Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan keprihatinannya atas kembali merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tahun 2025 yang telah mencatat ribuan kasus di beberapa wilayah Indonesia. Ia pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mengambil langkah cepat dan tegas dalam menangani situasi ini guna melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat. “Kasus PMK yang kembali merebak ini membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi. Pemerintah harus memperkuat langkah antisipasi dan respons cepat di lapangan untuk mengendalikan penyebaran penyakit yang sangat merugikan peternak ini,” ujar Abdul Kharis dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (26/1/2025). Politisi Fraksi PKS…

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mempertanyakan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hingga kini belum mampu ungkap dalang di balik polemik pagar laut. Menurutnya, menjadi suatu hal yang aneh jika Sakti Wahyu Sakti Trenggono yang telah menjabat menjadi Menteri KKP sejak lima tahun lalu tidak mengetahui hal itu sehingga baru terungkap saat ini setelah viral di media sosial. “Seolah-olah Instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. Ada berbagai macam Dirjen Ruang Laut, Dirjen PDSKP, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar laut, di mana (KKP) selama ini? Aneh,” tegas Uluputty dalam keterangan…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai sektor semen hingga kini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hilirisasi, sehingga ekspor produk semen masih berupa bahan mentah. Terobosan-terobosan strategis di sektor IKFT tersebut menjadi sangat penting guna mendorong tercapainya Astacita Presiden Prabowo dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen. “Saat ini, over (kelebihan) kapasitas produksi semen sehingga menyebabkan penjualan semen dengan harga murah menjadi tantangan besar bagi industri ini. Tanpa hilirisasi yang jelas, kontribusi sektor semen terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak mampu berkembang, lantas bagaimana industri ini dapat berkontribusi dalam peningkatan PDB,” ujar Novita dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (24/1/2025). Menurut…

Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang terbengkalai selama satu dekade. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PU di Gedung DPR RI, Senayan, pada Selasa (23/1/2025). “Bapak Dirjen, tolong dicatat, di Kecamatan Nanga Tayan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, ada jalan nasional yang sudah 10 tahun dikelola pemerintah pusat, tapi belum juga selesai sampai sekarang,” tegas Boyman kepada perwakilan Kementerian PU. Boyman menjelaskan bahwa ruas jalan yang dimaksud membentang dari Sungai Kelik hingga Kecamatan Tayan. Hingga kini, masih…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Edison Sitorus, mengungkapkan keprihatinannya terkait fenomena pagar laut yang terjadi di wilayah pesisir Banten, khususnya di daerah pemilihannya yang berlokasi di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Menurut Edison, praktik ini bukan hanya merugikan nelayan, tetapi juga mengungkap metode lama yang digunakan mafia tanah untuk menguasai lahan pesisir. “Kita kaget juga ya. Awalnya, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas pagar laut ini, padahal ada polisi air, marinir, dan petugas lingkungan hidup di sana. Namun, setelah viral, kita baru tahu bahwa ini adalah cara mafia tanah untuk mendapatkan daratan dengan menguruk laut. Setelah dibuat…

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memaparkan berbagai capaian dan terobosan kebijakan yang dilakukannya setelah menjabat selama 100 hari. Di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti, Kemendikdasmen setidaknya memiliki enam program prioritas, yaitu penguatan pendidikan karakter; wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan; peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraaan guru; pengembangan talenta dan prestasi; pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; dan pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Mendikdasmen selama 100 hari ini. Menurutnya, banyak kebijakan yang berpihak kepada anak dan guru sehingga pembelajaran…

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi XII DPR RI dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengatasi kekurangan pasokan gas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dikarenakan terjadinya penurunan produksi karena faktor alam (natural decline). “Nanti akan kita (sampaikan) kepada pemerintah, harus ada namanya DMO (Domestic Market Obligation) sekaligus DPO (Domestic Price Obligation). Khususnya gas jatah pemerintah. Jadi itu satu jalan,” kata Sugeng dalam RDPU di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem itu pun mengungkapkan,…

Komisi III DPR RI akan segera menyusun dan membahas revisi Rancangan UU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Penyusunan draf dan naskah akademiknya ditargetkan selesai pada masa sidang ini. Untuk mengakselarasi penyusunan RUU tersebut, Komisi III mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia (H.E) Marc Gerritsen. Mendampingi Ketua Komisi III Habiburokhman, Anggota Komisi III Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mengatakan pertemuan tersebut membahas bagaimana hukum Indonesia akan diperbaharui melalui RUU KUHAP baru. Diketahui, KUHAP Indonesia dulunya diadaptasi dari hukum Belanda. “Kita mau belajar karena sebenarnya basis dari hukum Indonesia dulu kan dari Belanda. Jadi, kita mau belajar kembali bagaimana sekarang…

Parlemen Singapura secara resmi menggelar kunjungan kehormatan (courtesy call) ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam pertemuan tersebut, Speaker of the Parliament of Singapore (Ketua Parlemen Singapura) diterima langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Agenda diawali dengan Tour Building ke Ruang Paripurna Gedung Nusantara, kemudian dilanjutkan foto bersama di mimbar utama. Usai tour building, lantas Puan menggelar konferensi pers yang digelar di selasar Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Dalam konferensi pers di hadapan awak media, Puan menerangkan antar kedua negara Parlemen membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral, kerjasama antar Parlemen, kerjasama ekonomi, kerjasama sosial budaya, dan perkembangan geopolitik dan situasi internasional. …

Indonesia dan Kuba telah memperkuat hubungan bilateral yang terjalin sejak 1960. Pada tahun 2025 ini, hubungan diplomatik kedua negara memperingati usia ke-65 tahun. Hubungan tersebut terus dikembangkan melalui potensi kerja sama di berbagai bidang. Bertemu dengan Duta Besar Kuba untuk RI, Dagmar Gonzales Grau, Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa salah satu bidang yang dapat terus ditingkatkan antara Indonesia dan Kuba adalah sektor pendidikan, mengingat Kuba memiliki teknologi dan riset yang maju. “Meski kerja sama Indonesia dan Kuba masih terhalang oleh beberapa perjanjian yang belum rampung, kedua negara terus mencari solusi untuk…