Author: Redaksi

Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dinilai masih memerlukan banyak perhatian agar lebih efektif. Kelengkapan layanan, kesiapan SDM kesehatan, dan tindak lanjut pemeriksaan disebut sebagai faktor kunci untuk memastikan tujuan program dapat tercapai. “Ada tiga poin yang saya highlight ya kepada kunjungan kali ini. Pertama, adalah soal bagaimana terkait dengan kelengkapan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Itu saya pikir jadi faktor krusial,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX ke Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, Rabu (27/8/2025). Politisi Fraksi PKS ini mengakui saat ini item pemeriksaan sudah lebih lengkap dibanding awal pelaksanaan. Namun, ke depan kualitas layanan perlu…

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan tahniah (ucapan selamat) kepada Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji yang, dengan disahkannya Perubahan Ketiga UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, akan menguat statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Bahkan, dalam waktu maksimal 30 hari, Kementerian Haji dan Umrah sudah dibentuk oleh Presiden. HNW, sapaan akrabnya, menyebut sewajarnya bila Badan Haji yang sudah menyampaikan belasan jenis evaluasi terhadap penyelenggaraan haji tahun 2025, yang merupakan penyelenggaraan haji terakhir oleh Kementerian Agama, agar tidak mengulangi berbagai masalah penyelenggaraan haji yang pernah terjadi, apalagi yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan…

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara meminta pemerintah pusat tidak mengurangi dana transfer ke daerah. Menurut Senator Dedi Iskandar, pengurangan dana transfer ke akan berdampak ke daerah sehingga kepala daerah mencari sumber pendapatan lainnya. Senator dari Provinsi Sumatera Utara itu mengatakan salah satu pendapatan lain yang dimungkinkan adalah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Namun, kebijakan menaikkan PBB itu menjadi beban bagi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, tidak boleh kurangi dana transfer ke daerah,” ujar Senator Dedi Iskandar seusai Diskusi Publik bertema ‘Penguatan Peran DPD RI Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah Daerah’ di Hotel Santika…

Pimpinan MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, melanjutkan rangkaian inisiatifnya untuk membantu Pemerintah Daerah mengatasi sampah. Setelah sebelumnya bertemu dengan Walikota Yogya, Bandung, hingga Tangerang Selatan, Eddy melanjutkan rangkaian pertemuannya ke wilayah timur Indonesia yakni ke Kota Manado, Sulawesi Utara. Kehadiran Eddy di Kota Manado disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, dan Walikota Manado, Andrei Angouw. Kepada mereka, Eddy menyampaikan bahwa saat ini ia membangun inisiatif baru di MPR RI untuk fokus pada amanat untuk menunaikan hak rakyat untuk lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini sesuai amanat UUD 1945. “Di antara inisiatif…

Kelompok DPD di MPR menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema Penguatan Peran DPD RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Hotel Santika Premiere, Bintaro (26/8). Dalam pengantar diskusi yang disampaikan di depan forum diskusi publik, Ketua Kelompok DPD di MPR, Dedi Iskandar Batubara, mengatakan lahirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kalau dilihat dari sejarahnya punya keterkaitan dengan permasalahan yang ada di daerah. Pada saat itu suara-suara daerah menuntut adanya pemerataan ekonomi, bahkan tuntutan sebagaian daerah yang ingin berpisah dari NKRI mempunyai resonansi yang begitu kuat sehingga diperlukan berdirinya lembaga yang benar-benar punya perhatian pada persoalan kedaerahan. Pada akhirnya…

Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menilai saat ini perpustakaan belum menjadi bagian penting untuk mendukung mutu pendidikan. Padahal, dalam mendukung gerakan literasi sekolah, perpustakaan menjadi jantung untuk mengintegrasikan aktivitas literasi di sekolah dengan kurikulum dan pembelajaran. Menurutnya, perpustakaan mempunyai peran untuk meningkatkan literasi membaca siswa Indonesia yang dinilai masih rendah. Karena itu, keberadaan perpustakaan tidak boleh lagi sekadar ada dan dikelola seadanya. Perpustakaan harus menjadi investasi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam mendukung budaya literasi warga. “Mirisnya masih banyak perpustakaan di daerah yang sudah tidak layak, padahal perpuskaan merupakan gudang ilmu ditempat masing-masing,” tuturnya dalam Rapat Dengar…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa permasalahan polemik royalti musik akan dikaji secara mendalam sebelum ditentukan bentuk regulasi yang tepat. Menurutnya, tim perumus akan melakukan pemetaan masalah untuk melihat sejauh mana urgensi dan kedalaman persoalan tersebut. “Besok (rabu) kita akan bertemu untuk membuat peta masalah. Kita kategorisasi dulu, apakah ini masalah kelembagaan, administratif, atau masalah fundamental. Kalau fundamental, itu ranah undang-undang. Kalau cukup administratif, bisa diselesaikan lewat Peraturan Menteri (Permen),” dalam Forum Legislasi terkait UU Hak Cipta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta (26/08/2025). Legislator Fraksi Partai Nasdem itu menegaskan, DPR tidak ingin persoalan royalti…

Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyambut baik jalinan kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia yang dinilai terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai bidang. “Pak Duta Besar Rod Brazier berkunjung ke DPR RI, kita ucapkan terima kasih sekali. Kita juga mencatat bahwa kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tanggal 15 Mei lalu sudah membawa dampak positif. Hal itu ditandai dengan kedatangan tujuh menteri Australia ke Indonesia untuk menindaklanjutinya,” ujar Utut. Utut menambahkan, dalam waktu dekat, delegasi Indonesia…

Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menyoroti kebiasaan PSSI yang kerap mengandalkan pemain naturalisasi setiap kali menghadapi turnamen internasional. Menurutnya, pola ini tidak akan membangun kemandirian sepak bola nasional dalam jangka panjang. “Kalau ini terus-menerus kita biarkan, kapan kita membangun sepak bola betul-betul dengan pemain anak negeri?,” ujar Arisal dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hukum RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan PSSI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Kecintaannya terhadap sepak bola Ia contohkan dengan mendirikan akademi sepak bola di Sumatera Barat. Akademi tersebut, katanya, memiliki empat lapangan dan digagas untuk mencetak bibit-bibit lokal…

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menanggapi pembentukan 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) untuk mempercepat program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Daniel menilai, seharusnya penguatan sektor pangan sipil difokuskan pada pemberdayaan petani hingga pengembangan teknologi pertanian, bukan dialihkan ke militer. Daniel menekankan bahwa ketahanan pangan adalah ranah kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BUMN bidang pangan yang memiliki kompetensi langsung dalam pengelolaan produksi, distribusi, dan stabilisasi harga pangan. “Penguatan sektor pertanian seharusnya difokuskan pada pemberdayaan petani, modernisasi sistem distribusi, peningkatan produktivitas lahan, serta pengembangan teknologi pertanian, urusan ketahanan pangan sebaiknya jangan dialihkan ke…