Author: Redaksi

Komisi V DPR RI menyoroti masih timpangnya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan. Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa kunjungan kerja masa reses Komisi V DPR RI bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan pembangunan nasional berpihak pada daerah kepulauan. “Wilayah Maluku adalah kepulauan, maka pendekatan pembangunan di sini harus berbeda. Infrastruktur darat, laut, dan udara harus saling terhubung agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Saadiah…

Komisi IV DPR RI menilai pembangunan pelabuhan perikanan di Papua merupakan langkah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dan memperkuat industri kelautan nasional. Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menjelaskan bahwa hingga kini Papua belum memiliki Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) maupun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang representatif. “Papua belum punya pelabuhan perikanan. Akibatnya kapal pengawas dan kapal penangkapan ikan tidak bisa tambat labuh, dan hasil tangkapan tidak bisa didaratkan di sini,” ujarnya kepada sinarharapan.com, usai pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2015). Menurutnya, ketiadaan pelabuhan memicu aktivitas transhipment atau pemindahan hasil tangkapan di tengah laut yang mengurangi potensi ekonomi…

Komisi IV DPR RI menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya para petani, serta membahas penataan ulang wilayah konservasi di Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, bersama sejumlah anggota dan perwakilan mitra kerja dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran para mitra Komisi IV. Dengan kehadiran mereka, persoalan dan aspirasi masyarakat yang kami temui bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Alex di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan ke Pulau Salawati, rombongan Komisi IV mendengarkan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan administrasi yang menghambat perbaikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jembatan Puri di Sorong, Papua Barat Daya. Permasalahan ini telah berlangsung lama dan menyebabkan fasilitas nelayan belum berfungsi optimal. Dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Sorong, Kamis (30/10/2025), Sturman menyampaikan bahwa kondisi TPI saat ini cukup memprihatinkan, terutama pada bagian atap yang bocor dan fasilitas yang rusak. Menurutnya, biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut tidak besar, namun terganjal oleh belum tuntasnya proses administrasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. “Masalahnya sudah…

Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku, yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (30/10/2025), sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja reses Komisi V. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan bahwa meski anggaran di kementerian terbatas, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pembangunan. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar masyarakat di daerah terpencil juga merasakan kehadiran negara. “Anggaran di kementerian-kementerian itu saat ini sangat kecil, tapi itu bukan…

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menilai bahwa perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini diumumkan antara Israel dan Palestina belum sepenuhnya adil dan masih berpihak pada kepentingan Israel. Meski demikian, DPR RI mendukung langkah tersebut sebagai upaya sementara untuk menghentikan genosida dan membuka akses kemanusiaan di Jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam acara Pembukaan Bulan Solidaritas Palestina 2025 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Sabtu (1/11/2025). Mardani menegaskan, DPR RI menaruh perhatian besar terhadap dinamika konflik yang terus berlangsung di Gaza dan menyerukan agar gencatan senjata tidak berhenti…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya promosi dan pelayanan yang terpadu oleh holding PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney dan seluruh anak perusahaannya dalam memaksimalkan potensi Bali International Hospital (BIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Bali. Evita menyampaikan bahwa infrastruktur BIH yang sudah mumpuni akan sia-sia jika tidak didukung oleh promosi yang konkret dan terintegrasi. Hal tersebut diungkapnya usai pertemuan dengan Injourney di KEK Sanur, Kamis (30/10/2025). “Promosinya (harus) terpadu, pelayanannya (harus) terpadu, sehingga benar-benar orang itu begitu datang dari pesawat aja, sampai turun, sampai pulang itu merasa benar kelebihan daripada melakukan pengobatan…

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap beroperasinya Bali International Hospital (BIH) yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Juni 2025 lalu. Saleh menilai bahwa pendirian rumah sakit ini adalah salah satu program prioritas pemerintah, terutama untuk menghilangkan anggapan di masyarakat bahwa berobat di luar negeri lebih baik daripada di dalam negeri. Ia melihat Bali International Hospital memiliki prospek besar untuk meyakinkan warga Indonesia agar tetap memilih pengobatan di dalam negeri. “Tujuannya adalah agar warga Indonesia suatu waktu harus bangga mengatakan bahwa saya berobatnya di dalam negeri, bukan di luar negeri,” ujar Saleh…

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti pemberitaan media Inggris The Guardian, yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan sebagai kota hantu (the ghost city). Ia menilai, label tersebut harus segera dijawab Otorita IKN dengan hasil kinerja yang akseleratif dan publikasi progress report secara berkala kepada publik. “Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” kata Khozin melalui rilis yang disampaikan kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Sebelumnya, The Guardian, menyoroti IKN Nusantara di Kalimantan Timur setelah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Media asal…

Komisi XII menyoroti serius dugaan impor limbah elektronik (e-waste) yang dilakukan oleh PT Esun International Utama Indonesia di kawasan perdagangan bebas Batam. Kasus ini menjadi perhatian nasional setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan indikasi pelanggaran izin impor bahan baku yang ternyata mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Komisi XII menegaskan persoalan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan hukum, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran KLHK, ditemukan lebih dari enam kontainer limbah elektronik yang berisi berbagai komponen bekas seperti charger, hard disk, printed circuit board (PCB), hingga monitor rusak, yang masuk melalui Pelabuhan Batu Ampar,…