Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengingatkan pemerintah agar tidak membebani dunia usaha secara berlebihan dalam upaya mengejar kekurangan target penerimaan pajak. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu menjaga keseimbangan antara fungsi penerimaan negara dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pandangan ini disampaikannya saat memberikan keterangan tentang besarnya kekurangan penerimaan pajak yang harus dikejar pemerintah menjelang akhir tahun anggaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Berdasarkan laporan APBN hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, capaian tersebut baru mencapai 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar Rp514 triliun untuk memenuhi target tersebut.
Andreas mengingatkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha.
“Yang pertama kita harus juga melihat bahwa kebijakan fiskal itu terutama pajak itu mempunyai dua sisi. Yang pertama selain dia sebagai fungsi penerimaan negara, tapi juga mempunyai fungsi dalam menumbuhkan ekonomi,” ujar Andreas kepada sinarharapan.com.
Ia memperingatkan, tekanan perpajakan yang terlalu besar terhadap pelaku usaha bisa berisiko menghambat ekspansi bisnis. Tidak hanya itu saja, ungkapnya, hal ini juga berdampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan maupun membuka lapangan kerja.
Walaupun begitu, ia menyampaikan pemerintah perlu memastikan upaya mengejar kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun juga tidak menambah beban dunia usaha dan masyarakat. Menurut Andreas, penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut.
Selain mengoptimalkan penerimaan negara, dirinya turut mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan belanja negara. Ia pun sepakat jika efisiensi diperkuat demi menyokong program produktif yang memberikan manfaat bagi perekonomian.
“Jadi, perlu keseimbangan selain mengejar penerimaan negara secara batas-batas tertentu, tapi juga mengevaluasi kebijakan belanja ini,” imbuhnya.
