- YLKI Minta DPR Bedah Rekam Jejak Calon Anggota BPKN
- Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental
- Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure
- Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif
- LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi
- Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk
- Buka Rakernas AKSI, DPR RI Sambut Baik Peran Desa Dukung Kebijakan Pemerintah
- Pencegahan TPPO dan TPPM Diperkuat dari Hulu hingga TPI
Author: Redaksi
Inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke AQUA di Kabupaten Subang membuka sorotan tajam terhadap sumber air yang digunakan industri besar. Kunjungan tersebut mengungkap fakta bahwa produksi air minum dalam kemasan raksasa ini mengambil dari sumur bor dalam, bukan semata-mata dari mata air pegunungan sebagaimana selama ini diklaim publik. Menanggapi temuan itu, Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendesak perusahaan untuk segera membuka hasil kajian “water stress assessment” dan memetakan zona rawan air tanah di wilayah operasional mereka. “Izin penggunaan air tanah atau SIPA bukan izin yang berlaku selamanya. Izin tersebut harus terus dievaluasi sesuai dinamika…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta pemerintah tidak “bertangan besi” mengintervensi harga pasar produk beras. Penilaian itu disampaikan Alex, merespon keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai pemerintah telah mengambil langkah ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET). “Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Alex dalam rilis yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Selasa (28/10/2025). Alex menilai, jika mau sedikit berlelah-lelah, pemerintah…
Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan serahkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian kepada 18 kelompok tani di Kota Pariaman, di Aula Balaikota Pariaman, Sumatera Barat. “Bantuan ini merupakan komitmen DPR RI dengan Pemerintah Kota Pariaman untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan memodernisasi tata kelola pertanian di tingkat petani,” ujar Cindy Monica dalam rilis yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Selasa (28/10/2025 Legislator Daerah Pilihan Sumatera Barat II ini menilai Alsintan ini bukan sekadar bantuan, tetapi investasi untuk masa depan pertanian. Maka dari itu, Cindy Monica berharap 18 kelompok tani penerima ini dapat memanfaatkannya secara…
Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M agar berjalan profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan jemaah. Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah RI yang digelar di Nusantara II, Senayan, Jakarta pada 27–28 Oktober 2025, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa DPR akan memastikan seluruh kebijakan dan layanan haji tahun depan sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan kenyamanan bagi jemaah. Dalam rapat tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2026 ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah, sebagaimana tercantum dalam laman Nusuk Masar. Jumlah tersebut terdiri dari…
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa DPR menolak rencana penempatan jemaah haji Indonesia di area Mina Jadid pada penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M. Ia menilai lokasi tersebut tidak memenuhi standar kelayakan dan mengurangi kekhusyukan ibadah jamaah saat prosesi puncak haji di Mina. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025), Marwan menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus memperjuangkan penempatan yang lebih representatif dan dekat dengan area utama Mina agar jemaah Indonesia tidak mengalami kesulitan ibadah. “Kami menolak penempatan jemaah (haji Indonesia) di Mina Jadid. Itu bukan…
Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus, menyoroti pentingnya menjaga kualitas beras yang disimpan oleh Perum Bulog agar tetap layak konsumsi dan segera didistribusikan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Alien saat meninjau langsung kondisi beras cadangan pemerintah si gudang Bulog Bali. Menurut Alien, sebagian besar beras yang disimpan masih dalam kondisi baik, namun proses distribusi harus dipercepat agar kualitasnya tidak menurun akibat penyimpanan terlalu lama. “Kita melihat kualitasnya masih bagus dan masih layak untuk dikonsumsi. Tapi ini sangat disayangkan kalau tidak segera didistribusikan agar beras-beras ini tidak rusak,” ujar Alien kepada sinarharapan.com saat meninjau gudang Bulog Bali bersama tim kunjungan kerja Komisi…
Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 M tidak akan mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang usai rapat kerja dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Jakarta, (29/10/2025). Dalam rapat tersebut, Komisi VIII dan pemerintah menetapkan rata-rata BPIH 2026 sebesar Rp87.409.365,45 per jemaah, turun sekitar Rp2 juta dari tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan, DPR memastikan standar pelayanan di Arab Saudi dan dalam negeri tetap mengacu pada kualitas terbaik. “Kita sudah kunci semua spesifikasi…
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menegaskan bahwa mahalnya harga tiket penerbangan internasional bukanlah kendala utama dalam pengoperasian kembali Bandara Juwata Tarakan sebagai bandara internasional. Menurutnya, persoalan yang paling mendasar adalah kemauan dari maskapai penerbangan, baik swasta maupun milik negara, untuk membuka rute-rute internasional baru dari Tarakan. “Kalau menurut saya, isu utamanya bukan soal mahalnya harga tiket internasional, tetapi bagaimana maskapai mau dulu membuka rute penerbangan internasional. Itu yang susah,” tegas Mori kepada sinarharapan.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (28/10/2025). Mori menjelaskan bahwa masyarakat Tarakan pada dasarnya bersedia membayar tiket…
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pentingnya penataan ulang sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Bambang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Manokwari dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke Provinsi Papua Barat, Senin (27/10/2025). Dalam peninjauan tersebut, Komisi XII menemukan sejumlah persoalan terkait keterbatasan pasokan serta antrean panjang masyarakat di SPBU. Bambang menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencari solusi konkret atas kendala tersebut. “Terkait dengan persoalan BBM, kami…
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum untuk menguatkan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Fikri Faqih saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di SMP Islam Terpadu Usamah, Kota Tegal beberapa waktu lalu. Pria yang akrab disapa Fikri ini menjelaskan, revisi UU Sisdiknas bertujuan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, menciptakan sistem yang lebih berkualitas, dan mengatasi berbagai masalah pendidikan. Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini berharap, momentum…