Author: Redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah baru-baru ini melakukan kunjungan kerja reses ke PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Hal itu guna melihat langsung pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di bidang pertambangan serta untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan sejalan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Usai melihat kondisi yang ada di lapangan, Aqib Ardiansyah mengungkapkan sejumlah temuan yang mencolok terkait praktik pertambangan di lokasi tersebut. Ia mencatat bahwa banyak poin mengenai tata kelola yang belum memiliki payung hukum yang jelas. Hal tersebut tentu memberikan celah bagi perusahaan untuk bertindak di luar ketentuan yang…

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengunjungi warga Dusun Sarakan, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat, yang terdampak bencana banjir rob. Dalam kunjungannya, Saan menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat sekaligus menyampaikan gagasan solusi jangka panjang bagi 180 kepala keluarga (KK) yang kini tinggal di lahan milik Pertamina itu. Saan menyampaikan bahwa warga perlu direlokasi ke lokasi khusus yang dapat dikembangkan menjadi kampung nelayan. Kampung tersebut diharapkan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan guna mendukung kesejahteraan warga. “Meski saat ini Pertamina masih mengizinkan warga menempati lahannya, pemerintah harus segera mencarikan solusi agar mereka tidak menghadapi risiko penggusuran mendadak,”…

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan APBN 2025 sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia juga mengingatkan agar kebocoran anggaran dapat terus diminimalkan. Dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (24/12/2024), Anis menyampaikan bahwa meskipun audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sudah dilakukan setiap tahun namun potensi kebocoran anggaran masih tetap ada, baik di pos pendapatan negara, terutama pajak, maupun di pos belanja negara. “Apalagi sudah ada audit yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP setiap tahunnya. Tapi potensi kebocoran APBN masih…

Sebanyak 180 kepala keluarga (KK) yang menempati lahan Pertamina di Dusun Sarakan, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat, menghadapi ketidakpastian nasib. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mendorong pemerintah segera menyediakan lahan khusus bagi warga untuk dibangun menjadi kampung nelayan. Dalam kunjungannya pada Selasa (24/12/2024) siang, Saan Mustopa memberikan bantuan sembako kepada korban bencana banjir rob. Ia menegaskan, warga yang telah bermukim di tanah milik Pertamina sejak 2007 ini tidak boleh digusur tanpa ada solusi pengganti. “Jangan sampai digusur sebelum ada gantinya. Pemerintah harus segera mencari solusi bagi masyarakat ini,” ujar Saan kepada politikparlemen.co. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan…

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Menurutnya, selain sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini harus memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Dirinya menekankan bahwa kenaikan pajak harus diarahkan secara selektif, terutama pada barang-barang mewah yang menjadi konsumsi kalangan atas. “Saya sepakat bahwa kenaikan PPN ini sebaiknya dibatasi (hanya) untuk barang-barang mewah. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak terbebani,” ujar Herman melalui rilis yang diterima oleh politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Politisi Fraksi Gerindra itu pun mengapresiasi…

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, memberikan tanggapan terkait keputusan pemerintah untuk memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ia menekankan bahwa kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Sebagai anggota DPR RI, saya melihat keputusan untuk memberlakukan (kenaikan) pajak (pertambahan nilai menjadi) 12 persen mulai tanggal 1 Januari 2025 sebagai pelaksanaan dari undang-undang yang telah disahkan. Pasal 7 UU HPP secara jelas menyatakan bahwa tarif tersebut harus diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2025. Ini merupakan kelanjutan dari penerapan PPN sebesar 11 persen yang sudah diberlakukan…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan sosialisasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Pada kesempatan tersebut Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief Muhammad menanggapi sejumlah masukan yang menjadi atensi dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Salah satunya adalah terkait RUU Sistem tentang Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menurutnya adalah sebuah keniscayaan yang nanti keberadaannya akan sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik “Karena dari RUU Sisdiknas inilah yang nantinya akan menjadi payung dari aturan-aturan berikutnya. Sekarang ini kan kurikulum merdeka belajar, zonasi, itu hanya dari UU yang sudah lama dari tahun 2003. Oleh karena…

Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Polda Jawa Barat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga penegak hukum di daerah. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung dari mitra Komisi III DPR terkait penegakan hukum dan keamanan. “Kami mengapresiasi komitmen dan upaya keras dari semua instansi penegak hukum di Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi penegakan hukum dan keamanan di daerah khusus nya Jawa Barat, serta bertukar pikiran untuk meningkatkan sinergi antar lembaga,” ujar Ketua Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI Sari Yuliati kepada politikparlemen.co…

Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Dukungan ini diberikan dengan catatan bahwa implementasinya harus melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Diketahui, kenaikan PPN ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. “Kami menolak bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Dina, dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (23/12/2024). Beberapa pengecualian yang ditegaskan meliputi beberapa di antaranya sembilan bahan pokok…

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menekankan pentingnya stabilitas ekonomi selama masa libur akhir tahun. Ia berharap pemerintah bisa menerapkan strategi yang efektif guna menekan kenaikan harga barang pokok di momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. “Kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok di momen akhir tahun sering menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Kami berharap Pemerintah bisa menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan kenaikan harga barang bahan pokok jelang libur akhir tahun,” kata Charles dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (23/12/2024). Menurut Charles, harus ada strategi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan…