Di tengah hujan lebat yang mengguyur sejak pagi, Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menjejakkan kakinya di Bandara Minangkabau untuk memulai kunjungan reses ke wilayah yang tengah dilanda bencana besar di Sumbar, Rabu (10/12/2025). Pesawat yang ditumpanginya mendarat dengan tenang meski landasan pacu licin dan tergenang air suatu keberuntungan, sebab beberapa pesawat lain terpaksa dialihkan ke Bengkulu akibat cuaca ekstrem.
Kedatangan Saadiah dan rombongan disambut langsung oleh Bupati Padang Pariaman dan Wali Kota Padang. Suasana haru menyelimuti laporan awal, ketika Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Azis, menahan tangis saat menceritakan skala kerusakan di daerahnya.
“Padang Pariaman seperti mundur 20 tahun. Banyak infrastruktur rusak, masyarakat terisolasi, jembatan putus,” ujarnya dengan suara bergetar.
Dampak bencana yang melanda Sumatera Barat memang tidak ringan. Longsor, banjir bandang, hingga rusaknya akses vital telah melumpuhkan pelayanan publik sekaligus merenggut banyak korban jiwa. Sebagian jenazah bahkan harus dievakuasi menggunakan helikopter akibat lokasi-lokasi terisolir yang tak dapat dijangkau jalur darat.
Dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa terdapat 914 titik kerusakan infrastruktur, menjadikan Sumbar sebagai provinsi dengan kerusakan terluas di seluruh Sumatera.
“Bencana ini telah membawa duka besar dan menghancurkan banyak rumah serta akses publik. Kami membutuhkan percepatan penanganan,” tegasnya.
“Ini Sudah Masuk Kriteria Bencana Nasional,” tambah Gubernur Mahyeldi.
Mendengar langsung paparan para kepala daerah, Saadiah menilai bahwa pemerintah daerah sudah berada pada batas kemampuan penanganan.
“Bencana ini memenuhi seluruh kriteria penetapan Status Bencana Alam Nasional, sesuai UU 24/2007 dan PP 21/2021,” ujar Politisi Fraksi PKS itu.
Ia menjelaskan, penetapan status nasional sangat penting untuk membuka keterlibatan penuh pemerintah pusat—mulai dari BNPB, TNI, Polri, Basarnas, hingga Kementerian PUPR dan Kemenhub—demi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Usai pertemuan di Padang, rombongan bertolak ke Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar. Di sana, Saadiah menyaksikan langsung jalan yang putus, sungai yang melebar akibat debit air besar dari hulu, serta puluhan titik longsor yang menutup akses.
Sepanjang jalan tol lintas Sumatera, hampir tak ada lalu lintas mobil. Ternyata jalur telah lumpuh total.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri PUPR memberikan arahan langsung, yaitu pemasangan jembatan Bailey di titik strategis, penambahan alat berat, percepatan penanganan 203 titik longsor, dan stabilisasi tebing pada kawasan rawan.
Bagi Saadiah, kunjungan Komisi V bukan sekadar agenda formal, tetapi wujud tanggung jawab moral negara.
“Seluruh elemen negara harus hadir penuh. Sumatera Barat harus bangkit dengan lebih kuat dan lebih siap menghadapi bencana ke depan,” tegasnya.
Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Saadiah menuliskan catatan harian yang menggambarkan rasa empati mendalamnya. Catatan itu menutup hari yang panjang, penuh lumpur, air mata, dan harapan. Saadiah kembali ke Jakarta dengan satu pesan kuat: Sumatera Barat tidak boleh dibiarkan sendiri. Negara harus hadir, cepat, dan penuh.
