swiss,” kata Bramantyo kepada sinarharapan.com, usai pertemuan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Kerja sama ini diharapkan tidak hanya didukung…