Author: Redaksi

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 dilakukan lebih awal sebagai langkah kesiapan DPR RI dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Diketahui, penyerahan DIPA tersebut disampaikan oleh Indra Iskandar kepada seluruh eselon II dan KPA di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI. Indra menjelaskan bahwa Pagu DIPA DPR RI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9,9 triliun, yang terdiri atas alokasi untuk Satuan Kerja Dewan dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pagu tersebut belum sepenuhnya bersifat final karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. “Pagu DIPA pasca efisiensi yang…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, melaksanakan Kegiatan Reses Masa Sidang II dengan menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Kegiatan reses ini menjadi sarana komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan di lingkungan sekitar. Acara berlangsung tertib dan penuh keakraban dengan dihadiri oleh beragam unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran Polsek dan Koramil, pengurus RT/RW, hingga relawan dan warga setempat. Dalam sambutannya, Adang Daradjatun menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mengawal aspirasi warga, khususnya yang berkaitan dengan isu hukum, keamanan,…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan tahapan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Kali ini, Baleg DPR RI menyerap aspirasi dengan berkunjung langsung ke Kantor Kadin Jawa Timur. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, mengatakan revisi UU Kadin menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini mengingat regulasi tersebut telah berusia 38 tahun dan perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian, dunia usaha, serta dinamika bisnis nasional dan global. “Kita menyelesaikan satu tahapan Meaningful Participation untuk merevisi Undang-Undang tentang Kadin. Undang-undang ini sudah berusia 38 tahun, tentu perlu direvisi agar relevan dengan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai Indonesia telah gagal membangun industrialisasi yang kuat dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI tentang revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Kantor Kadin Jawa Timur, Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Menurut Deddy, kegagalan industrialisasi tercermin dari rendahnya minat investor global untuk menanamkan modal di Indonesia. Ia mengaku pernah bertemu sejumlah fund manager internasional saat gejolak ekonomi di Hong Kong, di mana terdapat peluang dana ratusan triliun rupiah yang siap dialihkan ke negara lain, termasuk Indonesia. Namun tawaran tersebut ditolak. “Ada uang ratusan triliun dari Hong…

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat masa mudik Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru) solusi efektif dalam memecah puncak arus mudik sehingga lalu lintas menjadi lebih lancer. Menurutnya, penerapan WFA memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada hari-hari tertentu. Hal ini, bisa berdampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas, khususnya di jalur-jalur utama mudik darat, laut, dan udara. “WFA sudah terbukti berhasil mengurangi kepadatan arus mudik saat lebaran lalu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). “Kebijakan WFA saat Nataru bisa memecah puncak arus…

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat). Kebijakan tersebut berupa penghapusan kredit bagi debitur yang masuk dalam kategori korban yang sangat parah. Menurut Martin, kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi KUR untuk perpanjangan tenor atau penjadwalan sangat baik. Namun pada kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur tidak sama. Bahkan ada yang mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR. Misalnya, usaha pertanian, di mana sawah dan ladang hilang tertimbun material…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, memandang laporan mengenai 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik yang selama ini terabaikan. Kurniasih meminta agar laporan dari Menteri Dalam Negeri yang bersumber dari Bupati Manokwari tersebut diverifikasi secara faktual untuk memastikan kesesuaian dengan realitas di lapangan. “Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan,” ujar Kurniasih dalam keterangannya yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Menurut Kurniasih, persoalan ini…

Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda dalam situasi darurat pascabencana. Irmawan menilai krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor. Sejumlah sumur warga tertimbun lumpur, tercemar limbah, bahkan rusak akibat pergerakan tanah. “Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat pascabencana. Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar, namun justru setelah bencana air menjadi barang langka. Banyak sumur warga tidak lagi bisa…

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggratiskan pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat penyintas bencana Sumatra. Indrajaya menegaskan, seluruh pelayanan pertanahan bagi penyintas bencana harus digratiskan dan dipermudah, termasuk penerbitan sertifikat pengganti bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat bencana. “Bagi korban banjir yang rumahnya rusak dan sertifikatnya hilang atau rusak, negara harus hadir. Pengurusan sertifikat baru harus dibantu dan digratiskan. Jangan menunggu masyarakat mengurus sendiri, kalau bisa petugas ATR/BPN datang langsung ke rumah-rumah korban,” kata Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Dokumen tanah yang rusak dan…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengkritik usulan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sopir mobil pengantar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai kostum Power Rangers. Ia mempertanyakan apakah langkah itu ada kaitannya dengan minat siswa untuk mengonsumsi MBG? “Memang ada kaitan? Mungkin memang anak-anak surprise melihat ada Power Rangers, tapi itu tidak akan membuat mereka serta merta mau makan, jika menunya tidak membuat mereka berselera,” ujar Irma dalam siaran pers resminya kepada sinarharapan.com, Jumat (19/12/2025). Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan perlu ada edukasi hingga gaya hidup yang mesti dipraktikan siswa dalam menyantap makanan, terutama sayur-mayur. Irma menyebut…