Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini yang memberikan arahan agar Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Hal itu guna menjaga kestabilan harga beras di pasar. Atas pernyataan Presiden Prabowo itu, Abdul Kharis menyatakan dukungannya. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam melindungi kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas harga beras nasional. “Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini dan memastikan Bulog menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai ada alasan bagi Bulog untuk tidak menyerap gabah petani dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Presiden,” ujar…

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan izin ekspor daun kratom yang hingga kini masih tertahan. Ia berharap aturan izin tersebut dapat selesai pada Februari 2025 ini. “Meminta agar terkait izin ekspor kratom ini segera diselesaikan paling tidak sebelum Februari 2025 sudah dikeluarkan,” ujar Daniel kepada wartawan dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (2/2/2025). Saat ini terdapat 57 kontainer yang berisi 1.525 ton daun kratom menunggu persetujuan ekspor. “dan masih banyak kratom yang siap ekspor di daerah penghasil utama kratom khususnya di Kalimantan Barat,” ujar Politisi Fraksi PKB ini. Daniel menyoroti dampak tertundanya ekspor ini terhadap pendapatan negara…

Selain tingginya angka putus sekolah, kondisi sarana pendidikan yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat, menjadi perhatian utama Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI saat meninjau langsung sekolah-sekolah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Anggota Komisi X DPR RI, Lita Machfud Arifin, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 4.739 sekolah dasar (SD) dengan 9,94% di antaranya mengalami kerusakan berat. Sementara itu, dari total 1.469 sekolah menengah pertama (SMP), sebanyak 5,81% dalam kondisi rusak berat. Untuk tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK), dari 325 sekolah, 2,8% mengalami kerusakan berat, sedangkan dari 629 sekolah menengah atas (SMA),…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin, menegaskan pentingnya peningkatan keamanan uang rupiah guna mencegah peredaran uang palsu di masyarakat. Hal ini disampaikannya saat meninjau proses pencetakan uang kertas rupiah di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). “Kalau untuk keamanan sebenarnya seperti yang selalu digungkan oleh Bank Indonesia (BI), dalam sosialisasi yang sering disampaikan, uang rupiah bisa diuji dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Secara visual, terdapat dua garis keamanan yang membedakan antara uang asli dan uang palsu. Saat diraba, bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi Bank Indonesia. Sementara itu, ketika diterawang, terdapat desain tertentu yang sudah lama…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, meminta seluruh pihak, termasuk serikat pekerja, tenaga ahli, dan anggota Baleg DPR RI, untuk fokus membahas perlindungan bagi pekerja migran, baik yang berstatus legal maupun ilegal. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Jaringan Buruh Migran (JBM), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).Rapat tersebut digelar dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kamis (30/1/2025).”Regulasi ini harus berbasis kemanusiaan. Kemanusiaan harus terlindungi, dan pekerja migran harus mendapat status…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti tingginya angka putus sekolah (APS) di Sumatera Selatan yang mencapai 157.280 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka tertinggi ditemukan di Kecamatan Pemulutan. Untuk memastikan keakuratan data tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Esti turun langsung ke lapangan dan meninjau daerah tersebut. “Kami menemukan di Desa Pemulutan Ilir ada satu keluarga dengan ibu tunggal yang memiliki empat anak. Seharusnya, tiga dari mereka masih bersekolah, tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit, anak pertamanya harus putus sekolah saat kelas 3 SMP,” ujar Esti kepada Parlementaria di…

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya membawa dampak besar pada sektor investasi Indonesia. Sebab itu, sebutnya, kebijakan pembentukan BPI Danantara masuk menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dirinya pun menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan BPI Danantara adalah memperkuat pembiayaan sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan energi.  “Danantara dibentuk sebagai Badan Investasi, tentu untuk menjamin ketersediaan pembiayaan khususnya infrastruktur dan energi,” tutur Herman melalui rilis media yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Menurutnya,…

Usai pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi VI DPR RI dan Pemerintah, maka RUU tentang Perubahan UU BUMN selanjutnya akan disahkan pada sidang paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (4/2/2025) mendatang. Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad usai mengikuti agenda Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan UU BUMN pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Diketahui, pembahasan RUU tentang Perubahan UU BUMN adalah dalam rangka mendorong agar BUMN menjadi lebih adaptif dan modern dalam mengantisipasi…

Komisi VI DPR RI menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) berpotensi meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Oleh karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, salah satu poin penting yang dibahas adalah pembentukan BP Danantara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi negara. BP Danantara dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih baik di antara BUMN. Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan aset negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyatakan bahwa…

DPR RI melalui Komisi VI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Reformasi besar ini bertujuan memperkuat peran, tata kelola, serta daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih adaptif menghadapi tantangan ekonomi global dan mampu berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Eko Hendro Purnomo menjelaskan bahwa sepanjang Januari 2025, Panja telah menggelar serangkaian rapat dengan akademisi, pakar, serta kementerian terkait guna memastikan perubahan regulasi ini sejalan dengan kebutuhan nasional. Ia menegaskan bahwa revisi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi BUMN, tetapi juga memastikan…