Author: Redaksi

Evaluasi total terhadap sektor penerbangan didesak untuk segera dilakukan. Hal tersebut menyusul persitiwa jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di kawasan Gunung Bulusaraung, Sulawesi Selatan. Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menegaskan evaluasi dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Menurutnya, negara harus hadir melalui langkah-langkah antisipatif yang kuat, terutama dengan memperkuat peran dan koordinasi antar-lembaga yang terlibat langsung dalam keselamatan penerbangan. “Kami ada perbaikan-perbaikan terhadap leading sektornya, baik itu kementerian perhubungan dan lain-lain. Harus ada lnagkah antisipatif guna mencegah terjadinya kejadian serupa kedepan,” ujar Syafiuddin saat ditemui sinarharapan.com di…

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kembali komitmen DPR untuk fokus pada pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang saat ini menjadi salah satu prioritas legislasi nasional.  Dasco menegaskan bahwa pembahasan RUU Pilkada tidak termasuk dalam agenda legislatif yang akan dibahas dalam waktu dekat. Hal ini sekaligus merespons berbagai spekulasi dan opini publik yang berkembang ditengah masyarakat mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. “DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini fokus pembahasan ada pada revisi UU Pemilu,” tegasnya dalam pertemuan terbatas yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/26).…

Anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Rofiqi mengatakan praktik penggunaan jasa debt collector memang masih sangat banyak ditemukan di lapangan. Bahkan, penarikan paksa kendaraan di jalan dari perusahaan leasing yang tidak sesuai dengan aturan juga masih terjadi. Ia pun tak memungkiri perlunya penertiban cara-cara ilegal penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Beberapa yang menjadi sorotan adalah menggunakan kekerasan, penarikan paksa di tempat umum, dan tanpa dokumen lengkap. “Apabila ada debt collector yang melakukan penagihan tidak sesuai prosedur sanksinya harus jelas, jika mungkin perusahaan leasingnya harus kita tutup,” tutur politisi Gerindra ini saat Rapat Kerja dengan Menkum di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Senin…

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, mengapresiasi langkah strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar yang diduga berkontribusi memicu bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra, yang merenggut ribuan korban jiwa. Langkah hukum perdata ini didasarkan pada hasil audit operasional perusahaan oleh tim ahli dari berbagai universitas. Pemerintah saat ini telah membekukan operasional belasan perusahaan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang terindikasi melanggar aturan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Audit menyeluruh ditargetkan selesai pada Maret 2026 untuk menentukan sanksi pidana dan langkah rehabilitasi. Menurut Ateng, bencana besar yang terjadi di Sumatra merupakan akumulasi…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa penugasan personel TNI/Polri sebagai pelindung jemaah haji harus dipisahkan secara tegas dari tugas pelayanan haji. Menurut Dini, penambahan Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut tidak menjadi persoalan selama penugasannya jelas, yakni untuk perlindungan jemaah dan penguatan aspek keamanan. Namun, Dini mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi kuota petugas haji yang telah diatur dalam regulasi. “Tupoksi TNI sebagai pelindung jemaah harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji, sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji,” kata Dini dalam keterangan tertulis yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Minggu (18/1/2026). Ia menilai…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam kasus fitnah ijasah palsu dengan tersangka Eggy Sudjana dan Damai Lubis adalah bukti nyata KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar hadirkan keadilan dan kemanfaatan. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan berbeda dengan praktik di masa lalu di mana RJ sulit diterapkan karena tidak diatur di KUHP dan KUHAP lama. Namun, jalan RJ kini terbuka lebar karena memang diatur secara khusus baik dalam KUHP baru maupun KUHAP baru. “Kami apresiasi Kapolda  Metro Jaya  beserta jajaran yang bekerja keras mengimplementasikan RJ dalam perkara ini,” jelas Habiburokhman dalam keterangan…

Komisi V menyoroti hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Sorotan Komisi V DPR RI ini khususnya menyangkut pengawasan kelaikudaraan pesawat di Indonesia, khususnya armada dengan usia operasional panjang. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kementerian Perhubungan segera melakukan investigasi awal untuk memastikan kondisi pemeliharaan pesawat sebelum insiden terjadi. Menurutnya, pesawat buatan tahun 2000 tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan nasional. “Kami meminta Kemenhub mendampingi KNKT melakukan pengecekan terhadap aspek maintenance dan kelaikudaraan pesawat. Ini penting agar kejadian serupa tidak…

Kabar hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta–Makassar menimbulkan keprihatinan luas. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, meminta negara hadir secara penuh dengan langkah cepat, terkoordinasi, dan terukur dalam menangani insiden penerbangan tersebut. Pesawat milik maskapai Indonesia Air Transport itu dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (17/1/2026) sekitar pukul 13.17 WITA. Pesawat tersebut seharusnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, namun tidak kunjung tiba sesuai jadwal. Mori Hanafi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait penyebab hilangnya kontak pesawat, serta memberikan ruang bagi tim teknis serta otoritas terkait untuk bekerja secara profesional. “Publik perlu…

Di balik megahnya terminal dan meningkatnya arus wisatawan, Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi mengingatkan bahwa pembangunan bandara belum sepenuhnya inklusif jika masih menyisakan hambatan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, bandara sebagai gerbang utama pariwisata harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan akses setara bagi seluruh pengguna jasa penerbangan. Penegasan tersebut disampaikan Erna Sari Dewi, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (15/1/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi kesiapan infrastruktur bandara sebagai wajah pertama Indonesia bagi wisatawan. Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Nasdem…

Pemanfaatan teknologi digital dinilai harus menjadi bagian dari kultur kerja di Kantor Pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di era ketika ekspektasi masyarakat terus meningkat, penggunaan perangkat digital tidak lagi cukup sebatas penyediaan sistem, melainkan harus benar-benar menyatu dalam proses kerja sehari-hari. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menilai bahwa teknologi hanya akan efektif bila digunakan secara konsisten oleh seluruh jajaran. Ia menilai peningkatan pelayanan publik tidak hanya mengandalkan perbaikan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja yang mendukung penggunaan teknologi sebagai instrumen utama percepatan layanan. “Penggunaan teknologi ini benar-benar harus efisien dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kalau memang…