- DPR Dukung Sikap Menkeu Tolak Utang Whoosh: Anis Byarwati: APBN Harus Jadi Pelindung Rakyat, Bukan Penyokong Risiko Bisnis!
- DPR Kritisi BPIH 2026: Selly Soroti Anggaran Manasik Haji Kecamatan dan Minta Efisiensi Total Agar Biaya Turun Lebih Jauh
- Persiapan Haji 2026: Indonesia Sudah Bayar DP Rp2,7 Triliun ke Saudi, Komisi VIII DPR RI Minta Pelaksanaan Jauh Lebih Baik dari Sebelumnya
- Infrastruktur Kaltara Mendesak! Syaiful Huda DPR: Pembangunan Bendungan, Jalan, dan Terminal Tipe A Fondasi Utama Ekonomi di Perbatasan Utara
- Puluhan WNI Korban Kerja Paksa Dipulangkan, Nurhadi (DPR) Desak Reintegrasi Sosial: Korban Wajib Pulih Total Agar Tak Terjebak Lagi!
- Lahan Pertanian Rusak Parah Akibat Banjir Rob, Rizal Bawazier: Dana Tanggul Raksasa Bisa dari APBN atau Investor untuk Kawasan Rekreasi
- Irma Suryani (DPR): RS RI Sulit Saingi Malaysia-Singapura! Tarif Mahal karena Pajak dan Impor Alkes Tinggi, Negara Wajib Beri Stimulus!
- Komisi VII Saleh Daulay (DPR) Soroti Kapasitas Produksi Semen Aceh: Harga Terlalu Tinggi Bikin Kurang Laku, PT SBA Wajib Lakukan Penyesuaian
Author: Redaksi
Anggota DPR RI Komisi IV Saadiah Uluputty menyoroti potensi besar sektor perikanan di Maluku yang belum dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu, ia mendorong pengembangan bisnis komoditi perikanan di wilayah Maluku. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja ke Perum Bulog Divisi Regional Maluku, Selasa (7/1/2025) lalu. “Maluku memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Sudah seharusnya Bulog Maluku mengambil peran strategis dalam pengembangan bisnis perikanan,” ujar Saadiah dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (9/11/2024). Menurutnya, Bulog Sebagaimana statusnya sebagai Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan, maka dengan menjadikan komoditi perikanan sebagai core bisnis, Bulog Maluku…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga mengapresiasi strategi politik luar negeri pemerintah yang dinilai mampu membuka lebih banyak peluang kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya. “Fraksi Gerindra tentu menyambut gembira keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Karena ini adalah wujud sejati dari falsafah politik luar negeri bebas aktif yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Budi Djiwandono, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi kepada mepolindo.com, di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Menurutnya, BRICS berpotensi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Terutama di tengah tren geopolitik global yang saat ini cenderung berorientasi kepentingan…
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, yang baru-baru ini menuai kontroversi. Diketahui, pemagaran laut ini memicu keresahan di kalangan nelayan setempat. Pasalnya, pemagaran laut itu menghalangi akses para nelayan ke area penangkapan ikan. Hal itu juga menyebabkan meningkatnya biaya operasional, dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka. “Pemagaran laut ini adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan,” ujar Johan Rosihan saat berdialog dengan nelayan yang terdampak, di…
Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa salah satu faktor penurunan biaya Haji 2025 adalah penghapusan biaya visa. Ia menegaskan, adanya anggaran yang dobel dalam pembiayaan visa harus diusut hingga ke ranah hukum. Menurut Marwan, temuan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran dalam pembiayaan visa haji. Biaya visa sebesar 300 Saudi Riyal (SAR) yang dibebankan kepada jemaah haji ternyata juga masuk dalam komponen masyair, sehingga terjadi anggaran dobel. “Ya, itu mereka (pemerintah) mengakui. Kalau diakui ada anggaran dobel, mestinya ada yang ditangkap dong. Aparat penegak hukum harus bertindak,” tegas…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas dalam menangani sengketa Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan bahwa setiap putusan hakim MK harus berlandaskan prinsip-prinsip konstitusi, guna menegakkan hukum yang konstitusional. “Harapan kami, MK memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan tetap menjadi penjaga konstitusi demi tegaknya konstitusionalitas hukum kita,” ujar Bahtra kepada wartawan, Rabu (8/1/2025). Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, netralitas adalah kunci untuk memastikan hakim konstitusi dapat memutuskan sengketa pilkada secara objektif, sehingga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Dengan demikian,…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas dalam menangani sengketa Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan bahwa setiap putusan hakim MK harus berlandaskan prinsip-prinsip konstitusi, guna menegakkan hukum yang konstitusional. “Harapan kami, MK memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan tetap menjadi penjaga konstitusi demi tegaknya konstitusionalitas hukum kita,” ujar Bahtra kepada wartawan, Rabu (8/1/2025). Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, netralitas adalah kunci untuk memastikan hakim konstitusi dapat memutuskan sengketa pilkada secara objektif, sehingga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Dengan demikian,…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga mengapresiasi strategi politik luar negeri pemerintah yang dinilai mampu membuka lebih banyak peluang kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya. “Fraksi Gerindra tentu menyambut gembira keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Karena ini adalah wujud sejati dari falsafah politik luar negeri bebas aktif yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Budi Djiwandono, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Menurutnya, BRICS berpotensi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Terutama di tengah tren geopolitik global yang saat ini cenderung berorientasi kepentingan…
Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang menuai perhatian Parlemen. Dengan populasi gabungan mencapai 3,6 miliar jiwa, BRICS merupakan blok dengan pengaruh ekonomi dan geopolitik yang signifikan sekaligus menawarkan peluang besar bagi Indonesia. Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Idrus Salim Aljufri sebagaimana keterangan resmi kepada politikparlemen.co, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Ia menggarisbawahi pentingnya langkah yang cermat dan berbasis kepentingan nasional dalam mempertimbangkan keanggotaan tersebut. “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bisa menjadi peluang besar untuk memperluas akses pasar, memperkuat transformasi teknologi, dan memainkan peran lebih besar dalam reformasi…
Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang menuai perhatian Parlemen. Dengan populasi gabungan mencapai 3,6 miliar jiwa, BRICS merupakan blok dengan pengaruh ekonomi dan geopolitik yang signifikan sekaligus menawarkan peluang besar bagi Indonesia. Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Idrus Salim Aljufri sebagaimana keterangan resmi kepada medpolindo.com, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Ia menggarisbawahi pentingnya langkah yang cermat dan berbasis kepentingan nasional dalam mempertimbangkan keanggotaan tersebut. “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bisa menjadi peluang besar untuk memperluas akses pasar, memperkuat transformasi teknologi, dan memainkan peran lebih besar dalam reformasi…
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan mulai diberlakukan pada Senin 6 Januari 2025. Ia mengatakan, program tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Arif dalam keterangannya kepada media, Selasa (7/1/2025). Arif menilai, program MBG juga harus melibatkan ahli gizi dan nutrisi guna memastikan kualitas makanan yang diberikan dapat menunjang kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang. “Standard Operational Procedure (SOP) dan tata kelolanya…