Author: Redaksi

Nama Norman Joesoef belakangan mencuat untuk mengisi posisi Calon Wamenhan. Diketahui, Norman dikenal sebagai pengusaha yang berkecimpung di sektor industri pertahanan. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan dipercaya Presiden untuk mengisi posisi tersebut. Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai sosok dari kalangan nonmiliter tetap memiliki peluang untuk mengisi posisi Wamenhan. “Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI,” kata Dave dalam keterangan yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Minggu (9/8/2026). Ia menambahkan selama pembagian…

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah. Menurut Indrajaya, wacana kenaikan gaji tersebut perlu dipertimbangkan secara matang, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih dijalankan pemerintah pusat. “Rencana kenaikan gaji kepala daerah harus dikaji secara mendalam. Kita memahami bahwa PP Nomor 109 Tahun 2000 sudah berlaku selama 26 tahun dan memang layak dievaluasi. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal nasional serta prioritas penggunaan anggaran negara,” kata Politisi Fraksi PKB…

Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai maraknya dugaan pengkaplingan kawasan laut di Batam tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya. Aus menilai pengakuan tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perizinan pemanfaatan ruang laut. Ia mengingatkan agar negara tidak kembali kecolongan sebagaimana polemik penguasaan kawasan laut yang sempat menjadi perhatian publik pada 2025 lalu. “Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Pengalaman kasus penguasaan kawasan laut pada 2025 seharusnya menjadi pelajaran berharga. Jangan sampai negara kembali kecolongan akibat…

Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera Selatan yang hampir setiap tahun mengalami kejadian serupa saat musim kemarau. Menurut Usman, pemerintah seharusnya telah memiliki pola mitigasi yang lebih efektif mengingat kebakaran hutan kerap terjadi di lokasi yang sama setiap tahunnya. Karena itu, ia menilai upaya pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan ketika kebakaran sudah meluas. “Karhutla ini terjadi hampir setiap tahun dan bahkan di lokasi yang sama. Seharusnya Kementerian Kehutanan sudah memiliki langkah antisipasi sejak awal sehingga kebakaran bisa dicegah sebelum meluas,” kata Usman Husin…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan tidak ada lagi alasan untuk menunda penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Menurutnya, regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Ketut saat mengikuti Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Masyarakat Adat di Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (7/8/2026). “Kita tidak memiliki alasan lagi untuk menunda lahirnya RUU Masyarakat Adat. Perbedaan pandangan mengenai masyarakat adat dan masyarakat hukum adat dapat dibahas dalam proses legislasi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini…

Komisi III DPR RI menyoroti kasus meninggalnya Winda Lorenza (35), mantan istri seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Minggu (2/8/2026). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan beserta jajaran yang menangani perkara tersebut mengusut kasus secara tuntas dan transparan. Hal itu menyusul adanya keraguan dan kejanggalan yang dirasakan pihak keluarga korban terkait dugaan kematian Winda. “Komisi III DPR RI dengan saksama mengikuti perkembangan kasus meninggalnya WL, mantan istri anggota Polri di Medan, yang disebutkan meninggal…

Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan (nakes) kepada pasien BPJS Kesehatan yang belakangan tengah menjadi perhatian publik. Selain soal empati kepada pasien, Puan pun menyoroti soal sistem pelayanan kesehatan yang dikeluhkan oleh pasien tersebut. “Dalam peristiwa yang sedang menjadi sorotan masyarakat, sebenarnya persoalan yang muncul bukan hanya soal nirempati sejumlah oknum nakes saja, tapi juga tentang sistem dan pelayanan kesehatan itu sendiri yang harus digarisbawahi,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026). Seperti diketahui, publik tengah diramaikan dengan aksi sejumlah nakes yang mencela pasien BPJS Kesehatan karena mengeluhkan fasilitas perawatan di rumah sakit. Insiden ini…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menegaskan pentingnya pembenahan sistem yang konkret atas isu kekerasan di lingkungan pendidikan. Ia menyoroti salah satu insiden tewasnya seorang pelajar SMPN 4 Randudongkal, Pemalang, berinisial AAF yang diduga meninggal akibat perundungan sekolah di RS Mardhatillah pada Minggu (2/8/2026). “Tewasnya seorang pelajar SMP di Pemalang yang diduga berkaitan dengan perundungan merupakan tragedi yang tidak boleh lagi dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri. Pertanyaan yang harus dijawab negara bukan lagi mengapa peristiwa ini terjadi, melainkan sampai kapan anak-anak Indonesia harus terus menjadi korban sebelum sistem perlindungan benar-benar mampu menghentikan kekerasan di lingkungan pendidikan,”…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan Pancasila harus menjadi kompas moral dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasalnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tanpa menggerus karakter, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai luhur bangsa. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun 2026 bertema “Pancasila sebagai Fondasi Ketahanan Bangsa: Menjawab Disintegrasi, Krisis Kepercayaan Publik, dan Tantangan Kesehatan Jiwa Generasi Muda” di Andaliman Hall, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (6/8/2026) lalu. “Digitalisasi adalah keniscayaan yang harus kita kuasai. Namun, jangan sampai kemajuan teknologi membuat kita kehilangan semangat gotong royong, rasa persatuan,…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui penerapan digitalisasi yang terintegrasi. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekjen DPR RI, Suprihartini, usai membuka acara Strategic Asset Management Perencanaan dan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPR RI dengan mengusung tema “Cerdas Merencanakan, Tertib Mengelola” di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Suprihartini menekankan bahwa momentum ini menjadi titik tolak bagi seluruh jajaran pejabat, mulai dari tingkat pengawas hingga pejabat pimpinan tinggi, untuk lebih memperhatikan kondisi serta status aset di unit kerja masing-masing. “Ini momentum bagi kita semua, khususnya dari mulai pejabat pimpinan tinggi madya…