- Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo
- Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia
- Komitmen Komisi III Perkuat Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Perlindungan Masyarakat
- Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR Pastikan Perlindungan Pengguna Telekomunikasi
- Amelia Anggraini: Harus Antisipasi Dampak Geopolitik Penutupan Selat Hormuz
- AS-Israel Serang Iran, Legislator: Pemerintah Harus Pastikan Keamanan dan Jalur Evakuasi PMI
- 58 Ribu Jemaah Umrah Tertahan, Komisi VIII Desak Respons Cepat Pemerintah
- DPR Sebut Pasal 292 UU Kepailitan Tak Bertentangan UUD 1945
Author: Redaksi
Indonesia punya ruang udara yang sangat luas. Menurut data AirNav tahun 2024, Indonesia memiliki ruang udara seluas 7.789.268 Km². Oleh sebab itu kehadiran negara sangat penting menjaga kedaulatan di langit. DPR RI pun telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Ruang Udara. Dalam Hukum Internasional, kedaulatan atas ruang udara diatur dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya, termasuk daratan dan perairan teritorial. RUU Pengelolaan Udara sendiri merupakan RUU carry over dari program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2024. DPR pun berkomitmen untuk…
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Rusia, Wihadi Wiyanto, menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dengan dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, (H.E.) Mr. Sergei G. Tolchenov, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara parlemen Indonesia dan Rusia yang telah terajut selama 75 tahun. Disampaikan Wihadi, fokus utama pembicaraan adalah keinginan kedua belah pihak untuk meningkatkan kerja sama antar parlemen, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi dan sektor pendidikan dan teknologi. “Pertemuan ini merupakan langkah positif dalam mempererat hubungan kedua negara,” katanya. Tak hanya itu, dalam pertemuan, Wihadi…
Anggota Komisi VI DPR RI Hasani Bin Zuber mendorong PT Kimia Farma untuk memperluas jangkauan layanan apoteknya hingga ke seluruh pelosok negeri, khususnya di daerah pemilihannya di Pulau Madura. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI bersama BUMN Farmasi terkait perkembangan industri farmasi nasional. “Sebagai pemilik jaringan apotek terbesar di Indonesia tadi, Bapak juga telah memaparkan sebaran 1054 titik Kimia Farma apotek ini kan. Kami berharap Kimia Farma bisa menjangkau seluruh pelosok negeri agar memudahkan masyarakat mengakses obat-obatan berkualitas,” ujar Hasani dalam RDP Komisi VI dengan Dirut PT Biofarma beserta Subholding di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta,…
Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama dalam reformasi pendidikan nasional. Dalam kunjungan kerja Komisi X ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi, ia menyatakan bahwa standar ideal gaji guru di Indonesia seharusnya mencapai Rp25 juta per bulan. “Gaji guru standarnya harus Rp25 juta per bulan. Ini baru akan ideal di Indonesia, dan minat menjadi guru akan meningkat,” tegas Juliyatmono dalam Kunjungan Kerja Komisi X ke Jambi, Kamis (8/5/2025) Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan para pendidik. Guru yang dihargai secara layak akan termotivasi lebih besar dalam mendidik generasi…
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas eskalasi konflik bersenjata antara India dan Pakistan, yang menewaskan puluhan warga sipil, termasuk anak-anak. Puan mendesak pemerintah untuk menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak perang di kedua negara tersebut, dan bila diperlukan segera lakukan evakuasi. “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,” kata Puan dalam keterangannya pada sinarharapan.com, di Jakarta, Kamis (8/5/2025). Diketahui, terdapat 74 WNI yang berada di wilayah Pakistan yang diserang. Sementara KBRI New Delhi mencatat sebanyak 11 WNI…
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pentingnya menempatkan layanan kesehatan sebagai hak dasar warga negara, bukan semata sebagai komoditas ekonomi. Hal ini ia sampaikan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (07/05/2025). “Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita memiliki regulasi yang mengikat kita semua, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan beberapa kebijakan-kebijakan yang lain ataupun regulasi lain yang intinya mengatakan bahwa setiap warga negara…
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menanggapi soal meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia yang kini mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Ia meminta stakeholder terkait untuk menindaklanjuti hal ini. “Nanti kita akan coba tanyakan kepada stakeholder terkait. Bagaimana solusinya, apa yang akan dilakukan, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Puan juga mendorong Komisi IX DPR untuk melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran yang masih menjadi momok di Indonesia ini. “Karena DPR itu kan sebenarnya hanya menindaklanjuti, memberikan pengawasan terkait dengan…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas bersama sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta pemangku kepentingan bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), di Kompleks DPR RI, Selasa (6/6/2025). “Saat ini rata-rata lama sekolah di Indonesia baru mencapai 8,9 tahun atau setara dengan kelas tiga SMP. Sementara itu, angka harapan lama sekolah sudah mencapai 13,21 tahun. Jadi ada kesenjangan yang perlu kita upayakan untuk dipersempit. Kami di…
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima kunjungan resmi Presiden Senat Kerajaan Kamboja, (H.E.) Hun Sen, dalam sebuah pertemuan bilateral yang menyoroti penguatan hubungan antarnegara, kerja sama ekonomi, dan solidaritas ASEAN. Dalam keterangannya usai pertemuan, Puan menegaskan bahwa Indonesia dan Kamboja sepakat untuk terus meningkatkan berbagai sektor kerja sama yang telah terjalin erat selama ini. “Baru saja saya menerima atau mengadakan pertemuan dengan Yang Mulia Bapak Hun Sen, Presiden Senat Kerajaan Kamboja, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Kamboja,” ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Hun Sen menyampaikan perkembangan…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year). Hal itu merupakan angka terendah sejak kuartal III 2021 dan di bawah ekspektasi pasar. “Ini alarm serius. Mesin utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, mengalami perlambatan bersamaan. Kalau tidak ada koreksi arah, target (pertumbuhan ekonomi) 5,2 persen akan sulit tercapai,” ujar Hanif dalam keterangan rilisnya yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Selasa (06/05/2025). Ia menyoroti konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89 persen, terendah dalam lima kuartal terakhir, meskipun…