- Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo
- Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia
- Komitmen Komisi III Perkuat Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Perlindungan Masyarakat
- Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR Pastikan Perlindungan Pengguna Telekomunikasi
- Amelia Anggraini: Harus Antisipasi Dampak Geopolitik Penutupan Selat Hormuz
- AS-Israel Serang Iran, Legislator: Pemerintah Harus Pastikan Keamanan dan Jalur Evakuasi PMI
- 58 Ribu Jemaah Umrah Tertahan, Komisi VIII Desak Respons Cepat Pemerintah
- DPR Sebut Pasal 292 UU Kepailitan Tak Bertentangan UUD 1945
Author: Redaksi
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan pentingnya pemerataan akses sinyal dan jaringan broadband oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga di kawasan non-3T yang masih menghadapi kesenjangan layanan digital. “Saya yakin di periode sekarang Pak Presiden mempunyai tagline baru, semangat baru. Kita juga dukung di Komisi I segala usulan, segala upaya, segala kebijakan dari Menteri Komdigi ataupun pemerintah secara holistik untuk menyentuh masyarakat ataupun saudara-saudara kita di wilayah 3T,” ujar Rizki saat hadir rapat kerja dengan Menkomdigi Meutya Hafid di Ruang Rapat…
Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengapresiasi realisasi anggaran Kejaksaan RI hingga Juni 2025 yang mencapai Rp9 triliun atau 37,53 persen dari total pagu Rp24 triliun, yang dialokasikan untuk program penegakan hukum, pelayanan hukum, dan dukungan manajemen. Namun, di balik capaian tersebut, Endang juga menitipkan pesan penting kepada Kejaksaan agar tetap menjaga marwah institusi. Ia secara khusus menyoroti perilaku flexing atau pamer yang dapat merusak kredibilitas dan wibawa institusi di mata masyarakat. “Kami titip pesan penyimpangan-penyimpangan yang ada dan saya melihat ada flexing-flexing yang ada dari keberhasilan itu dikurangi, Pak,” ujarnya dalam raker Komisi III dengan Kejaksaan RI dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia), di Gedung…
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu (2/7/2025). Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025), Lasarus meminta agar pencarian korban dilakukan secara maksimal. “Kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu saat membuka rapat. Lasarus mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala…
Anggota Komisi V DPR RI, Rofik Hananto, menilai insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, tidak hanya merupakan bencana transportasi laut biasa, melainkan sebuah indikasi nyata dari kegagalan sistem pengawasan keselamatan pelayaran nasional. “Tragedi berlangsung sangat cepat, dan nyaris tanpa prosedur keselamatan yang layak. Tidak ada pengarahan keselamatan (safety induction), tidak ada penjelasan mengenai lokasi jaket pelampung, jalur evakuasi darurat, atau sekoci. Sebagian besar korban selamat hanya karena menemukan jaket pelampung yang tercecer di dek kapal,”ujar Rofik dalam keterangan tertulis yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Minggu (6/7/2025). Hal tersebut, menurutnya, jelas melanggar Pasal 117 UU No. 17 Tahun 2008 tentang…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Abidin Fikri, mendorong agar isu Kemandirian Keuangan DPR RI menjadi salah satu poin penting yang dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait pengesahan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun Anggaran 2025–2029. Dalam rapat penyusunan Rencana Strategis tersebut, Abidin menegaskan bahwa penguatan kemandirian keuangan DPR RI sudah memiliki dasar hukum yang kuat. “Dalam Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 sudah sangat eksplisit disebutkan mengenai Kemandirian Keuangan DPR, khususnya pada Pasal 75 ayat (1) tentang kemandirian penyusunan anggaran dan ayat (2) mengenai standar biaya khusus,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu dalam Rapat…
Wacana penulisan ulang sejarah Indonesia akhir-akhir ini mencuat dan menuai perdebatan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa sejarah bangsa tidak boleh sembarangan dirombak. Bagi Cucun, sejarah bukan untuk ditulis ulang secara sembarangan, melainkan dimutakhirkan secara arif dan bertanggung jawab. “Sejarah bukan naskah bebas edit. Ia adalah ingatan kolektif bangsa yang disusun dari perjuangan, luka, harapan, dan cita-cita. Jika ada yang kurang, kita lengkapi. Jika ada yang tertinggal, kita angkat. Tapi bukan berarti kita menghapus atau mengaburkan yang sudah ada,” ujar Cucun kepada sinarharapan.com di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025). Legislator dari Dapil…
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Pemerintah mengkaji ulang penerapan menerapkan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. Hal itu mengingat pasca pandemi covid, menurutnya, UMKM dapat bertahan adalah hal yang patut disyukuri. Sehingga, tegasnya, jangan menambah beban masyarakat dengan pemberlakuan pajak lagi. “Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah (pajak) itu kan,” ungkapnya kepada sinarharapan.com, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, (04/07/2025). Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menilai, pemberlakuan pajak UMKM ini, sama saja dengan pemberlakukan…
Komisi I DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper testterhadap sejumlah calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk negara-negara sahabat. “Pagi ini kami di Komisi I melaksanakan tugas untuk fit and proper test terhadap calon Dubes di negara-negara sahabat,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyampaikan langsung kegiatan tersebut sebagaimana dikutip dari akun Instagram resminya @na_nurularifin, Sabtu (5/7/2025) pagi. Nurul menjelaskan, pada sesi pertama, para calon Duta Besar yang hadir, antara lain Umar Hadi yang ditugaskan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Hotmangaraja Pontas Panjaitan untuk Singapura, Nurmala Kartini Sjahrir untuk Jepang,…
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (5/7/2025). Dalam kegiatan ini, legislator daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut mengapresiasi perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja, yang tidak hanya bagi sektor formal, namun juga sektor informal seperti guru ngaji, petani, pedagang kaki lima, hingga perangkat desa. “Saya apresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang terus melakukan terobosan. Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi pekerja dari risiko kehilangan pekerjaan atau kecelakaan kerja,” ujar Cucun kepada sinarharapan.com usai pertemuan. Ia menyebut bahwa paradigma masyarakat harus berubah. Bila dahulu jaminan sosial tenaga kerja hanya…
Komisi VIII DPR RI memberikan perhatian khusus pada pelayanan jemaah haji lanjut usia (lansia) dan evaluasi terhadap syarikah (perusahaan penyelenggara layanan haji) yang menangani jemaah Indonesia di Arab Saudi. Dalam kunjungan kerja ke Embarkasi Batam, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansori Siregar, menegaskan pentingnya pengetatan istithaah (kelayakan) kesehatan dan perbaikan sistem pelayanan syarikah. “Mayoritas jemaah kita adalah lansia dan yang memiliki risiko tinggi kesehatannya. Kita harus memperketat istithaah kesehatan agar hanya yang benar-benar layak yang diberangkatkan. Kalau memang tidak memenuhi kriteria kesehatan, lebih baik tidak diberangkatkan” tegasnya, usai memimpin tim kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR RI ke Embarkasi…