- Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran
- Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Minta Semua Pihak Waspadai Situasi Tak Terduga di Armuzna
- Soroti Kerawanan Armuzna, Timwas Haji Minta Mitigasi dan Koordinasi Petugas Diperkuat
- Libatkan Masyarakat Lokal, Komisi VII Tekankan Pariwisata Berkelanjutan di Candi Prambanan
- Rumitnya Perizinan dan Tingginya Biaya Energi Penghambat Daya Saing Industri Tekstil
- Cegah Berulangnya Musibah, Perlu Peningkatan Teknologi CCTV di Kabin Masinis KRL
- Tarif Terbang Domestik Melonjak, Legislator Amati Fenomena Transit Via Malaysia
- Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar
Author: Redaksi
Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Dirjen dan Korlantas Polri tentang pengaturan lalu lintas angkutan lebaran 2025/1446 H mendapat perhatian dari Anggota DPD RI dapil Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla meminta agar SKB yang salah satu isinya membatasi operasional angkutan barang selama 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 itu diberi ruang diskresi yang luas. “Saya kira pembatasan selama 16 hari sangat memberatkan dunia usaha dan dunia industri di banyak daerah, termasuk Jawa Timur, yang sedang berupaya keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan iklim dunia usaha dan industri,” kata LaNyalla saat menerima aspirasi dari lima asosiasi kepelabuhan…
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut DPR RI terus memantau indikator ekonomi dan non-ekonomi, seperti indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi, yang mempengaruhi kepercayaan pasar. Hal ini merespon atas beredarnya berita terkait anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu kekhawatiran pelaku pasar. Dalam kesempatan itu, Ia menekankan bahwa meskipun ekonomi nasional lebih kuat, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul. “Kami berkomitmen memastikan kedua indeks ini mengalami perbaikan selama periode pemerintahan saat ini. Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG baru-baru ini masih dalam kendali mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat…
Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar menekankan pentingnya ketersediaan tiket, akses transportasi lanjutan, serta keamanan kendaraan yang digunakan selama musim mudik. Baginya, mudik bukan sekadar perjalanan tahunan, tetapi juga hak masyarakat untuk bisa bertemu keluarga dengan aman, selamat, dan terjangkau. Sulitnya akses masyarakat terhadap tiket mudik masih menjadi salah satu keluhan dari masyarakat yang kerap ia terima. Sebab itu, dirinya meminta agar ada strategi penyelamatan tiket untuk situasi darurat supaya masyarakat tidak merasa terjebak dalam permainan harga tinggi atau monopoli tiket. “Kita tahu 67 persen tiket sudah terjual, tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapat tiket. Jangan sampai ada praktik spekulasi harga…
Menjelang persiapan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2025 Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surabaya, provinsi Jawa Timur, Jumat (21/3/2025) guna memastikan kesiapan BUMN Transportasi laut dalam menghadapi lonjakan pemudik. Dihadiri oleh Pelindo, ASDP, dan Pelni, Komisi VI DPR RI fokus meninjau berbagai aspek kesiapan, mulai dari kapasitas kapal hingga pelayanan di pelabuhan. Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menegaskan, tradisi mudik merupakan momen luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Maka menurutnya dalam hal ini moda transportasi laut harus siap menghadapi tantangan besar khususnya…
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mendorong Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, untuk segera mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. “Kalau melihat potensi yang disampaikan Pak Bupati, ada sesuatu yang belum sinkron. Daerahnya kaya raya, tetapi masih ada sekitar 20 ribu keluarga miskin. Saya menaruh harapan kepada bupati baru ini karena ia memahami persoalan dan diharapkan mampu menggali potensi daerah agar kemiskinan ini bisa terselesaikan,” ujar Marwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Bupati Batu Bara, Sumatera Utara, Jumat (21/3/2025). Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meyakini bahwa…
Keselamatan dan kesejahteraan petugas transportasi sering kali terabaikan dalam hiruk-pikuk persiapan mudik lebaran. Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kondisi fisik dan mental para pekerja transportasi, terutama masinis, operator IT, dan petugas keamanan yang bertugas selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT KAI (Persero), KCIC, dan Perum Damri di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025). Selama agenda berlangsung, ia menekankan bahwa di balik kelancaran transportasi mudik, ada ribuan petugas yang…
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, memberikan apresiasi terhadap kegiatan Santunan Yatim Piatu 2025 yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen (BPP) Setjen DPR RI dengan tema ’Saatnya Wartawan Menggapai Keberkahan Serta Menginspirasi di Bulan Ramadan’ di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Menurutnya, kegiatan-kegiatan positif yang digelar KWP tidak hanya sekedar acara rutin, melainkan juga memberikan semangat dan inspirasi bagi seluruh anggota KWP untuk terus berkontribusi positif kepada masyarakat, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah. “Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena KWP dalam beberapa tahun terakhir terus…
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI. Menurutnya, RUU ini tidak hanya mengancam demokrasi dan reformasi militer, tetapi juga berpotensi merugikan pembangunan daerah dengan semakin mengaburkan batas antara peran militer dan sipil. “RUU TNI ini bukan hanya sebuah langkah mundur bagi demokrasi, tetapi juga bisa menghambat pembangunan daerah dengan menempatkan aktor militer dalam ranah pemerintahan sipil. Ini akan mengubah mekanisme kebijakan yang seharusnya berbasis kebutuhan masyarakat menjadi lebih berorientasi…
DPR RI menggelar Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025), dengan salah satu agenda pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa revisi ini telah melalui berbagai tahapan dialog dan konsultasi dengan elemen masyarakat. “Kami sudah melakukan upaya maksimal dengan komunikasi intens bersama berbagai pihak, termasuk kelompok mahasiswa, NGO, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Masukan-masukan dari mereka juga telah kami akomodasi dalam revisi UU TNI ini,” ujar Dasco. Menanggapi dinamika politik terkait revisi UU TNI, Dasco memastikan bahwa supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama. “Kami telah bersepakat bahwa dalam…
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan patisipasi bermakna (meaningful participation) pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa UU KUHAP yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. “Ini adalah komitmen Komisi III yang secara terbuka menyampaikan ke publik untuk memaknai meaningful participation ini untuk membahas sebuah rancangan undang-undang,” ujar Anggota Komisi III Hinca Panjaitan dalam konferensi pers yang secara resmi menyampaikan draf final RUU KUHAP, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Ia menjelaskan bahwa UU KUHAP merupakan…