- YLKI Minta DPR Bedah Rekam Jejak Calon Anggota BPKN
- Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental
- Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure
- Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif
- LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi
- Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk
- Buka Rakernas AKSI, DPR RI Sambut Baik Peran Desa Dukung Kebijakan Pemerintah
- Pencegahan TPPO dan TPPM Diperkuat dari Hulu hingga TPI
Author: Redaksi
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, mendorong pemerintah untuk lebih agresif membangun diplomasi internasional dan melawan disinformasi global tentang sawit Indonesia. Ia menekankan pentingnya narasi berbasis data dan kepentingan nasional agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi defensif. “Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” kata Firman dalam keterangan yang diterima sinarharapan.com, Selasa (30/12/2025). Firman mengatakan, industri kelapa sawit Indonesia kerap menjadi sasaran kampanye negatif yang tidak sepenuhnya berangkat dari kepedulian lingkungan, melainkan dibungkus oleh kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara-negara maju, khususnya Eropa. Menurutnya, tudingan terhadap sawit…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong penguatan konsep ekonomi hijau dalam kebijakan pembangunan nasional. Hal ini menyusul terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra serta dikabulkannya gugatan iklim nelayan Indonesia di Pengadilan Kanton Zug, Swiss, baru-baru ini. Menurutnya, dua peristiwa yang terjadi secara beriringan pada akhir 2025 tersebut menjadi refleksi penting atas implementasi arah pembangunan nasional yang menempatkan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi kemandirian bangsa. Alex menjelaskan, Pengadilan Kanton Zug, Swiss, pada 22 Desember 2025 mengabulkan seluruh permohonan gugatan yang diajukan empat nelayan Indonesia terhadap perusahaan semen multinasional asal Swiss,…
Insiden kecelakaan laut yang menimpa kapal semi pinisi KM Putri Sakinah kembali membuka persoalan serius dalam tata kelola keselamatan wisata bahari di Indonesia. Kapal tersebut mengangkut 11 orang penumpang yang terdiri atas enam wisatawan asing asal Spanyol, satu pemandu wisata, serta empat anak buah kapal (ABK) termasuk nakhoda. Pada hari kejadian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi tujuh orang korban selamat, yakni empat ABK termasuk nakhoda, dua wisatawan asing, dan seorang pemandu wisata. Hingga berita ini diturunkan, empat penumpang lainnya masih dalam proses pencarian dan penanganan lanjutan. Operasi evakuasi melibatkan Basarnas, TNI AL, Polairud, serta unsur masyarakat setempat. Proses penyelamatan berlangsung…
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Adies Kadir, menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para siswa penerima manfaat dalam kegiatan reses yang berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 3.303 penerima PIP telah disalurkan melalui usulan Anggota DPR RI, dan jumlah tersebut akan ditingkatkan pada tahun mendatang sebagai bentuk komitmen memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dalam sambutannya di hadapan para wali murid dan tenaga pendidik, Adies Kadir menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya pengawalan anggaran pendidikan agar benar-benar tepat sasaran dan dapat mencegah angka putus sekolah.…
Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica, berkomitmen untuk mengawal instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra. Dijelaskannya, bencana tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk abai terhadap hak-hak dasar warga, termasuk hak administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen penting lainnya yang hilang atau rusak akibat bencana. “Instruksi Presiden Prabowo sangat jelas. Pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana harus digratiskan dan tidak boleh dipungut biaya apa pun. Negara harus hadir penuh, bukan justru menambah beban rakyat yang sedang kehilangan,” tegas Cindy dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Selasa…
DPR RI menggelar rapat koordinasi pemulihan pascabencana yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025). Sufmi menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk mempertajam fokus terkait pemulihan pascabencana di Indonesia dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, BUMN, hingga Pemda terdampak bencana. Selain Sufmi Dasco, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. “Dalam pemulihan pascabencana kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi, untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” kata Dasco dalam konferensi pers di agenda tersebut. Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, seluruh pihak mesti bersinergi…
Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah pusat segera menangani tujuh jembatan kritis di jalur lintas tengah Aceh yang kondisinya dinilai tidak lagi memadai pascabencana banjir dan longsor. Menurutnya, keterlambatan penanganan berpotensi memutus jalur nasional dan mengisolasi wilayah tengah Aceh. “Ini jalur utama nasional lintas tengah. Jika akses ini terganggu, dampaknya sangat luas, mulai dari terisolasinya masyarakat hingga lonjakan harga kebutuhan pokok,” kata Ruslan dalam keterangannya kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (29/12/2025). Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan, pembangunan ulang jembatan harus dilakukan dengan perencanaan matang dan skema yang tepat. Salah satu opsi yang…
Gemerlap lampu Natal, ramainya pusat perbelanjaan, serta padatnya destinasi wisata selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menghadirkan wajah meriah di banyak kota. Namun di balik euforia tersebut, ironi justru dirasakan masyarakat kecil. Harga bahan pokok melonjak, membuat momen bahagia akhir tahun berubah menjadi tekanan berat bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai kenaikan harga pangan yang terjadi jelang dan selama Nataru 2025 tidak sepenuhnya dapat dibenarkan hanya dengan alasan meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, lonjakan konsumsi saat libur panjang memang merupakan fenomena tahunan yang wajar, tetapi ketika harga naik secara tajam dan tidak…
Anggota DPR RI M Shadiq Pasadigoe, mengimbau seluruh masyarakat agar menyambut pergantian Tahun Baru 2026 dengan penuh empati, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Shadiq mengajak masyarakat tidak melakukan konvoi, pesta pora, maupun perayaan yang berlebihan, mengingat masih banyak saudara-saudara di berbagai daerah yang tengah tertimpa musibah dan membutuhkan perhatian serta solidaritas bersama. “Menyambut tahun baru hendaknya kita lakukan dengan empati. Kebahagiaan tidak boleh membuat kita abai terhadap duka saudara-saudara kita. Lebih baik kita lanjutkan rasa syukur dan bahagia itu dengan kepedulian serta kebersamaan,” ujar Shadiq dalam keterangannya yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (29/12/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan pentingnya peran serta…
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, pada 2 Januari 2026 merupakan momentum bersejarah dalam perjalanan hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan hukum pidana warisan kolonial, bangsa ini akhirnya memiliki KUHP dan KUHAP yang disusun berdasarkan nilai Pancasila, konstitusi, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun demikian, Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menilai, perubahan besar ini tidak boleh dipahami sebatas pergantian norma hukum. Tantangan terbesarnya justru terletak pada kesiapan aparat penegak hukum (APH) Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan KUHP…