- Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kantin di Komplek Parlemen
- Ironi Kementerian Pendidikan: Raih Predikat WTP, Terkena Badai Korupsi Laptop
- Komisi VIII Minta Akselerasi Pembangunan Asrama Haji Grand El Hajj
- Banggar DPR RI Bentuk Dua Panja Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2024
- Kunjungan Dubes Suriah Perkuat Kerja Sama Antar-Negara
- RUU Jabatan Hakim Dinilai Strategis, BK DPR RI Soroti Praktik Baik dari Negara Lain
- Proses Fit and Proper Test Dubes Selesai, Puan Maharani: Bola Kini di Tangan Pemerintah
- Ekosistem Ekonomi Kreatif KEK Singhasari Harus Inklusif dan Pro-Komunitas
Author: Redaksi
Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Jawa Tengah. Kunker tersebut dalam rangka meninjau progra peningkatan status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus. Hadir pula dalam kesempatan tersebut jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah serta Rektor IAIN Kudus beserta seluruh civitas akademika IAIN Kudus, beserta Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI. “Tinggal tunggu Perpres-nya. Kebetulan (menteri) Setneg ini adalah sahabat saya. Itu bisa nanti diurus Perpres-nya. Siap Pak (Rektor) saya akan melaksanakan,” ujar Ketua Tim Kunker Komisi VIII Abdul Wachid saat memberikan sambutan dalam pertemuan di IAIN Kudus, Kudus,…
Kesenjangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok menjadi perhatian serius Anggota Komisi X DPR RI I Nyoman Parta dalam kunjungannya bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (6/12/2024). Ketimpangan ini, sebutnya, dinilai menghambat pemerataan kualitas pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas untuk menciptakan generasi muda yang berdaya di masa depan. Dalam tinjauan langsung, dirinya menemukan bahwa sekolah di pelosok NTT menghadapi keterbatasan infrastruktur. Tidak adanya laboratorium, perpustakaan, dan bahkan fasilitas dasar seperti toilet yang layak menjadi catatan penting. Sementara itu, sekolah-sekolah di perkotaan sudah memiliki fasilitas lengkap dan mendukung proses belajar-mengajar…
Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Medan, Sumatera Utara, untuk bertemu dengan Pj Gubernur Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara, dan Kementerian Sosial. Pertemuan ini bertujuan meningkatkan komunikasi intensif antara pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya terkait pemetaan lokasi rawan bencana alam. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang memimpin kunjungan kerja ini, berharap upaya tersebut dapat meminimalisasi jumlah korban jiwa di masa mendatang. “Pemetaan itu sudah dicatatkan oleh pihak-pihak seperti BPBD, Kementerian Sosial, dan lainnya. Potensi bencana sudah terdata, tetapi begitu bencana terjadi, tetap saja memakan korban,” ujar Marwan saat kunjungan kerja…
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi lingkungan, menyusul meluasnya bencana longsor dan banjir bandang yang melanda Sukabumi. Cucun menilai, kerusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal menjadi salah satu penyebab utama bencana yang menewaskan sejumlah warga dan menghancurkan infrastruktur. “Tambang ilegal ini sudah merusak lingkungan secara masif. Ini pelajaran besar bagi kita semua bahwa reformasi pengelolaan lingkungan harus dilakukan sekarang juga,” tegas Cucun kepada politikparlemen.co, di sela-sela meninjau lokasi bencana longsor dan banjir di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/12/2024). Cucun menambahkan, langkah ini tidak hanya penting untuk melindungi masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi…
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan DPR akan memperkuat alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana. Hal ini disampaikannya saat meninjau lokasi bencana longsor dan banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/12/2024). Dalam kesempatan itu, Cucun menegaskan bahwa mitigasi bencana hidrometeorologi harus menjadi prioritas pemerintah di tengah musim penghujan. “Indonesia adalah negara dengan risiko bencana tinggi. Karena itu, anggaran untuk lembaga seperti BNPB dan BMKG harus diperkuat,” ujar Cucun kepada politikparlemen.co di sela-sela peninjauan. Menurutnya, penguatan anggaran akan memastikan respons cepat terhadap situasi darurat, termasuk pendistribusian logistik, penyediaan alat berat, dan pemulihan infrastruktur. “Indonesia adalah negara dengan risiko bencana tinggi.…
Erupsi Gunung Lewotobi tidak hanya meninggalkan dampak fisik dan sosial, tetapi juga membuka mata tentang ketimpangan pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati menegaskan pentingnya momentum bencana ini sebagai pengingat Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Lebih dari 5.700 siswa terdampak erupsi Gunung Lewotobi, sebagian besar kehilangan akses terhadap ruang kelas yang layak. Demikian tanggapan tersebut disampaikannya kepada politikparlemen.co usai memimpin kunjungan kerja reses dengan para pemangku kepentingan sektor pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (6/12/2024). “Ini bukan sekadar bencana alam, tapi potret ketimpangan pendidikan kita. Kalau infrastruktur dasar…
Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, melakukan kunjungan kerja reses ke Kalimantan Barat untuk meninjau persiapan infrastruktur transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kunjungan ini mencakup peninjauan jalur transportasi darat, pelabuhan, dan bandara guna memastikan kesiapan layanan bagi masyarakat selama periode liburan. Ia menyampaikan bahwa persiapan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sudah cukup matang. Di pelabuhan, menurutnya, layanan peti kemas dan jalur transportasi menunjukkan perbaikan signifikan. Sementara itu, persiapan di bandara juga dianggap telah sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat menjelang Nataru. “Kami melihat perubahan layanan di pelabuhan dan jalur…
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menegaskan bahwa pihaknya saat ini fokus untuk mengevaluasi terhadap rencana dan program pemerintah yang tersisa di akhir tahun 2024. Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi mana program yang produktif, yang belum memberikan hasil, dan mana yang berpotensi untuk mendukung persiapan pelaksanaan program-program pada tahun 2025. “Kami berkomitmen untuk mengevaluasi semua program pemerintah secara komprehensif agar persiapan untuk 2025 semakin matang. Evaluasi ini penting agar kita bisa mengetahui langkah-langkah apa yang perlu diambil ke depan,” ungkapnya usai menghadiri Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2024). Politisi Fraksi PKB ini…
Saat ini, Sukabumi dilanda bencana hidrometeorologi berupa longsor dan banjir yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengancam keselamatan warga. Bencana tersebut menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan masyarakat secara meluas. Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet menilai bahwa selain cuaca ekstrem, kerusakan ekosistem di daerah hulu juga menjadi penyebab utama terjadinya bencana tersebut. Slamet menyatakan bahwa banyak kawasan hutan di daerah hulu yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga lingkungan, kini telah gundul dan terlantar. Hal ini disampaikannya dalam sesi interupsi pada Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, DPRR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). “Bencana longsor dan banjir yang terjadi di Sukabumi…
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong dilakukannya assessment kejiwaan terhadap I Wayan Agus Suartama (IWAS), pria disabilitas asal Kota Mataram, NTB, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Hal ini demi memastikan keadilan bagi semua pihak. “Saya mendorong adanya hukum yang adil, meskipun tersangka menyandang status disabilitas bukan berarti hal tersebut meniadakan kasus. Apalagi penegak hukum sudah mengantongi bukti,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (6/12/2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Polisi sudah bisa melakukan penyidikan perkara hanya dengan satu alat bukti. Pengakuan…