- Komisi VII DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Penutupan Selat Hormuz
- Sarifah Ainun: Waspada Eskalasi Konflik Israel-AS dan Iran
- Puan Maharani: Try Sutrisno Sosok Hangat dan Teladan bagi Bangsa
- Geopolitik Tidak Stabil, Keselamatan dan Perlindungan WNI Harus Jadi Prioritas Utama
- Komisi VIII Minta Pemerintah Mitigasi Jemaah Umrah di Negara Transit Imbas Konflik Timur Tengah
- Sudjatmiko: Pemberian THR dan Bonus bagi Ojol Harus Dilakukan Transparan
- Kolaborasi Kemendagri, Setjen DPR RI Gunakan Data Kependudukan untuk Dukung Berbagai Kebijakan
- Banggar DPR Kasih Tiga Resep Perbaiki Tata Kelola MBG
Author: Redaksi
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/ 2025). Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB itu dipimpin oleh Ketua Komite IV Ahmad Nawardi dan dihadiri oleh Anggota Komite IV serta Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto, beserta jajaran. Nawardi membuka rapat dengan menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat memberikan masukan strategis bagi LPDP, terutama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana abadi pendidikan yang terus berkembang. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja LPDP sepanjang tahun 2024 serta membahas rencana…
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, menerima kunjungan resmi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Viet Nam, Yang Mulia To Lam, didampingi Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Ta Van Thong, pada Selasa (11/3) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, lantai 8, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan. Kunjungan ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Viet Nam sejak 30 Desember 1955. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi oleh para Wakil Ketua DPD RI, yaitu GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai. Hadir pula pimpinan…
Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin marak setiap harinya. Melihat kondisi ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari senantiasa mendorong pemerintah terkait pemenuhan hak-hak para pekerja yang terkena PHK. Terutama menjelang Idulfitri ini, ia menekankan pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja harus dipastikan terpenuhi. “Ya, kami minta pemerintah tentunya kalau memang kondisinya pada akhirnya harus melakukan pemutusan hubungan kerja, apapun yang menjadi hak dari para pekerja tetap harus dipenuhi. Termasuk tentunya tunjangan hari raya, sesuai dengan peraturan yang ada,” ucapnya kepada sinarharapan.com di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan…
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera memimpin kunjungan BKSAP ke Perusahaan Temasek, di Singapura. Kunjungan tersebut dalam rangka secara langsung meminta masukan dari Temasek berkaitan pembentukan Danantara di Indonesia. Dari hasil pembelajaran yang didapat, Mardani menegaskan kesuksesan perusahaan Singapura yang telah berdiri sejak tahun 1974 tersebut adalah karena mengutamakan integritas, lepas dari politik, dan benar-benar independen mengelola keuangan investor. ‘’Dari Temasek kita belajar tentang integritas. Beberapa kali mereka menyebut bahwa menerapkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja maksimal sehingga tercipta trust dari semua pihak. Pun, pemerintahnya menerapkan kepastian hukum yang membuat para investor semakin yakin mempercayakan Temasek dalam berinvestasi.…
Pemerintah Indonesia akan mulai mengimplementasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada April 2025 untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi fundamental atas permasalahan klasik dalam distribusi bansos, seperti ketidaktepatan sasaran dan tumpang tindih data penerima. Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut baik langkah ini namun menekankan pentingnya koordinasi yang intensif antar berbagai pihak terkait. “Bansos itu kan beragam jenisnya, tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga kementerian lain seperti Kemendikdasmen. Dengan adanya DTSEN yang dikembangkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kini dikelola oleh BPS, koordinasi yang solid…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah pusat dan daerah segera bersinergi dalam memperbaiki 114 sekolah yang rusak akibat banjir di Bekasi. Menurutnya, perbaikan gedung sekolah harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. “Sekolah rusak akibat banjir, rumah para siswa juga terendam. Lengkap sudah penderitaan mereka. Semua pihak harus turun tangan,” ujar Lalu Hadrian kepada sinarharapan.com, Senin (10/3/2025). Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Lalu Ari ini mengungkapkan keprihatinannya atas dampak banjir yang melanda Jabodetabek, khususnya di Bekasi. Ia menyebutkan bahwa kerusakan sekolah terjadi merata, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.…
Dalam kunjungan diplomasi ke Singapura, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengajak negara tersebut turut aktif dalam menyuarakan pembelaan atas Palestina. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Palestina adalah masalah kemanusiaan yang hakiki. “Kami sangat berharap agar Singapura juga menyuarakan hal ini demi kemerdekaan rakyat Palestina. ‘Two state policy’ semoga secepatnya bisa direalisasikan,” ungkap Mardani saat kunjungan ke Parlemen Singapura, Jumat (8/3/2025). Mardani juga menambahkan bahwa perlu tindak lanjut pertemuan parlemen ini dengan berbagai kegiatan bilateral. Hal itu misalnya melalui Focus Group Discussion (FGD) kedua negara dengan variasi topik, yang intinya adalah membangun kebersamaan antar-negara. “Pada kesempatan ini kami…
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Senin (10/3/2025. Rapat ini bertujuan untuk membahas capaian kinerja OJK sepanjang tahun 2024, program kerja OJK tahun 2025, serta isu-isu aktual di sektor keuangan, termasuk pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam sambutannya, Ketua Komite IV DPD RI menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap sektor keuangan guna meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. “Komite IV DPD RI terus berkomitmen mengawal kinerja OJK dalam memastikan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Berbagai tantangan seperti…
Komite III DPD RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Berbagai permasalahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh stake holder untuk melakukan transformasi sosial. “Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial RI tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat RDP dengan Kemensos RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/25). Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi ditengah masyarakat salah satunya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan…
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat antusias dengan rencana Pemerintah membentuk koperasi Merah Putih di setiap desa. Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan pihaknya sudah lama memberikan perhatian dan masukan agar pemerintah memperbanyak koperasi produksi di desa. Kami optimistis Koperasi produksi dan BUMDes merupakan lokomotif perekonomian desa dan daerah. “Desa dan koperasi merupakan dua hal yang identik dengan nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan, harapannya adalah agar desa dan daerah semakin produktif dan mandiri. Sebagai bangsa, kita patut mengapresiasi pembentukan Koperasi Merah Putih oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (10/03). Lebih…