- Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan WBS di Setjen DPR: Upaya Tegakkan Integritas Birokrasi
- HUT ke-79 Polri, Cucun Dorong Penguatan Transformasi Digital dan Pendekatan Humanis
- Tanggapi Putusan Soal Pemilu, Komisi II: MK Tak Seharusnya Buat Norma Baru
- Komisi XI Ingatkan Pemerintah Waspadai Lonjakan ICP Akibat Konflik Iran-Israel
- Respons Putusan MK, Komisi II Bahas Opsi Pemilu Eksekutif dan Legislatif Terpisah
- Cucun Yakini Presiden Prabowo Berkomitmen Kembangkan Pesantren Sesuai Amanat UU
- Komisi III Kecam Penanganan Restorative Justice Kasus Kekerasan Seksual di Karawang
- Penegakan Hukum Rentan Penyalahgunaan, MoU Penyadapan Baru Bisa Berjalan dengan UU Khusus
Author: Redaksi
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang rapat Banggar DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, yang menyampaikan pentingnya kepastian anggaran bagi kementerian koordinator (kemenko) baru agar dapat menjalankan program kerja dengan optimal. “Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat para menko dalam membantu presiden mensinkronkan, mengoordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing perlu segera dilaksanakan. Untuk itu, kepastian anggaran menjadi sangat penting,” ujar Said dalam pembukaan rapat. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa Banggar DPR RI mendukung…
Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi mempertanyakan peran Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pendidikan di dalam Dewan Energi Nasional (DEN). Menurutnya, DEN indentik dengan Kementerian ESDM yang memang sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Tugas dari masing-masing di luar di luar ESDM itu apa pak dan kontribusinya untuk DEN itu bagaimana?” ungkap Politisi Partai Demokrat ini dalam Rapat Kerja Komisi XII dengan Dewan Energi Nasional di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024). Sesuai dengan tugasnya, DEN menghasilkan kebijakan strategis yang diarahkan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, dan menjadi panduan bagi seluruh sektor dalam menyusun…
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI untuk membahas pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, yang menyoroti berbagai isu mendasar terkait perlindungan hak-hak tersangka dan efisiensi proses hukum pidana di Indonesia. Dalam pembukaan rapat, Habiburokhman menegaskan bahwa perubahan dalam KUHAP ini akan menjadi langkah signifikan, bahkan revolusioner, bagi sistem hukum Indonesia. Salah satu poin utama yang dibahas adalah keberadaan institusi praperadilan. “Saat ini, institusi praperadilan masih bersifat pasif. Kita harus mempertimbangkan apakah institusi ini bisa lebih aktif dalam…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap para calon kepala daerah terpilih dapat bekerja dengan amanah. Ia bersyukur pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin daerah berjalan dengan lancar, meski ada beberapa dinamika yang terjadi di sejumlah wilayah. “Kita bersyukur penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 telah dilalui dengan baik. Semoga calon kepala daerah yang terpilih dapat bekerja dengan amanah usai dilantik nanti,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (2/12/2024). Seperti diketahui, Indonesia baru saja melaksanakan Pilkada serentak untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota pada Rabu (27/11) pekan lalu. Cucun pun menekankan pentingnya semua pihak menghormati hasil…
Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pertemuan tersebut, satu di antaranya, membahas terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. “Salah satu hal tadi juga yang disampaikan di dalam rapat yaitu kenaikan PPN 12 persen. Jadi, kami perlu menyampaikan bahwa PPN 12 persen ini memang sesuai dengan undang-undang. Namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu, tunggu daripada keputusan Presiden,” jelas Wihadi usai memimpin Tim Kunspek Banggar DPR RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (28/11/2024)…
Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian meminta agar liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dapat dipersiapkan dengan baik dan matang. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Tim Komisi VI DPR RI ke In Journey Group, yang dihadiri oleh Direktur Utama Angkasa Pura, Garuda Indonesia, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. “Saya ingin tidak ada lagi penumpukan penumpang untuk sektor transportasi udara. Kemudian, ia juga ingin adanya penambahan jam terbang bagi maskapai di setiap bandara Indonesia. Hal ini harus dilakukan sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tuturnya kepada politikparlemen.co saat ditemui Komisi VI tersebut saat ditemui di PT Angkasa…
Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsy mengaku tidak sepakat dengan wacana mengembalikan Polri ke bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap gagasan ini. “Langkah tersebut merupakan bentuk kemunduran besar dan tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri yang telah diperjuangkan”, ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Minggu (1/12/2024). Diketahui, Polri pernah dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 2000, dan Kemendagri pada tahun 1946. Pemisahan tersebut ditujukan agar lembaga Polri menjadi mandiri dan profesional. “Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar” “Kita (Polri)…
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi ketegasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang telah mencopot seorang direktur dan 10 pegawai di jajaran Kementerian Pertanian (Kemtan). Pemecatan tersebut lantaran 11 bawahan Mentan tersebut terbukti terlibat dalam kasus pengadaan pupuk palsu yang terbukti merugikan petani. “Saya apresiasi komitmen Mentan membersihkan lembaganya dari ASN yang terlibat pengadaan pupuk palsu. Kalau perlu seret mereka ke penegak hukum, karena sudah menipu petani,” tegas Rajiv dalam keterangannya kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Minggu (1/12/2024). Rajiv terkejut karena kandungan NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) dalam pupuk yang diproduksi empat perusahaan swasta pemenang tender, di bawah standar kandungan NPK minimum…