Thursday, November 19

 Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mendorong agar pengaturan mengenai ojek online (ojol) dimasukkan secara komprehensif dalam revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan kesejahteraan, serta jaminan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang.

Edi mengatakan, selama ini pengaturan ojol masih bertumpu pada peraturan menteri dan keputusan menteri sehingga membutuhkan penguatan melalui regulasi yang lebih tinggi. Menurutnya, pengaturan dalam undang-undang dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi.

“Intinya bahwa ojol harus masuk dalam undang-undang. Karena selama ini ojol itu hanya diatur dalam Permen dan Kepmen. Nah, kalau itu tentu kekuatannya tidak kuat. Kepastiannya juga tidak jelas. Di situ sanksinya seperti apa, pidana seperti apa, itu harus kita atur,” ujar Edi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Politisi PDIP itu menegaskan, pengaturan ojol dalam revisi UU LLAJ tidak boleh hanya berfokus pada aspek pendapatan atau pembagian hasil antara aplikator dan pengemudi. Aspek keselamatan pengemudi, perlindungan penumpang, serta ketertiban berlalu lintas juga harus menjadi bagian dari pembahasan.

“Harus menyeluruh. Artinya kita atur pendapatannya, kita atur keselamatan pengemudi, keselamatan penumpang juga kita atur. Kemudian bagaimana kita memberikan edukasi kepada kawan-kawan ojol tentang tertib lalu lintas, itu juga penting,” jelasnya.

Edi menilai, peningkatan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas perlu dibangun secara kolektif, baik oleh pengemudi maupun aplikator sebagai penyelenggara layanan. Ia mencontohkan perilaku melawan arus yang berpotensi membahayakan pengemudi sekaligus menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan bagi penumpang.

Menurutnya, regulasi yang disusun harus mampu mencegah munculnya persoalan baru ketika pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai persoalan dalam ekosistem transportasi daring.

“Ketertiban itu penting. Kepatuhan juga penting, bukan hanya pada pihak regulator, operator juga penting untuk menjaga betul-betul bagaimana undang-undang itu bisa diberlakukan. Goal-nya adalah keselamatan rakyat,” tegasnya.

Legislator Dapil Jambi itu berharap revisi UU LLAJ dapat menghadirkan pengaturan yang seimbang antara kepentingan aplikator, kesejahteraan pengemudi, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi daring. 

Comments are closed.

Exit mobile version