- Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran
- Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Minta Semua Pihak Waspadai Situasi Tak Terduga di Armuzna
- Soroti Kerawanan Armuzna, Timwas Haji Minta Mitigasi dan Koordinasi Petugas Diperkuat
- Libatkan Masyarakat Lokal, Komisi VII Tekankan Pariwisata Berkelanjutan di Candi Prambanan
- Rumitnya Perizinan dan Tingginya Biaya Energi Penghambat Daya Saing Industri Tekstil
- Cegah Berulangnya Musibah, Perlu Peningkatan Teknologi CCTV di Kabin Masinis KRL
- Tarif Terbang Domestik Melonjak, Legislator Amati Fenomena Transit Via Malaysia
- Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar
Author: Redaksi
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti pemberitaan media Inggris The Guardian, yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan sebagai kota hantu (the ghost city). Ia menilai, label tersebut harus segera dijawab Otorita IKN dengan hasil kinerja yang akseleratif dan publikasi progress report secara berkala kepada publik. “Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” kata Khozin melalui rilis yang disampaikan kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Sebelumnya, The Guardian, menyoroti IKN Nusantara di Kalimantan Timur setelah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Media asal…
Komisi XII menyoroti serius dugaan impor limbah elektronik (e-waste) yang dilakukan oleh PT Esun International Utama Indonesia di kawasan perdagangan bebas Batam. Kasus ini menjadi perhatian nasional setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan indikasi pelanggaran izin impor bahan baku yang ternyata mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Komisi XII menegaskan persoalan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan hukum, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran KLHK, ditemukan lebih dari enam kontainer limbah elektronik yang berisi berbagai komponen bekas seperti charger, hard disk, printed circuit board (PCB), hingga monitor rusak, yang masuk melalui Pelabuhan Batu Ampar,…
Komisi XII DPR RI meminta Pertamina untuk menindaklanjuti secara serius keluhan masyarakat mengenai dugaan penurunan kualitas bahan bakar Pertalite, yang belakangan ini ramai dikeluhkan karena diduga merusak mesin kendaraan. “Per tiga hari ini sudah banyak komplain masyarakat terkait Pertalite yang disinyalir merusak mesin motor maupun mobil isu ini muncul dari berbagai daerah terutama di wilayah Pantura, Jawa TImur. Ini adalah keluhan serius dan perlu perhatian khusus dari Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang bertanggung jawab di hilir migas,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita kepada sinarharapan.com usai melakukan kunjungan kerja reses di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (29/10/2025). Dalam Kunjungan Kerja…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan SMK Kehutanan di Sorong, Papua Barat Daya. Hal itu agar kegiatan pendidikan segera dapat berjalan meskipun terdapat permasalahan hukum pada sebagian proyek bangunannya. Dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Sorong, Abdul Kharis menjelaskan bahwa pembangunan SMK Kehutanan tersebut sempat terhenti akibat adanya kasus hukum yang menjerat salah satu proyek fisik di lokasi tersebut. Meski demikian, menurutnya, seluruh sarana dan prasarana pendukung pendidikan di SMK Kehutanan Sorong sebenarnya sudah siap digunakan. “Bangunan di belakang ini memang sempat mangkrak karena ada kasus hukum. Tapi seluruh persiapan pendidikan…
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai pembangunan Jembatan Batam–Bintan merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi khusus di Kepulauan Riau. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut akan memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat logistik dan perdagangan global yang terletak di jalur pelayaran internasional, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. “Pembangunan Jembatan Batam–Bintan ini sangat penting karena akan menghubungkan dua kawasan ekonomi khusus yang berperan vital bagi perekonomian nasional,” ujar Andi Iwan usai diwawancarai sinarharapan.com pada Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (29/10/2025). Ia menegaskan bahwa Batam…
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di wilayah Batam dan Bintan, untuk meninjau perkembangan sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam pembangunan Jembatan Batam–Bintan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan proyek strategis tersebut dapat segera terealisasi. Namun, dari hasil pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, BP Batam, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait, ditemukan adanya kendala utama di bidang regulasi yang perlu segera diselesaikan. “Tujuan utama kami ke sini memang untuk mengetahui apa hambatan dalam pembangunan Jembatan Batam–Bintan. Dari hasil pertemuan, terungkap bahwa masalahnya…
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah terluar Indonesia, khususnya Kabupaten Natuna. Menurutnya, selain pembangunan Jembatan Batam–Bintan yang menjadi prioritas untuk memperkuat konektivitas ekonomi, pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan juga berperan strategis dalam menjaga kedaulatan negara. “Pembangunan infrastruktur di Natuna dan wilayah terluar lainnya bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut masalah kedaulatan negara,” ujar Andi Iwan kepada sinarharapan.com saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (29/10/2025). Ia menekankan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan dukungan maksimal agar daerah-daerah strategis tersebut memiliki akses transportasi, logistik,…
Menanggapi pelanggaran etik penggunaan jet pribadi oleh ketua dan anggota KPU, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan Komisi II DPR RI akan memperketat evaluasi terhadap pengelolaan anggaran lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Ia menilai, meski kasus ini telah ditangani DKPP, KPU tetap harus memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Doli menjelaskan kewenangan Komisi II hanya sebatas evaluasi dan pengawasan anggaran. Untuk itu, jika pimpinan Komisi II menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak KPU dan DKPP, menurutnya agenda itu akan berfokus pada evaluasi agar masalah serupa tidak terulang. “Kalau pertanyaannya kembali kepada soal Komisi II, ya yang bisa dilakukan…
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama konkret di kawasan melalui peningkatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) merupakan kebijakan yang sangat tepat dan strategis. “Saya melihat langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat kerja sama konkret di kawasan melalui peningkatan APTERR adalah langkah yang sangat tepat dan strategis. Saat ini, kawasan Asia menghadapi ketidakpastian rantai pasok pangan akibat perubahan iklim, geopolitik, dan fluktuasi harga global. Karena itu, penguatan cadangan beras darurat kawasan menjadi kebutuhan nyata, bukan sekadar simbol kerja sama,” ujar Johan dalam rilisnya yang dikutip sinarharapan.com, Rabu (29/10/2025). Johan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki…
Kemajuan teknologi telah mengubah cara anak-anak belajar, bermain, dan berinteraksi. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan dunia digital, tersembunyi pula ancaman yang menggerus nilai-nilai karakter. Fenomena anak sekolah yang terjerat judi online (judol) menjadi salah satu bukti nyata bahwa pendidikan karakter belum sepenuhnya menjadi fondasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menegaskan, penguatan pendidikan karakter harus menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan era digital. “Pendidikan karakter yang ada saat ini harus direformulasi menjadi pendidikan karakter berbasis risiko digital. Sehingga anak sejak dini memahami konsekuensi nyata dari perilaku daring seperti judi online, microtransaction, dan pinjaman digital,”…