Author: Redaksi

Sebagai salah satu pionir kawasan pergudangan dan industri yang tertata dengan konsep modern dan ramah lingkungan, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City dapat menjadi percontohan nasional. Hal ini, khususnya, dalam pengembangan kawasan industri yang komprehensif, ramah lingkungan, serta mampu memberdayakan dan menyerap tenaga kerja lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “UMKM menjadi kata kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita, dan tenaga kerja lokal itu menjadi yang pertama harus mendapatkan perhatian. Industri yang kita lihat hari ini, BSD City merupakan kawasan industri yang luar biasa dan komprehensif. Ini menjadi contoh yang sangat…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menambah anggaran dana riset nasional menjadi Rp12 triliun. Keputusan strategis ini diambil Presiden usai menggelar pertemuan tatap muka dengan 1.200 rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi. Menurut Fikri, hal itu merupakan inisiatif sebagai budaya baru yang positif dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan keilmuan. Pertemuan antara Presiden dengan ribuan pimpinan perguruan tinggi tersebut pun sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan kaum intelektual. “Tradisi komunikasi langsung antara kepala negara dan pimpinan akademisi sangat krusial agar…

Komisi II DPR RI menilai keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam percepatan sertifikasi dan digitalisasi pertanahan. Paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat dan Jakarta Timur menunjukkan bahwa beban layanan yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan jumlah dan kapasitas petugas. Hal tersebut mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Dalam konteks tersebut, Komisi II DPR RI menilai BPN tidak dapat bekerja sendiri. Hal itu butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian teknis, serta lembaga keagamaan menjadi kunci, terutama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf dan fasilitas publik yang secara administratif lebih…

Komisi II DPR RI menyoroti pola capaian kinerja layanan pertanahan yang dinilai belum konsisten sepanjang tahun. Mengingat, berdasarkan paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat, capaian layanan meningkat signifikan pada empat bulan terakhir, bahkan menembus angka 90 hingga 99 persen, sementara pada periode Januari hingga Agustus capaian berada di kisaran 70–80 persen, meskipun jumlah berkas relatif tidak jauh berbeda. Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Dipaparkan lebih lanjut dalam pertemuan, kondisi serupa juga terlihat di Jakarta Timur, di mana capaian kinerja meningkat bertahap dari 66 persen, 74 persen,…

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI terkait laporan penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Hukum Acara Perdata (HAPER) dan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Agenda ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati. RDP tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Melalui agenda ini, DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan partisipasi publik, khususnya kalangan akademisi. “Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi secara akuntabel, transparan dan berbasis kajian akademik,” ujar Sari Yuliati saat membuka RDP di…

Komisi VII DPR RI melakukan pengawasan terhadap tata kelola pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan di kawasan industri. Hal ini sebagai bagian dari tindak lanjut dari Panja Daya Saing Industri yang telah dibentuk Komisi VII beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut Komisi VII DPR RI mendorong tata kelola kawasan industri dan pergudangan agar dapat berkelanjutan dan berdaya saing. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi Sinarmas Land sebagai pengelola kawasan industri dan pergudangan di Taman Tekno Bumi Serpong Damai (BSD) City dalam mengembangkan tata kelola kawasan yang terintegrasi dan dikelola secara modern. Sehingga, mampu menjadi tulang punggung…

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menyoroti potensi persoalan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Bendungan Karian, Lebak, Banten. Menurutnya, meskipun Bendungan Karian memiliki potensi air yang sangat besar, optimalisasi PLTA justru menjadi catatan utama hasil kunjungan tersebut. Mori menjelaskan bahwa Bendungan Karian memiliki potensi tampungan air hingga sekitar 314 juta meter kubik. Dengan potensi tersebut, terdapat empat fungsi utama yang dapat dimanfaatkan. “Bendungan yang kita lihat saat ini ada potensi airnya sampai dengan 314 juta. Dengan potensi air ini, ada empat (fungsi) pokok. Pertama, untuk pengendalian banjir; Kedua, untuk air baku; Ketiga, untuk jaringan irigasi; dan keempat…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Bendungan Karian. Hal itu agar infrastruktur strategis tersebut benar-benar berfungsi optimal, aman, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. “Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI, khususnya fungsi pengawasan, agar pembangunan infrastruktur yang telah dibiayai oleh negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Ridwan Bae dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Bendungan Karian, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (15/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI menaruh perhatian pada kesiapan pengelolaan, operasi, dan…

Kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali marak terjadi. Satu di antaranya ada 803 penerima manfaat di Grobogan mengalami keracunan, 433 korban di Mojokerto dan kasus keracunan di Pekalongan. Padahal, terangnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkomitmen zero case pada tahun 2026. Mengetahui peristiwa ini, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, rangkaian kasus keracunan makanan dalam program MBG di berbagai wilayah menjadi alarm serius lemahnya pengawasan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut. Walaupun memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan status gizi anak-anak, akan tetapi program MBG tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. “Program MBG sangat…

Di tengah gemerlap perayaan Natal dan pergantian tahun, Persekutuan Doa Oikumene (PDO) di lingkungan Parlemen Senayan kembali menghidupkan makna Natal sebagai ruang permenungan, bukan sekadar seremoni. Bagi Anggota DPR RI Mercy Christian Barends yang juga sekaligus merupakan Ketua Dewan Pembina PDO, Natal adalah momen sunyi untuk bercermin sebuah forum refleksi kritis bagi seluruh insan Parlemen. “Momen seperti ini adalah forum refleksi kritis bagi kami semua yang ada di Parlemen Senayan untuk melakukan otokritik terhadap diri sendiri terhadap persoalan bangsa, apakah kita sudah menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai Anggota DPR sebagai bagian dari Kesekjenan, Staf Pendukung, Staf Ahli, Staf Administrasi,…