Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran untuk menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik. Komisi III menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang…
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan.…
Pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta mengakhiri persoalan konstitusional yang menjadi perhatian publik. Anggota Badan Aspirasi…
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan…
Komisi VII DPR RI mendesak Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menjalankan program…
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses…
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai mekanisme perampasan aset melalui jalur in reim…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan…
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh…
Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri pada Kamis, 12 November…