- Koperasi Setjen DPR Tumbuh Positif, Rudi Rochmansyah Targetkan Seluruh Kantin Bersertifikat Halal dan Perkuat Usaha Non-Simpan Pinjam
- Buruknya Komunikasi Antar instansi, Komisi VII Desak Koordinasi Real Demi Majukan UMKM & Pariwisata Kalteng
- Jalur Udara Kualanamu-Rembele Resmi Dibuka Kembali, DPR Pastikan Takengon-Bener Meriah Gak Bakal Terisolasi
- Jalan dan Jembatan Putus, Bantuan Sulit Masuk! Komisi V DPR RI Tegaskan Satgas Rehabilitasi Prabowo Penting untuk Integrasi Penanganan Pascabencana
- Pesta Tahun Baru Rawan Narkoba! DPR Ingatkan Imigrasi: Jumlah WNA Meningkat di Akhir Tahun, Pengawasan Harus Diperketat Demi Keamanan Dalam Negeri
- DPR Minta Perlindungan Pendapatan Riil Diperkuat, Jangan Sampai Inflasi Rendah Disebabkan Menurunnya Permintaan Masyarakat
- Hentikan Illegal Logging di Konsesi Tambang! Komisi XII DPR RI Sentil PT Agincourt: Lahan 130 Ribu Hektare Jadi Tanggung Jawab Penuh, Bukan Cuma 600 Hektare
- Setjen Teken MoU dengan KAI dan KCIC, Tuntut Pelayanan yang Aman, Nyaman, dan Profesiona
Author: Redaksi
Swasembada pangan menjadi salah satu misi dalam program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto. Beberapa program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai swasembada pangan, di antaranya mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Program lainnya adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui sarana prasarana pendukung pertanian rakyat. Namun, guna menyukseskan misi pemerintah, ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi terkait penurunan produktivitas pertanian di Indonesia. Seperti gagal panen, akibat serangan hama, bencana alam akibat perubahan iklim, termasuk fenomena el nino. Penurunan produksi beras juga diakibatkan oleh makin berkurangnya lahan pertanian khususnya lahan persawahan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto…
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengusulkan gerakan program satu hari satu kali makan ikan (One Day One Fish/ODOF). Hal itu, menurutnya, sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Program ini berfokus pada pengenalan ikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan bergizi. Konsumsi ikan per kapita di Indonesia saat ini, jelasnya, masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 59 kg per tahun. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara, seperti Malaysia dan Jepang, yang mencatatkan angka konsumsi ikan hingga 100 kg per kapita per tahun. Dengan total konsumsi ikan yang rendah, Indonesia…
Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan Hari Hak Asasi atau HAM Sedunia 2024, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengajak seluruh lapisan masyarakat memerangi praktik-praktik korupsi. Menurutnya tindakan korupsi bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). “Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap HAM. Korupsi telah mengambil hak masyarakat melalui perampasan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat,” kata Abdullah dalam keterangan persnya, Selasa (10/12/2024). “Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali hilang akibat korupsi,” lanjutnya. Hari Antikorupsi Sedunia Sedunia atau Hari Antikorupsi Internasional (International…
Kebakaran besar yang melanda pabrik garmen PT Anugerah Abadi Magelang (AAM) di Desa Girirejo, Tempuran, Magelang, menambah duka industri tekstil Indonesia yang tengah terpuruk. Bila tak ada intervensi penanganan dari Pemerintah, industri tekstil Indonesia dikhawatirkan akan tamat riwayatnya. “Kejadian ini adalah tragedi besar, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga bagi pekerja yang menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian lokal,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rilis media, Selasa (10/12/2024). Seperti diketahui, api besar membakar pabrik garmen milik PT AAM di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (8/12). Kebakaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan tetapi…
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya pembangunan nasional yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal ini diperlukan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Hal tersebut disampaikan Andreas dalam momen Hari HAM Internasional yang diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948. “Perlindungan dan pelaksanaan HAM adalah cermin bangsa yang berbudaya. Karena bangsa dan negara yang berbudaya tinggi dan menjadi negara maju adalah negara yang menghormati Hak Asasi Manusia,” kata Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya,…
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto. Puan pun mengingatkan agar anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2025 diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). “Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan. Adapun APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Di…
Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang, Sumatera Selatan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kualitas pendidikan vokasi di bidang pariwisata serta memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Dalam wawancaranya kepada politikparlemen.co, Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menyampaikan apresiasinya terhadap fasilitas dan program studi yang dimiliki Poltekpar Palembang, seperti jurusan hospitality, food and beverage, dan pariwisata berbasis lokal. Ia menyebut bahwa lulusan dari Poltekpar Palembang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Ini sesuatu yang bagus. Anak-anak yang lulus dari sini akan menjadi orang-orang yang punya…
DPR RI menyampaikan keterangannya dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara 135/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Menjadi UU terhadap UUD NRI 1945. Penyampaian Keterangan DPR tersebut dalam rangka menanggapi adanya permohonan judicial review dari masyarakat, yang diajukan oleh Yayasan Perludem, dengan diwakili oleh Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara), dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil. Diketahui, Perludem, mengusulkan adanya pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang berjarak dua…
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti keputusan pemerintah untuk menurunkan anggaran makan bergizi gratis, yang sebelumnya Rp 15.000 menjadi seharga Rp10.000 per porsi. Menurutnya, keputusan tersebut perlu ditinjau ulang, terkhusus untuk di wilayah Papua. “Saya kira pemerintah harus meninjau ulang program tersebut khususnya untuk di Papua. Tadi kita dengar sendiri bahwa untuk satu paket makanan menunya yang sesuai di Jakarta itu disebutkan Rp10.000, datang ke sini (Papua) bisa sampai Rp30.000 lebih,” kata Bonnie pada politikparlemen.co di Kantor Gubernur Jayapura usai Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Jayapura, Papua, Senin (9/12/2024). Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, pemerintah harus…
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti kurangnya tenaga pengajar di sekolah-sekolah Papua. Legislator Dapil Banten I ini pun meminta pemerintah segera penuhi kebutuhan guru ini, guna menghadirkan pendidikan yang merata di tanah Papua. “Banyak sekolah-sekolah swasta justru kekurangan guru, sementara juga yang di negeri itu mereka juga menghadapi kekurangan. Saya pikir pemerintah harus segera melakukan rekrutmen terhadap tenaga-tenaga pengajar, dan yang terpenting lagi dari rekrutmen ini adalah pemerataan dari tenaga pengajar itu sendiri,” kata Bonnie pada politikparlemen.co di Kantor Gubernur Jayapura usai Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Jayapura, Papua, Senin (9/12/2024). Pemerataan ini penting, kata Bonnie,…