Anggota Komisi VI DPR RI, GM Totok Hedi Santosa, menyoroti sejumlah isu strategis terkait kesiapan sektor energi, infrastruktur, dan mitigasi bencana dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (11/12). Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja distribusi BBM dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Yogyakarta, khususnya menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Totok mengungkapkan bahwa persoalan keterlambatan distribusi BBM masih kerap terjadi dan perlu mendapat perhatian serius. Ia mencontohkan kasus kemacetan di Tol Jakarta–Cikampek KM 57 yang disebabkan suplai BBM terlambat hingga lebih dari enam jam. Menurutnya, situasi semacam ini dapat berdampak lebih besar saat puncak arus liburan Nataru.
“Di Tol Jawa saja, saya memberi contoh ya, di KM57 di Karawang, ada kemacetan karena suplai bahan bakarnya 6,5 jam kemudian baru ada. Nah ini sebagai penanda bahwa apalagi untuk Natal dan Tahun Baru. Jika kinerjanya kurang bagus, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan lalu lintas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keterlambatan distribusi energi tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu distribusi logistik lain, termasuk bahan makanan. Meski demikian, Totok menyatakan tetap optimistis karena para pemangku kepentingan menyampaikan telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi masa puncak libur akhir tahun.
Di sisi lain, Totok menyoroti kondisi infrastruktur Yogyakarta yang disebutnya masih tertinggal dan berdampak pada tingginya kemacetan, bahkan di luar periode libur besar.
“Infrastruktur di Jogja ini kalau boleh dibilang dimulai agak terlambat. Jogjakarta itu tidak usah ada Natal dan Tahun Baru, tidak usah ada Lebaran, kalau hari Sabtu, Minggu, atau long weekend, dijamin macet. Jika infrastruktur ini dibangun dengan baik, saya kira itu akan mengurai kemacetan yang ada,” katanya.
Selain isu energi dan infrastruktur, Totok juga menyinggung soal kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam. Ia mengingatkan bahwa DIY merupakan wilayah rawan bencana, mulai dari gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi.
Totok menjelaskan bahwa sejak satu dekade lalu ia telah mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran khusus kebencanaan agar penanganan darurat dapat berjalan cepat dan efektif. Ia mengapresiasi karena kini Pemerintah Daerah DIY hingga tingkat kabupaten telah memiliki alokasi anggaran rutin untuk keperluan tersebut.
“Dulu orang kena bencana lalu ribut rapat karena tidak dianggarkan. Hari ini penganggaran seperti itu sudah tersedia. Bahwa persiapan itu tidak selalu excellent, tetapi ini banyak sekali membantu,” tuturnya.
Kunjungan reses Komisi VI DPR tersebut, Totok berharap dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam memastikan kesiapan sektor energi, kelancaran infrastruktur, serta peningkatan mitigasi bencana di Yogyakarta dan wilayah sekitarnya menjelang libur panjang akhir tahun.
