- DPR Dukung Sikap Menkeu Tolak Utang Whoosh: Anis Byarwati: APBN Harus Jadi Pelindung Rakyat, Bukan Penyokong Risiko Bisnis!
- DPR Kritisi BPIH 2026: Selly Soroti Anggaran Manasik Haji Kecamatan dan Minta Efisiensi Total Agar Biaya Turun Lebih Jauh
- Persiapan Haji 2026: Indonesia Sudah Bayar DP Rp2,7 Triliun ke Saudi, Komisi VIII DPR RI Minta Pelaksanaan Jauh Lebih Baik dari Sebelumnya
- Infrastruktur Kaltara Mendesak! Syaiful Huda DPR: Pembangunan Bendungan, Jalan, dan Terminal Tipe A Fondasi Utama Ekonomi di Perbatasan Utara
- Puluhan WNI Korban Kerja Paksa Dipulangkan, Nurhadi (DPR) Desak Reintegrasi Sosial: Korban Wajib Pulih Total Agar Tak Terjebak Lagi!
- Lahan Pertanian Rusak Parah Akibat Banjir Rob, Rizal Bawazier: Dana Tanggul Raksasa Bisa dari APBN atau Investor untuk Kawasan Rekreasi
- Irma Suryani (DPR): RS RI Sulit Saingi Malaysia-Singapura! Tarif Mahal karena Pajak dan Impor Alkes Tinggi, Negara Wajib Beri Stimulus!
- Komisi VII Saleh Daulay (DPR) Soroti Kapasitas Produksi Semen Aceh: Harga Terlalu Tinggi Bikin Kurang Laku, PT SBA Wajib Lakukan Penyesuaian
Author: Redaksi
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI. Hal itu disampaikannya setelah kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas. Ia menegaskan, pengawasan penggunaan senpi oleh aparat hukum masih sangat lemah. Upaya ini, ucapnya, harus diperkuat meski TNI sudah memiliki standard operating procedure (SOP) atau prosedur operasi standar yang jelas. “Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” tutur Amelia melalui rilis yang disampaikan kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (7/1/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut…
Pemerintah resmi meluncurkan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Gibran, yakni makan bergizi gratis, pada Senin (6/1/2025). Meski masih terbatas di sejumlah daerah, program ini diharapkan segera merata di seluruh Indonesia dan mampu mendukung kualitas pendidikan anak-anak sekolah. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lita Machfud Arifin, memuji langkah pemerintah dalam menjalankan program ini. Ia berharap manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh siswa. “Semoga dengan program ini, kualitas pendidikan anak-anak sekolah dapat meningkat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025). Terkait skema penyajian makan bergizi gratis kepada siswa, Lita menyarankan adanya evaluasi agar program ini berjalan semakin efektif.…
Tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalam penembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak. Peristiwa penembakan itu terjadi pada Kamis (2/1/2024) dini hari. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengapresiasi gerak cepat Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista yang telah menetapkan tiga anggotanya sebagai tersangka pembunuhan bos rental. Menurutnya, penetapan tersangka itu sebagai bentuk ketegasan TNI terhadap anggotanya yang melanggar. Tiga anggota TNI AL itu yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Mereka berasal dari Kopaska Armada I dan satu orang lainnya dari KRI…
Pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi polemik, khususnya ketika sejumlah warga menggugat secara perdata ke pengadilan atas diputuskannya kawasan tersebut menjadi PSN. Proyek ini juga diketahui dilakukan tanpa ada rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memadai dan menggunakan lahan yang berstatus hutan lindung. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan berharap Pemerintah mendengar keresahan warga terkait PSN Pariwisata Tropical Coastland di PIK 2 tersebut. Menurut Yohan, Pemerintah harus memperhatikan betul keresahan warga di sekitar kawasan proyek yang dibiayai dan dibangun oleh Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group ini. “Kami…
Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal, mengkritik pernyataan Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, terkait kasus penembakan pemilik rental mobil yang tengah menjadi sorotan publik. Rizki menilai pernyataan tersebut menjadi blunder yang merugikan citra Kapolri dan institusi Polri secara keseluruhan. Dia menilai, pernyataan Aryanto Sutadi tidak hanya kurang hati-hati, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya di tengah upaya institusi tersebut untuk memperkuat program Presisi yang berfokus pada responsibilitas, empati, dan keadilan bagi masyarakat. “Sebagai penasihat Kapolri, pernyataan yang disampaikan seharusnya mencerminkan tanggung jawab Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Polisi harus menunjukkan keberanian dan strategi…
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Raja Juli Antoni menjelaskan secara rinci rencana pemanfaatan 20 juta hektare hutan sebagai konsep pangan, energi, dan air. Ia mengingatkan bahwa masyarakat sejak lama telah memanfaatkan hutan secara tradisional untuk menunjang kehidupan, seperti melalui hasil alam umbi-umbian. “Terkait hal tersebut, kita perlu mendengarkan konsep detailnya. Apakah rencana ini akan membuka hutan secara besar-besaran yang berisiko menyebabkan deforestasi, ataukah melalui pendekatan seperti agroforestri, perhutanan sosial, atau jasa lingkungan?” kata Daniel Johan dalam keterangannya, Senin (6/1/2025). Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti target Indonesia untuk…
Anggota Komisi XI DPR RI Fathi, menyampaikan apresiasi atas pengumuman resmi yang menyatakan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keanggotaan ini dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global, sekaligus mendorong kerja sama lebih erat dengan negara-negara berkembang lainnya. Pencapaian ini sebagai hasil kerja keras pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi kita berada di jalur yang tepat. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di dunia,” ungkap Fathi, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, Senin…
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Rapat Koordinasi Penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, memberikan evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun 2024 serta menekankan perlunya kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025. “Tahun 2025 ini, unit kerja harus lebih inovatif dan kreatif dalam merealisasikan anggaran. Jangan hanya mengandalkan kegiatan perjalanan dinas untuk mendongkrak realisasi anggaran, tetapi gunakan untuk kegiatan yang langsung mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan,” ujar Indra di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan,…
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Raja Juli Antoni menjelaskan secara rinci rencana pemanfaatan 20 juta hektare hutan sebagai konsep pangan, energi, dan air. Ia mengingatkan bahwa masyarakat sejak lama telah memanfaatkan hutan secara tradisional untuk menunjang kehidupan, seperti melalui hasil alam umbi-umbian. “Terkait hal tersebut, kita perlu mendengarkan konsep detailnya. Apakah rencana ini akan membuka hutan secara besar-besaran yang berisiko menyebabkan deforestasi, ataukah melalui pendekatan seperti agroforestri, perhutanan sosial, atau jasa lingkungan?” kata Daniel Johan dalam keterangannya, Senin (6/1/2025). Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti target Indonesia untuk…
Sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam Panja Biaya Haji 2025 mengunjungi Istana Kepresidenan. Kunjungan Panja Biaya Haji 2025 tersebut dalam rangka melaporkan hasil kesepakatan antara DPR dan Pemerintah pasca rapat maraton lima hari berturut-turut, mulai 2 hingga 6 Januari 2025 silam. Usai pertemuan, Komisi VIII DPR RI meminta Presiden Prabowo Subianto melobi Pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji untuk Indonesia. Tambahan kuota dibutuhkan untuk memperpendek masa tunggu calon jemaah haji yang mencapai 48 tahun. Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, DPR telah meminta Presiden Prabowo melobi Pemerintah Arab Saudi agar kuota haji untuk Indonesia…