Author: Redaksi

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dinilai belum optimal dalam 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih. Salah satu indikatornya adalah tidak ada progres signifikan dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proyek strategis nasional (PSN) Pulau Rempang. “Berbagai PSN dalam lima tahun terakhir memunculkan berbagai dugaan pelanggaran HAM. Dari mulai dugaan kekerasan oleh aparat, teror, hingga ancaman fisik. Tetapi sejauh ini belum ada langkah signifikan dari Menteri HAM untuk menangani persoalan tersebut secara serius,” ujar Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (8/2/2025). Dia menjelaskan dalam kurun waktu 2019-2023 terdapat 101 orang yang luka, 204…

Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan anggaran Kementerian PU hingga 80 persen bisa berdampak pada keselamatan pengguna jalan. “Keterbatasan anggaran tersebut bisa mengurangi dana untuk perawatan rutin jalan dan jembatan. Jika hal ini benar terjadi maka jalan dan jembatan rawan rusak sehingga berdampak pada keselamatan pengguna jalan. Kami mendesak agar Kementerian PU memastikan pemotongan anggaran tidak mengurangi pos anggaran untuk perbaikan atau preservasi jalan dan jembatan,” ujar Irmawan dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (8/2/2025). Dia menjelaskan perawatan rutin jalan dan jembatan ini sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak kecelakaan…

Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minum kemasan di Gerbang Tol (GT) Ciawi yang menewaskan 8 orang. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standardisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol. “Kita akan bicara di Panja, minimal standar jalan tol. Setelah itu, mungkin kita akan panggil BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan,” kata Bakri dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Jumat (7/3/2025). Bakri menilai, Panja ini akan memberikan masukan…

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menyoroti dugaan kasus aborsi yang melibatkan seorang anggota Polda Aceh, Ipda YF. Rudianto meminta agar anggota Polri yang melanggar kesusilaan dijerat secara pidana dan etik sesuai ketentuan perundang-undangan. “Bagi saya, ini tindak pidana. Ada banyak pasal yang mengatur aborsi, (yaitu) di KUHP ada tiga (pasal), pemerkosaan ada empat (pasal), UU Kesehatan ada lima (pasal). Itu (aborsi) bukan delik aduan, itu delik umum,” jelas Rudianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Gubernur Akademi Kepolisian, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menilai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) belum efektif. Menurutnya, meski Kemensos mendapat anggaran yang besar—bahkan pernah mencapai Rp100 triliun—hasilnya belum menunjukkan dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. “Program yang ada sekarang hanya gono-gono wae dan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan,” ujar Wachid dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial di Ruang Rapat Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Wachid menyoroti bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak memberikan solusi jangka panjang. Ia meminta Kemensos berinovasi dan merancang program yang lebih efektif, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. “Bantuan seperti…

Komisi VIII DPR RI menyatakan menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait efisiensi anggaran tahun 2025. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, terungkap bahwa anggaran BPJPH mengalami efisiensi sebesar Rp233,7 miliar. Dengan demikian, alokasi anggaran BPJPH yang semula Rp436,8 miliar kini menjadi Rp203,1 miliar. “Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala BPJPH mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 ini. Namun, kami meminta BPJPH segera mengusulkan rincian efisiensi dan pergeseran anggaran untuk program-program tahun 2025, termasuk satuan tiganya, paling lambat 7 Februari 2025,” ujar Singgih di Nusantara II, Senayan, Jakarta,…

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, mengungkapkan bahwa penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang dibebankan kepada pemerintah daerah menjadi permasalahan dalam proses seleksi P3K. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama untuk membayar gaji P3K, terutama jika harus mengikuti standar gaji yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia mencontohkan bahwa Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam tentu memiliki kapasitas keuangan berbeda dengan Kabupaten Musi Rawas dan daerah lainnya. “Memang ada kabupaten/kota yang kemampuan keuangannya tidak mencukupi jika harus membiayai gaji seluruh P3K paruh waktu di daerahnya. Karena…

Luasnya wilayah maritim Indonesia yang mencakup lebih dari dua pertiga total luas negara serta potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan menuntut penguatan sistem keamanan laut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. “Indonesia adalah negara yang luas, dengan penduduk yang banyak serta sumber daya alam yang luar biasa. Wilayah perairan kita menyimpan potensi besar, baik dari sektor perikanan maupun sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, eksplorasi yang bertanggung jawab harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan,” ujar Dave usai…

Ketua Panja Keamanan Laut, Ahmad Heryawan, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga perairan Indonesia. Menurutnya, saat ini BAKAMLA masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal anggaran, jumlah personel, serta fasilitas pendukung seperti kapal patroli dan teknologi pemantauan. “Efisiensi anggaran yang mencapai lebih dari Rp300 triliun seharusnya bisa dialokasikan sebagian untuk memperkuat keamanan laut kita. BAKAMLA harus diperkuat, baik dari segi anggaran, kelembagaan, maupun otoritasnya agar setara dengan Coast Guard di negara-negara lain,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, usai pertemuan dengan Kepala BAKAMLA Zona Timur Indonesia, Rabu (5/2/2025). Legislator Fraksi PKS ini juga…

Wakil ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengungkapkan pentingnya pembuatan RUU Keamanan Laut, yang mana di dalamnya juga akan berisikan terkait tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Hal ini diperlukan, guna memperkuat tugas dan fungsi Bakamla dalam menjalankan tugasnya di wilayah laut Indonesia. Untuk diketahui, saat ini dasar pembentukan Bakamla baru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. “Karena tadi, berasakan Perpres saja, sementara yang lain ada Undang-Undang. Oleh karenanya kita di Komisi Satu akan mendorong menciptakan Undang-Undang supaya memperkuat Bakamla,” katanya usai melakukan Kunjungan Kerja Panja RUU Keamanan Laut Komisi I DPR…